JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap 10 November tidak boleh berhenti pada seremoni, upacara penghormatan, maupun kegiatan tabur bunga.
Momentum bersejarah tersebut harus menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk mengevaluasi pengabdian, memperbaiki perilaku, serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan, terutama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang berintegritas.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah, dalam refleksi memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026.
Ia mengajak seluruh aparatur penegak hukum, khususnya unsur yang berada dalam lingkungan peradilan, menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan moral untuk membangun sistem hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, profesionalisme, independensi, dan integritas.
Menurut Ali, perjuangan para pahlawan tidak semata-mata bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan.
Lebih dari itu, kemerdekaan diperjuangkan agar seluruh rakyat dapat hidup bermartabat, memperoleh kesejahteraan, terbebas dari penindasan, serta mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Karena itu, kemerdekaan yang diraih melalui pengorbanan jiwa dan raga tidak boleh kehilangan makna akibat perilaku penyelenggara negara yang menyimpang dari amanah konstitusi.
Ia menilai, salah satu tantangan besar bangsa saat ini adalah memastikan nilai kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan lembaga peradilan yang dapat dipercaya.
Peradilan Harus Menjadi Tempat Mencari Keadilan, Bukan Sumber Ketakutan
Ali Hanafiah menegaskan, lembaga peradilan seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari dan memperoleh keadilan, bukan justru menimbulkan ketakutan, kekecewaan, maupun ketidakpercayaan.
Kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan oleh bagaimana kewenangan dijalankan oleh setiap aparat.
Ketika terdapat oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan, mengabaikan etika, atau memperlakukan hukum secara tidak adil, dampaknya tidak hanya merugikan pihak yang berperkara, tetapi juga berpotensi mencederai kehormatan institusi secara keseluruhan.
Dalam konteks tersebut, gagasan transformasi dari peradilan yang menyimpang menuju peradilan berintegritas harus dipahami sebagai seruan moral untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurutnya, reformasi peradilan tidak cukup diwujudkan melalui slogan, pembangunan gedung pengadilan, digitalisasi administrasi, maupun peningkatan fasilitas pelayanan.
Pembenahan paling mendasar justru harus dimulai dari integritas dan karakter manusia yang menjalankan kewenangan hukum.
Hakim harus menjaga independensi dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum, tanpa tunduk pada tekanan maupun kepentingan di luar hukum.
Jaksa harus menjalankan kewenangan penuntutan secara profesional berdasarkan alat bukti dan peraturan perundang-undangan.
Kepolisian harus mengedepankan profesionalisme, objektivitas, serta perlindungan hak masyarakat. Advokat wajib menjaga kehormatan profesi dan memperjuangkan kepentingan hukum klien sesuai etika profesi.
Sementara itu, seluruh aparatur pengadilan harus memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.
" Hukum tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Hukum harus berdiri sebagai instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga negara," menjadi prinsip yang ditekankan dalam pesan moral tersebut.
Jangan Khianati Pengorbanan Pahlawan dengan Penyalahgunaan Kekuasaan
Dalam refleksi Hari Pahlawan, Ali juga mengingatkan bahwa generasi terdahulu telah mempertaruhkan nyawa demi masa depan bangsa.
Pengorbanan itu seharusnya menjadi tanggung jawab moral bagi generasi penerus untuk menjaga kemerdekaan melalui tindakan nyata.
Salah satu bentuk menjaga kemerdekaan adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, maupun kekuasaan seseorang.
Prinsip bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan penegakan hukum.
Masyarakat membutuhkan aparat yang tidak hanya memiliki kewenangan besar, tetapi juga bersih dalam menjalankan kewenangan tersebut.
Sebab, kekuasaan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyalahgunaan, sedangkan kewenangan tanpa pertanggungjawaban dapat menjauhkan hukum dari tujuan keadilan.
Ali mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah, bukan sarana memperoleh keistimewaan.
Seragam, pangkat, kedudukan, dan kewenangan dalam institusi negara semestinya menjadi instrumen pengabdian kepada masyarakat, bukan alasan untuk bertindak sewenang-wenang.
