JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA TIMUR – Sebanyak 1.812 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 resmi diterjunkan untuk melakukan pendataan ekonomi di seluruh wilayah Jakarta Timur.
Pelepasan petugas dilakukan langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperoleh data ekonomi yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni lalu. Ribuan petugas akan mendatangi masyarakat dan pelaku usaha untuk menghimpun berbagai informasi terkait aktivitas ekonomi yang berkembang di Jakarta Timur.
Dalam kesempatan itu, Munjirin menekankan bahwa data yang dihasilkan melalui sensus bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen penting yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa depan. Oleh karena itu, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi menjadi faktor krusial bagi keberhasilan program tersebut.
"Semua masyarakat yang didatangi petugas Sensus Ekonomi agar diterima dengan baik serta memberikan data yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi, dan seluruh informasi disampaikan apa adanya," kata Munjirin.
Ia menjelaskan bahwa hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif, mulai dari perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor perdagangan, jasa, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang menjadi penggerak pertumbuhan wilayah.
Menurut Munjirin, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, serta perangkat daerah lainnya untuk aktif membantu sosialisasi dan pendampingan di lapangan.
Selain masyarakat, para petugas sensus juga mendapat perhatian khusus. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta etika pelayanan selama menjalankan tugas.
Pendataan yang dilakukan secara santun dan komunikatif diyakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat.
Di sisi lain, Kepala BPS Kota Jakarta Timur, Widiastuti, mengungkapkan bahwa jumlah petugas yang diterjunkan mencapai 1.812 orang, terdiri atas 1.609 petugas pendata lapangan dan 203 petugas pengawas lapangan. Mereka akan bekerja sesuai wilayah tugas masing-masing dengan mengedepankan standar kerja yang telah ditetapkan BPS.
Widiastuti mengakui bahwa pelaksanaan sensus di wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Jakarta Timur memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari mobilitas masyarakat yang tinggi, keberagaman jenis usaha, hingga perlunya membangun kepercayaan publik terhadap kegiatan pendataan.
Namun demikian, ia optimistis seluruh tantangan tersebut dapat dihadapi dengan baik melalui dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.
"Kami berharap pencanangan oleh Bapak Wali Kota ini dapat meningkatkan semangat seluruh petugas. Di lapangan tentu banyak tantangan yang dihadapi, namun dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pendataan sehingga seluruh pelaku ekonomi dapat terdata dengan baik dan memperoleh respons positif dari masyarakat Jakarta Timur," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh petugas diwajibkan mematuhi SOP yang telah ditetapkan serta menjaga kualitas data yang diperoleh.
"Kami ingin memotret kondisi ekonomi apa adanya. Karena itu petugas harus bekerja secara profesional dan amanah, tidak melebihkan ataupun mengurangi data yang diperoleh di lapangan," tegas Widiastuti.
Menurutnya, kualitas data menjadi faktor utama karena hasil Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
BPS berharap masyarakat dapat berperan aktif dengan menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi serta memberikan informasi yang benar. Dengan partisipasi yang tinggi, hasil sensus akan mampu menggambarkan kondisi ekonomi Jakarta Timur secara lebih utuh dan akurat.
Ke depan, data yang dihasilkan tidak hanya menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Jakarta Timur, tetapi juga bagi pemerintah pusat dalam merancang program pembangunan, investasi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat selama sepuluh tahun mendatang.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
