• Jelajahi

    Copyright © JAGUARNEWS77.COM
    Best Viral Premium Blogger Templates

    cabup dan cawabup lebak

    Total Tayangan Halaman

    More Post

    Didampingi Kakanwil, Kepala BPIP Resmikan Perpustakaan Pancasila Lapas Rangkasbitung

    05/12/23, 16:08 WIB Last Updated 2023-12-05T09:16:54Z
    JAGUARNEWS77.com // Lebak, Banten - Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung Kanwil Kemenkumham Banten kembali mendapat Kepercayaan dan Dukungan dalam kegiatan Pembinaan, kali ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang secara resmi ditandai dengan Peresmian Perpustakaan Pancasila Lapas Rangkasbitung, Selasa (05/12).

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Pj. Bupati Lebak, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan dan Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP Turut mendampingi secara langsung Peresmian oleh Kepala BPIP.

    “Alhamdulillah secara resmi Perpustakaan Pancasila di Lapas Rangkasbitung diresmikan” Kata Kepala BPIP Prof. Drs. K.H.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, 

    Dalam Sambutanya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto menyampaikan apresiasi dan harapanya atas diresmikannya Perpustakaan Pancasila di Lapas Rangkasbitung.
    “kami turut bangga salah satu UPT kami mendapat dukungan dari BPIP mendirikan perpustakaan Pancasila, kami berharap tidak hanya disini (rangkasbitung) tapi juga bisa menular ke UPT lain di wilayah Banten” Ujar Kakanwil Banten.

    Sementara Kepala Lapas Kelas III Rangkasbitung, Suriyanta Leonardo Situmorang menyampaikan melalui kehadiran Perpustakaan Pancasila, para warga binaan dan jajaran Pemasyarakatan (PAS) akan terbiasa membudayakan literasi dan semakin memahami ideologi Pancasila. 

    “Jadikan Buku sebagai edukasi dan Jendela dunia, tempat memang terbatas tapi karya dan pengetahuan harus terus tidak terbatas terbukti tadi pesan dari Kepala BPIP, banyak pahwalan kita lahir karena gemar membaca buku, semoga selanjutnya bisa membawa dampak positif bagi semua, utamanya Kementerian hukum dan HAM" Ujar Kalapas (Red)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini