JAGUARNEWS77.COM // SERANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pemberantasan korupsi, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta menangkal penyebaran informasi hoaks yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi antara jajaran pengurus PWI Banten dan pimpinan Kejati Banten yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Kamis (11/6/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani, didampingi Wakil Kepala Kejati Banten Rinaldi Umar, Asisten Intelijen Febriyan M, serta Kepala Seksi Penerangan Hukum Jonathan Suranta Martua.
Sementara dari pihak PWI Banten hadir Ketua PWI Banten Rian Nopandra, Ketua Dewan Penasehat PWI Banten Lesman Bangun, Sekretaris PWI Banten Fahdi Khalid, Wakil Ketua Bidang Organisasi Teguh Akbar Idham, serta Herfa Al Jihad dan Opik Rahman Malik dari Bidang Hubungan Masyarakat.
Meski berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi semata. Berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik turut menjadi fokus pembahasan, terutama terkait penguatan sinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pengembangan kapasitas wartawan dalam menyajikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, menegaskan bahwa hubungan antara insan pers dan aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai sarana edukasi publik dan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan serta proses penegakan hukum.
“Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk menjaga komunikasi sekaligus memperkuat kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pers dan kejaksaan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengawal transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum,” ujar Rian.
Ia menambahkan, PWI Banten siap mendukung berbagai program edukasi hukum yang dijalankan Kejati Banten. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyebaran informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Rian, di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali diwarnai penyebaran berita bohong dan disinformasi, keberadaan media yang profesional menjadi salah satu benteng utama dalam menjaga kualitas informasi publik.
“Pers memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus edukasi. Oleh karena itu, kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani, menyambut positif kunjungan pengurus PWI Banten. Ia menegaskan bahwa Kejati Banten selalu membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat.
Menurut Bernadeta, media memiliki peran yang sangat besar dalam membangun pemahaman hukum masyarakat sekaligus menjadi jembatan informasi antara lembaga penegak hukum dan publik.
“Kami sangat terbuka atas kunjungan silaturahmi ini. Semoga hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat terus dipelihara dan diperkuat. Peran pers sangat penting dalam membangun literasi masyarakat serta mengawal berbagai kebijakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antara kejaksaan dan media merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Informasi yang disampaikan secara tepat dan proporsional akan membantu masyarakat memahami proses hukum secara utuh serta mengurangi potensi munculnya informasi yang menyesatkan.
Selain membahas isu pemberantasan korupsi, kedua lembaga juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi wartawan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, seminar, hingga diskusi bersama yang dapat memperkuat pemahaman terhadap isu-isu hukum dan penegakan keadilan.
Di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi media dan aparat penegak hukum semakin kompleks. Selain korupsi yang masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan, penyebaran hoaks dan disinformasi juga menjadi persoalan yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap berbagai institusi negara.
Karena itu, kolaborasi antara PWI Banten dan Kejati Banten dinilai menjadi langkah strategis dalam menciptakan ruang informasi yang sehat, edukatif, dan konstruktif bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama di berbagai bidang. Kedua lembaga sepakat meningkatkan sinergi dalam mendukung pemberantasan korupsi, memperluas edukasi hukum kepada masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim informasi publik yang kredibel dan bertanggung jawab di Provinsi Banten.
Dengan kerja sama yang semakin erat, PWI Banten dan Kejati Banten berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan kebebasan pers yang profesional.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