Integritas Peradilan Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Diucapkan
Lebih lanjut, Ali menilai transformasi menuju peradilan berintegritas membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara terbuka, objektif, serta sesuai mekanisme hukum.
Setiap dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, praktik koruptif, maupun tindakan yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang profesional dan transparan.
Namun, penanganan setiap dugaan pelanggaran juga harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, objektivitas, dan hak setiap orang untuk memperoleh proses pemeriksaan yang adil.
Pengawasan internal maupun eksternal harus berjalan konsisten tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, atau kedudukan tertentu.
Dalam konteks peradilan, Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab penting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga independensi hakim, serta memastikan proses persidangan berlangsung berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.
Ali menekankan, kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui pernyataan resmi, slogan reformasi, atau pencitraan kelembagaan.
Kepercayaan harus tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan proses hukum yang jujur, terbuka, profesional, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
FORSIMEMA-RI Dorong Pers Jalankan Fungsi Kontrol Sosial
Sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dunia peradilan, FORSIMEMA-RI memandang keterbukaan informasi dan pengawasan publik sebagai bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.
Ali Hanafiah menegaskan, pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi.
Media tidak seharusnya hanya menjadi penyampai informasi seremonial dan kegiatan kelembagaan, tetapi juga harus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
Pemberitaan mengenai persoalan hukum harus berpijak pada fakta, didukung sumber yang jelas, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Menurutnya, kritik terhadap lembaga peradilan bukan berarti melemahkan institusi negara.
Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
Namun, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jurnalistik. Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh disajikan sebagai fakta hukum.
Demikian pula, setiap dugaan pelanggaran harus tetap diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Dengan demikian, pers dapat berperan sebagai jembatan informasi antara lembaga peradilan dan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari pengawasan demokratis terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Keadilan Beradab Merupakan Amanat Kemerdekaan
Ali mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, insan pers, akademisi, hingga masyarakat, menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat kesadaran bahwa keadilan merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keadilan yang beradab bukan sekadar menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah. Lebih dari itu, keadilan juga harus menjamin agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban kesewenang-wenangan.
Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama, proses hukum yang jujur, perlindungan hak, serta kepastian hukum tanpa diskriminasi.
Prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurut Ali, cita-cita para pahlawan harus diteruskan melalui pengabdian yang nyata.
Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan melalui kejujuran, keberanian membela kebenaran, dan komitmen menegakkan keadilan.
10 November Harus Menjadi Momentum Mengembalikan Kepercayaan Rakyat
Pada akhirnya, Hari Pahlawan Nasional bukan sekadar mengenang nama-nama besar dalam sejarah perjuangan bangsa.
Peringatan tersebut harus mampu menghidupkan kembali semangat pengorbanan, keberanian, dan tanggung jawab dalam setiap bentuk pengabdian kepada negara.
Ali Hanafiah berharap momentum 10 November dapat mendorong seluruh aparat penegak hukum melakukan introspeksi dan perubahan perilaku secara sungguh-sungguh.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etika, maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
Setiap aparatur harus menyadari bahwa kehormatan institusi sangat bergantung pada integritas orang-orang yang menjalankan tugas di dalamnya.
Transformasi menuju peradilan berintegritas bukan semata-mata tanggung jawab pimpinan lembaga, melainkan kewajiban seluruh individu yang menjadi bagian dari sistem penegakan hukum.
Sebab, besarnya kewenangan dan tingginya jabatan tidak otomatis mencerminkan kehormatan. Kehormatan sebuah institusi justru ditentukan oleh kejujuran, profesionalisme, keteladanan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
"Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan tabur bunga. Lanjutkan perjuangan mereka dengan memperjuangkan keadilan, menjaga kejujuran, serta berani mengubah perilaku yang menyimpang. Jangan biarkan peradilan menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Sudah saatnya kita bergerak dari praktik peradilan yang menyimpang menuju peradilan yang berintegritas, demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia," demikian pesan moral Ali Hanafiah dalam refleksi Hari Pahlawan Nasional.
Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
