JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Pemerintah memperkuat sistem pengawasan lalu lintas orang di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia.
Polri bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi resmi mengoperasikan Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7), sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mempercepat identifikasi individu yang terindikasi sebagai buronan internasional dari 196 negara anggota Interpol.
Peluncuran sistem tersebut berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Kehadiran I-GHAS 24/7 menjadi langkah penguatan koordinasi antara kepolisian dan jajaran Imigrasi dalam mencegah buronan internasional maupun pelaku kejahatan lintas negara memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai tempat persembunyian atau jalur pelarian.
Melalui sistem ini, petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan keimigrasian (TPI) dapat melakukan verifikasi lebih cepat terhadap individu yang terindikasi masuk dalam daftar pencarian internasional.
Apabila ditemukan kecocokan data atau indikasi keterkaitan dengan buronan internasional, informasi tersebut dapat segera dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk proses penanganan lebih lanjut.
Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas hambatan komunikasi dan mempercepat pertukaran informasi antarlembaga, terutama ketika petugas menghadapi individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lintas negara.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyambut positif inisiatif yang digagas Divhubinter Polri tersebut.
Menurutnya, pengembangan I-GHAS 24/7 merupakan bentuk konkret penguatan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Imigrasi dan kepolisian, khususnya dalam pengawasan di wilayah perlintasan.
"Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat," ujar Hendarsam.
Ia menjelaskan, pengawasan keimigrasian tidak cukup hanya berorientasi pada pemeriksaan dokumen perjalanan dan pemenuhan persyaratan administratif. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat antarnegara, aparat juga dituntut memiliki kemampuan mendeteksi potensi ancaman keamanan yang dapat masuk melalui jalur perlintasan resmi.
Karena itu, dukungan teknologi dan pertukaran informasi menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan. Sinergi antara Imigrasi dan Polri juga membutuhkan kesamaan visi, komitmen, serta orientasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Komitmen kami bersama, bagaimana kita mempunyai doktrin yang sama, berorientasi yang sama: Imigrasi untuk rakyat, polisi untuk masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menilai pemanfaatan I-GHAS 24/7 menjadi salah satu terobosan kolaboratif dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks.
Menurutnya, kejahatan lintas negara tidak hanya berkaitan dengan keberadaan buronan internasional, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana serius yang membutuhkan koordinasi penegakan hukum lintas yurisdiksi.
Di antaranya perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan narkotika, serta berbagai bentuk kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan kemudahan mobilitas antarnegara.
"Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Imigrasi Indonesia. Tentunya ini untuk memperkuat pengawasan buronan internasional dan juga pelaku lintas negara di pintu perlintasan Indonesia," kata Suyudi.
Peluncuran I-GHAS 24/7 turut dihadiri Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Untung Widyamoko. Kehadiran jajaran terkait mencerminkan pentingnya koordinasi antara institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perlintasan, pertukaran informasi internasional, dan penegakan hukum.
Dengan dukungan Divhubinter Polri, jajaran Imigrasi diharapkan dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara lebih cepat ketika menemukan individu yang terindikasi berkaitan dengan kejahatan internasional.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat kemampuan aparat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan nasional.
Disiapkan Pengembangan AI dan Biometrik pada 2027
Tidak berhenti pada pengoperasian sistem yang ada, pemerintah juga menyiapkan pengembangan I-GHAS 24/7 pada 2027.
Pengembangan tersebut direncanakan mencakup pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta integrasi data biometrik.
Pemanfaatan teknologi AI dan biometrik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan identifikasi individu, memperkuat proses pencocokan data, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengawasan perlintasan orang.
Apabila pengembangan tersebut terealisasi sesuai rencana, sistem pengawasan keimigrasian akan memiliki dukungan teknologi yang lebih luas dalam mendeteksi individu yang masuk dalam perhatian penegak hukum internasional.
Namun, penerapan teknologi tersebut juga perlu disertai pengelolaan data yang akurat, perlindungan informasi pribadi, serta mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini penting agar kesalahan identifikasi tidak berujung pada tindakan yang merugikan masyarakat yang melakukan perjalanan secara sah.
Keamanan Perbatasan dan Pelayanan Publik Harus Berjalan Seimbang
Di sisi lain, penguatan pengawasan melalui I-GHAS 24/7 tetap harus memperhatikan aspek pelayanan publik.
Imigrasi menegaskan bahwa peningkatan kemampuan deteksi dan pengawasan tidak boleh menghambat kelancaran pelayanan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan keimigrasian.
Prinsip tersebut menjadi penting karena pintu perlintasan negara tidak hanya berfungsi sebagai titik pengawasan keamanan, tetapi juga menjadi jalur mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, pariwisata, dan hubungan internasional.
"Melalui integrasi data ini, Imigrasi dan Polri berupaya memperketat pengawasan lalu lintas orang di perbatasan tentunya tanpa mengesampingkan kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat," tutup Hendarsam.
Dengan terhubungnya mekanisme pengawasan tersebut ke jaringan kerja sama Interpol yang mencakup 196 negara anggota, Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas pengamanan perbatasan sekaligus memperkuat koordinasi penegakan hukum lintas negara.
Keberhasilan implementasi I-GHAS 24/7 nantinya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kecepatan respons petugas, ketepatan verifikasi informasi, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta konsistensi koordinasi antara Polri, Imigrasi, dan jaringan penegak hukum internasional.
Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan transnasional tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan keimigrasian yang cepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
