OPINI HUKUM
Oleh : Faiz Ariestiono
Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum
Universitas Pamulang.
JAGUARNEWS77.com // Di tangan aparat yang taat hukum, teknologi penyadapan dapat membantu membongkar kejahatan yang sulit dijangkau penyidikan biasa. Namun, ketika kewenangan itu lepas dari kendali, alat yang dibeli dengan uang rakyat dapat berubah menjadi sarana mengawasi kehidupan rakyat, bahkan komunikasi kepala negara. Di situlah dugaan penyadapan terhadap Presiden harus dibaca sebagai ujian atas kemampuan hukum mengendalikan kekuasaan yang bekerja secara senyap.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Menurut keterangan penyidik yang dimuat InfoPublik, sasaran yang diduga disadap meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Keterangan tersebut masih harus diuji melalui proses pembuktian.
Persoalannya melampaui siapa yang menjadi sasaran. Jika fasilitas penyadapan dapat digunakan di luar tujuan yang sah, terdapat ruang bagi seseorang untuk mengumpulkan informasi pribadi, memetakan hubungan, dan membaca strategi pihak lain tanpa sepengetahuan mereka.
Informasi semacam itu dapat membuka peluang tekanan, pemerasan, atau keuntungan politik dan ekonomi. Kemungkinan penyalahgunaan inilah yang harus ditutup oleh hukum, sementara motif dalam perkara konkret tetap wajib dibuktikan.
Hak warga di balik perkara Presiden
Perhatian publik mudah terpusat pada kedudukan Presiden. Wajar, sebab kerahasiaan komunikasi kepala negara dapat berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis. Namun, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada keselamatan komunikasi pejabat tertinggi. Wartawan yang berhubungan dengan sumber, advokat yang berbicara dengan klien, aktivis yang mengorganisasi kritik, dan warga yang membicarakan keluarganya sama-sama membutuhkan ruang komunikasi yang terlindungi.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Pasal 28J ayat (2) menempatkan pembatasan hak dalam kerangka undang-undang serta tujuan yang dibenarkan secara konstitusional. Karena itu, kewenangan mengakses komunikasi seseorang harus memiliki dasar dan batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jabatan, kemampuan teknis, dan kepemilikan perangkat tidak dengan sendirinya membenarkan tindakan penyadapan.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya pengaturan tata cara penyadapan dalam undang-undang.
Pesannya relevan hingga kini, tindakan yang membatasi privasi membutuhkan jaminan hukum yang tidak bergantung pada kebijakan masing-masing institusi.
Peraturan internal dapat mengatur pelaksanaan teknis sepanjang sesuai dengan undang-undang, tetapi tidak boleh menciptakan sendiri kewenangan pembatasan hak yang tidak diberikan oleh undang-undang.
Secara prinsip, penyadapan perlu diuji dari tujuan, kebutuhan, dan kesebandingannya dengan kepentingan yang dilindungi.
Harus ada alasan konkret mengapa seseorang menjadi sasaran, mengapa cara yang lebih ringan tidak memadai, berapa lama tindakan berlangsung, dan siapa yang bertanggung jawab. Tanpa pengujian semacam itu, alasan penegakan hukum terlalu mudah dipakai untuk membenarkan pengawasan yang berlebihan.
Transparansi yang menjawab pokok perkara
Polri perlu menjelaskan perkara ini dengan informasi yang dapat diuji. Pengumuman tersangka merupakan awal pertanggungjawaban. Publik masih memerlukan kejelasan tentang dasar tindakan, rantai perintah, penggunaan hasil penyadapan, serta kelemahan pengawasan yang diduga memungkinkan penyalahgunaan berlangsung.
Jika perkara dibawa ke persidangan, pembuktian perlu menelusuri siapa yang mengusulkan sasaran, siapa yang menyetujui, siapa yang mengoperasikan perangkat, dan kepada siapa hasilnya disampaikan.
Dugaan penghapusan data juga harus diperiksa secara tersendiri: data apa yang dihapus, kapan, atas perintah siapa, dan apakah tindakan itu berkaitan dengan upaya menghalangi pemeriksaan.
Pertanggungjawaban setiap orang harus mengikuti peran dan kesalahan yang terbukti.
Keterbukaan tidak berarti seluruh percakapan pribadi harus diperdengarkan kepada publik. Cara seperti itu justru dapat memperpanjang kerugian korban dan membocorkan informasi yang wajib dilindungi.
Yang perlu dibuka ialah legalitas tindakan, pola penyalahgunaan, aliran informasi, serta dasar pertanggungjawaban pelakunya.
Pengadilan harus dapat menguji bukti yang relevan sambil menjaga bagian komunikasi yang tidak berkaitan dengan perkara.
Dalam perkara penyadapan, bukti digital memegang peran penting. Keaslian data, riwayat penguasaan perangkat, waktu akses, dan metode pemulihan berkas perlu dijelaskan secara dapat diperiksa. Ahli yang kompeten dan bebas dari konflik kepentingan dibutuhkan agar kesimpulan teknis tidak sekadar mengikuti narasi institusi.
Bukti harus mampu menghubungkan tindakan dengan orang yang dimintai pertanggungjawaban.
Ketegasan yang tunduk pada pembuktian
Keseriusan dugaan ini menuntut pemeriksaan yang tegas.
Pada saat yang sama, status tersangka tetap tidak sama dengan putusan bersalah. Hak atas bantuan hukum, kesempatan membantah bukti, dan pemeriksaan yang adil harus dihormati.
Proses yang tertib memperkuat kemungkinan tercapainya pertanggungjawaban yang sah dan dapat dipercaya.
Karena itu, tuduhan mengenai keterlibatan pihak asing, pesanan politik, atau rencana menggulingkan pemerintahan tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan tanpa bukti.
Penyidik wajib menelusurinya apabila terdapat petunjuk yang relevan. Publik berhak menuntut penelusuran sampai tuntas, tetapi beratnya tuduhan harus disertai ketelitian pembuktian.
Pemeriksaan juga perlu mengantisipasi konflik kepentingan ketika sebuah institusi menyidik dugaan penyalahgunaan fasilitasnya sendiri.
Pengawasan eksternal sesuai kewenangan masing-masing lembaga, keterbukaan perkembangan perkara, dan pengujian di pengadilan dapat memperkuat kepercayaan publik.
Kepercayaan tumbuh ketika tindakan aparat dapat diperiksa, termasuk ketika hasil pemeriksaan tidak menguntungkan institusinya.
Membenahi kendali atas penyadapan
Perkara ini seharusnya mendorong pembenahan yang menjangkau cara kewenangan penyadapan diberikan dan diawasi.
Pengaturan yang terpadu perlu menetapkan sasaran yang diperbolehkan, mekanisme otorisasi, batas waktu, pengelolaan hasil, dan akibat hukum penyalahgunaan. Izin pengadilan patut ditempatkan sebagai pengaman utama, dengan pengecualian darurat yang dirumuskan secara ketat dan segera diperiksa oleh hakim.
Pengawasan juga harus bekerja di dalam perangkat. Setiap akses perlu meninggalkan catatan mengenai identitas pengguna, dasar kewenangan, sasaran, waktu, dan tindakan yang dilakukan.
Catatan tersebut harus dilindungi dari perubahan sepihak, disimpan dengan pengamanan yang memadai, dan diaudit secara independen. Sistem perlu dirancang agar penggunaan di luar kewenangan dapat dicegah dan segera diketahui.
Pelapor internal memerlukan saluran yang aman dan perlindungan dari pembalasan. Korban pun perlu memperoleh mekanisme untuk mengetahui pelanggaran terhadap dirinya, menguji keabsahan tindakan, serta meminta pemulihan sesuai hukum.
Setelah kebutuhan pembuktian dan penyimpanan yang sah terpenuhi, data yang diperoleh secara melawan hukum harus ditangani melalui prosedur yang dapat diawasi agar tidak terus beredar atau dimanfaatkan kembali.
Dugaan penyadapan Presiden memberi kesempatan untuk mengukur keberanian negara mengawasi dirinya sendiri. Ukurannya terletak pada kemampuan membuktikan perkara secara adil, menelusuri tanggung jawab sampai tuntas, dan memperbaiki kendali atas perangkat yang dapat memasuki kehidupan pribadi siapa pun.
Negara memperoleh kepercayaan ketika rakyat dapat memastikan bahwa kemampuan aparat mendengar percakapan mereka selalu berada di bawah kendali hukum. (Red)
