• Jelajahi

    Copyright © JAGUARNEWS77.COM
    Best Viral Premium Blogger Templates

    cabup dan cawabup lebak

    Total Tayangan Halaman

    More Post

    Banyak Polemik yang Terjadi, PC PMII Pandeglang Gelar Aksi Demontrasi

    04/05/23, 17:48 WIB Last Updated 2023-05-04T10:48:56Z

    JAGUARNEWS77.com//Pandeglang - STN Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi demonstrasi pada hari kamis, 04 / 05 / 2023. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan pada Gedung Bupati dan Gedung DPRD Pandeglang.

    Pada jalannya aksi tersebut berlangsung, masa aksi berhasil masuk ke Gedung Bupati yang mana sebelumnya ada sedikit gesekan antar masa aksi dan pihak keamanan.
    Hendri Syahadi, Ketua Umum PMII menyoroti tentang Gaya Hidup Hedonis Pejabat Publik Kabupaten Pandeglang yang menjadi fakta keterbalikan dari kondisi Rakyat Kabupaten Pandeglang.
    "16 Tahun trah dinasti dimyati memimpin di Pandeglang masih gagal dalam pemrataan infrastruktur dan pengentasan angka kemiskinan serta dalam membuat/melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak objektif atau tidak berpihak kepada masyarakat banyak" Ungakapnya.

    PC PMII Kabupaten Pandeglang juga menyotori terkait  anggaran mobil dinas Bupati, 1 Unit Land Cruiser Prado pada 2019 mencapai angka 1,9M yang tentunya hal tersebut tidak relevan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 9,42% dan terus meningkat pada 2021 mencapai 10,72%. Tentunya ini menjadi catatan buruk Pemkab Pandeglang.

    Lanjut PMII Pandeglang juga menyoroti tentang pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW pada tahun 2023 yang menggejolak dengan anggaran 38 M, tentunya hal tersebut menjadi fakta keterbalikan dari kondisi jalan yang masih rusak parah dan belum ada pemrataan pembangunan secara keseluruhan.

    Belum lagi berbicara fasilitas partiwisa yang tidak memadai dan masih dalam kategori buruk yang menjadikan mimimnya pengunjung wisata dan tentunya ini menjadi impect terhadap masyarakat yang memiliki mata pencaharian di sekitaran tempat tersebut.

    Kemudian, rencana tata ruang wilayah yang sampai saat ini belum rampung dilakukan dan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan pun belum usai dan itu menjadi pertanyaan besar untuk kinerja eksekutif dan legislatif yang tidak merujuk pengoptimalan hal tersebut.

    Sementara, Asda Ramadhani sempat menemui masa aksi dan menyampaikan tanggapan terkait tuntutan yang disampaikan.
    "Sebelumya terimakasih kepada masa aksi yang sudah menyampaikan aspirasinya dan tentunya ini menjadikan sebuah bahan evaluasi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi. Perlu diingat bahwa kami menerima dengan kritik yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan akan meninjau kembali terkait kebijakan yang ada untuk dioptimalkan lagi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur" Ungkapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PC PMII Pandeglang Hendri Syahadi menilai bahwa apa yang disampaikan hanya sekedar formalitas saja.
    "Sahabat masa aksi, bahwa apa yang disampaikan tadi mungkin tidak bisa menjawab secara utuh dari banyaknya polemik yang terjadi di Kabupaten Pandeglang karena memang bapak ini bukan yang memiliki kebijakan secara penuh adalah Ibu Bupati sendiri" Tanggapnya.

    Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti tentang sektor kesehatan di Kabupaten Pandeglang yang masih menjadi momok perbicangan di muka umum terkait fasilitas yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Pandeglang dinilai masih kurang memadai dan optimal. Padahal seharusnya RSUD harus mempu memberikan pelayanan prima dalam melayani pasien.

    Berbanding terbalik dengan gaya hedonis atau kemewahan yang ditunjukan oleh Anak dari Bupati Pandeglang menjadi tanda tanya besar dan kejanggalan
    "Apakah harta kekayaan yang dipamerkan tersebut sudah dilaporkan kepada LHKPN?" Kutip masa aksi

    Menyoroti beberapa polemik yang terjadi di kabupaten Pandeglang disertakan dengan gaya hidup hedonis pejabat publik, PC PMII Pandeglang menegaskan agar Menkopolhukam berserta PPATK untuk memerika dan profesional dalam melakukan sidak.

    Apapun beberapa tuntutan yang disampaikan, adalah :
    1. KPK dan PPATK segera turun ke Pandeglang untuk Audit Transparansi Harta Kekayaan Natakusuma
    2. Gagalnya dalam penetapan yang tidak menguntungkan rakyat pandeglang (Mobil Land Cruiser Prado dan Sepeda Listrik)
    3. Lakukan dalam pemerataan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan
    4. Tuntaskan angka kemiskinan kabupaten Pandeglang yang terdata mencapai 114.65 jiwa atau 9.32 %
    5. Tuntaskan angka pengangguran tercatat 50.910 jiwa atau 9.24%
    6. Gagalnya dalam merencanakam tata ruang wilayah
    7. Segera lakukan pengesahan aturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
    8. Evaluasi seluruh jajaran OPD kabupaten Pandeglang
    9. Evaluasi kinerja DPRD Pandeglang
    10. Evaluai Kinerja Wakil Bupati Pandeglang

    (DJEMI)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini