Demo PA 212 digelar di depan Gedung DPR pada Rabu, (24/6). Aksi juga diikuti sejumlah anak-anak yang akhirnya diamankan dan dipulangkan oleh polisi.
Perwakilan PA 212 diterima beraudiensi dengan pimpinan DPR. Salah satunya tentang penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan meminta sidang istimewa memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tadi kita menyampaikan aspirasi 8 poin, yang mana kesimpulan dalam 8 poin itu kita minta RUU HIP disetop, tak ada istilah tunda-tunda. Satu kata, cabut, gugur, cor, masukkan ke laut jangan keluar lagi," ujar perwakilan massa PA 212, Habib Hanif Alatas, di atas mobil komando di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Aksi ini juga diduga diwarnai insiden pembakaran bendera PDIP. Namun PA 212 membantah terlibat dan meminta kasus pembakaran bendera PDIP itu diusut.
Buntutnya, PDIP akan menempuh jalur hukum. Hasto menyebut pihaknya sangat menyesal adanya oknum-oknum yang melakukan aksi pembakaran bendera itu. Menurutnya, ada oknum yang sengaja memancing keributan.
"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi" kata Hasto.
Tonton video 'PA 212 Usut Pembakaran Bendera PDIP Saat Demo Tolak RUU HIP':
Berikut fakta-fakta soal aksi PA 212 di Senayan yang berbuntut panjang:
Tolak Tes PCR, Klaim Massa Sehat
Pakar Epidemiologi menyebut hal itu berpotensi menjadi klaster Corona (COVID-19) baru.
"Mereka berisiko tinggi untuk terinfeksi dan menyebarkan COVID-19. Jadi memang berpontensi besar untuk menjadi klaster baru COVID-19. Apalagi selama aksi mereka tidak melakukan protokol kesehatan, yang pasti sulit dilakukan pasa saat aksi massa," kata Pakar Epidemiolog FKM UI Iwan Setiawan, Rabu (24/6).
Iwan mengimbau agar para peserta melakukan tes usai berkumpul melakukan aksi. Dia menyebut tes yang dilakukan lebih baik tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mengetahui secara cepat hasilnya.
"Jangan rapid test tapi PCR, rapid test sekarang belum terdeteksi yang terinfeksi, karena antibodi baru terdeteksi di hari ke-10," ujarnya.
Namun PA 212 meyakini mereka baik-baik saja.
"Belum ada (rencana tes PCR). Kami yakin insyaallah aman dan sehat semua, ikhtiar sudah kita lakukan dari penyemprotan disinfektan," ujar Ketua PA 212 Slamet Ma'arif kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).
Slamet menyebut koordinator lapangan pada aksi kemarin telah meminta peserta menjaga jarak. Slamet berdoa pandemi virus Corona segera berlalu.
"Instruksi dari korlap untuk jaga jarak dan pakai masker. Bahkan lewat mobil komando saya sendiri mengingatkan untuk jaga jarak dan pakai masker. Mari kita berdoa semua aman dan sehat dan Corona segera berlalu," katanya.
Pembakaran Bendera PDIP
Beredar video yang menampilkan aksi pembakaran bendera PDIP, viral di media sosial. Disebut-sebut bendera PDIP dibakar oleh massa yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Dalam video yang beredar, tampak sekumpulan orang membakar bendera PDIP. Asap tebal mengepul ke langit-langit.
Massa tampak berhimpitan dan berdesakan. Beberapa di antaranya mendokumentasikan aksi pembakaran bendera dengan ponsel masing-masing.
"Bakar bakar bakar PKI, bakar PKI sekarang juga," teriak massa dalam video yang beredar.
"PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020).
PDIP lalu merespons aksi pembakaran bendera partai saat aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). PDIP akan menempuh jalur hukum.
Hasto menyebut pihaknya sangat menyesal adanya oknum-oknum yang melakukan aksi pembakaran bendera itu. Menurutnya, ada oknum yang sengaja memancing keributan.
"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi" kata Hasto.
"Mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," lanjutnya.
Tekait soal RUU HIP, Hasto menuturkan PDIP akan menyerap aspirasi dan mengedepankan dialog. Hasto meminta para kader PDIP untuk tidak terprovokasi.
Dalam video yang beredar, tampak sekumpulan orang membakar bendera PDIP. Asap tebal mengepul ke langit-langit.
"Bakar bakar bakar PKI, bakar PKI sekarang juga," teriak massa.
Menanggapi pembakaran bendera, Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP saat demo berlangsung di depan Gedung DPR itu. Pihaknya akan segera mengusut kasus itu.
Massa tampak berhimpitan dan berdesakan. Beberapa di antaranya mendokumentasikan aksi pembakaran bendera dengan ponsel masing-masing.
"Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba," ujar Haikal ketika dikonfirmasi.
Haikal menyebut PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Ia menuturkan pihaknya telah mengkondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa.
"Bendera itu simbol. Ada imbauan sebelum turun aksi jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan," tutur Haikal.
Tuntut Sidang Istimewa MPR Berhentikan Jokowi
Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usulan DPR. Pihak Istana menegaskan tuntutan itu salah alamat.
Tuntutan tersebut dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dkk Edy Mulyadi dalam orasinya. Ada 4 tuntutan yang dibacakannya.
"Kita minta mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi," kata Edy dalam orasinya di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarat Pusat, Rabu (24/6/2020).
Edy menuntut MPR menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Jokowi membuka ruang yang besar bagi bangkitnya PKI.
"Jadi kita tidak makar saudara, kita tidak sedang menggulingkan kekuasaan saudara, kita sedang tidak kudeta saudara, kita sebagai rakyat mendesak MPR untuk turunkan Jokowi oleh sidang istimewa MPR," sambung Edy.
"Kita mendesak sidang umum MPR untuk memberhentikan Jokowi sebagai presiden yang memberikan peluang yang besar bagi bangkitnya PKI dan Neo-Komunisme," tuturnya.
Edy menyampaikan pula tiga tuntutan lain, yakni meminta RUU HIP dicabut dari Prolegnas, mengusut inisiator RUU HIP, dan menghentikan kriminalisasi ulama serta tokoh agama.
Menanggapi tuntutan itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menyatakan PA 212 salah alamat. Ia menegaskan RUU HIP merupakan usulan DPR.
"RUU itu inisiatif DPR, presiden sudah memerintahkan untuk menunda pembahasan demi mendapat masukan dari semua pemangku kepentingan, artinya tuntutan pemakzulan Jokowi salah alamat dan absurd," ucap Donny saat dimintai konfirmasi.
Dia juga mengingatkan pemerintah sudah meminta agar pembahasan RUU HIP ditunda. Presiden Jokowi tidak memberikan surat presiden (supres) yang menjadi syarat pembahasan usulan undang-undang.
"Presiden sudah meminta agar pembahasan ditunda agar draf dapat disempurnakan," tegas Donny.
Sementara itu, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, mempertanyakan maksud PA 212. Ia lalu menyindir PA 212 yang lebih mementingkan hal lain ketimbang masalah pandemi virus Corona (COVID-19).
"Itu jauh panggang dari api, tolong jangan kipas kipasi suasana rakyat yang sedang susah akibat COVID-19," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).
Sejumlah politisi juga angkat suara dan mengatakan tuntutan sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) keliru antara lain, PKB yang meminta PA 212 untuk tidak memanasi rakyat di masa pandemi virus Corona.
Hal senada disampaikan politisi Golkar yang mengatakan permintaan itu tidak nyambung.
"Jaka sembung alias tidak nyambung. Tidak ada kaitannya RUU HIP ini dengan Presiden Jokowi," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).
Ace mengatakan RUU HIP itu merupakan inisiatif DPR. Pembahasan itu pun sampai saat ini tidak dilanjutkan karena Presiden Jokowi tidak mengirimkan utusan untuk datang. Dia menyebut desakan itu salah alamat.
Ketum PDIP Keluarkan Surat Perintah
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan Megawati sehari setelah pembakaran bendera PDIP oleh massa demo di depan gedung DPR kemarin.
"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah harian," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/6/2020).
Surat ini ditandatangani langsung Megawati. Isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia siap siaga, namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut.
"Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah, " kata Hasto.
Hasto Kristiyanto menegaskan sejak awal PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk diketahui, PDIP akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka. DPC PDIP Jakarta Timur bahkan hari ini menggelar long march ke Polres Jaktim untuk menuntut pengusutan pembakaran dalam demo yang digelar PA 212 dan kawan-kawan.
Sumber : detiknews com
Oleh : Redaksi jaguarnews77.com
