JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Perkembangan ancaman global yang semakin kompleks dinilai menuntut redefinisi terhadap peran militer di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Jika sebelumnya militer identik dengan fungsi pertahanan dan peperangan konvensional, kini institusi pertahanan dituntut mampu berkontribusi dalam menghadapi berbagai ancaman nonmiliter yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Marsekal Pertama (Marsda) TNI Dr. Budhi Achmadi dalam tulisannya berjudul “Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi”.
Dalam kajiannya, Budhi mengangkat kembali pemikiran ilmuwan politik Alfred Stepan mengenai konsep defense and development atau pertahanan dan pembangunan yang dinilai masih relevan dalam menjawab tantangan abad ke-21.
Menurut Budhi, perubahan lanskap ancaman global membuat negara tidak lagi hanya menghadapi risiko konflik bersenjata antarnegara.
Ancaman modern kini mencakup terorisme, bencana alam, pandemi, serangan siber, krisis energi dan pangan, hingga disrupsi teknologi yang dapat berdampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi ini menuntut seluruh instrumen negara untuk beradaptasi, termasuk militer yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat pertahanan semata, tetapi juga sebagai salah satu elemen pendukung ketahanan nasional,” tulis Budhi, Rabu (24/6/2026).
Konsep New Professionalism
Dalam tulisannya, Budhi menjelaskan bahwa Alfred Stepan membedakan dua paradigma profesionalisme militer, yakni old professionalism dan new professionalism.
Konsep old professionalism menempatkan militer secara eksklusif sebagai penjaga pertahanan eksternal negara yang berorientasi pada perang konvensional.
Sebaliknya, new professionalism memandang ancaman terhadap negara jauh lebih luas, termasuk ancaman nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Menurut Budhi, paradigma baru tersebut berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tantangan global yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan tradisional.
“Militer di negara berkembang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujarnya.
Praktik di Berbagai Negara
Budhi menilai keterlibatan militer dalam pembangunan bukanlah fenomena yang hanya terjadi di negara berkembang. Berbagai negara maju juga memanfaatkan kapasitas organisasi dan sumber daya militer untuk mendukung pembangunan nasional.
Di Tiongkok, misalnya, militer berkontribusi dalam pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur.
Sementara di Amerika Serikat, sejumlah inovasi teknologi yang kini digunakan masyarakat luas, seperti internet, sistem navigasi GPS, hingga teknologi antariksa, berawal dari investasi sektor pertahanan.
Rusia juga menjadikan sektor pertahanan sebagai salah satu pendorong utama pengembangan industri, riset ilmiah, dan inovasi teknologi nasional.
Selain itu, banyak negara melibatkan militer dalam operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana, perlindungan infrastruktur kritis, serta penguatan kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai krisis.
“Militer di berbagai negara modern telah berkembang menjadi salah satu instrumen negara yang mampu mendukung ketahanan nasional secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek keamanan semata,” jelasnya.
Kontribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Budhi juga menyoroti peran militer dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di Amerika Serikat, personel militer secara rutin terlibat dalam program pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi komunitas terpencil.
Di Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat pernah menjadi bagian penting dari program pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah pedalaman.
Sementara itu, India dan Brasil memanfaatkan kemampuan organisasi militer untuk memperluas akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Menurut Budhi, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keamanan dan pembangunan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
“Negara yang aman memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara,” katanya.
Pengalaman Indonesia
Dalam konteks Indonesia, Budhi menilai TNI memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak negara lain karena lahir dan berkembang bersama perjuangan bangsa.
Sejak masa kemerdekaan, TNI tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan negara, tetapi juga terlibat dalam berbagai program pembangunan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanganan bencana alam, penguatan ketahanan pangan, hingga pelayanan kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Indonesia membutuhkan dukungan seluruh instrumen nasional dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
Dalam kondisi tersebut, TNI dinilai memiliki keunggulan berupa kemampuan mobilisasi cepat, jaringan komando yang luas, serta kapasitas organisasi yang memungkinkan pengerahan sumber daya secara efektif hingga ke wilayah terpencil.
“Pengalaman menghadapi bencana alam, pandemi Covid-19, maupun berbagai keadaan darurat menunjukkan bahwa peran tersebut merupakan bagian penting dari penguatan ketahanan nasional,” ujar Budhi.
Demokrasi dan Supremasi Sipil Harus Tetap Dijaga
Meski mengakui pentingnya kontribusi militer dalam pembangunan, Budhi menegaskan bahwa keterlibatan tersebut tidak boleh mengaburkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang menjadi fondasi negara modern.
Menurutnya, profesionalisme militer tidak diukur dari luasnya ruang politik yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah dan berdasarkan konstitusi.
Karena itu, partisipasi TNI dalam pembangunan harus dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara, bukan sebagai upaya mengambil alih fungsi lembaga sipil atau menghidupkan kembali praktik politik militer.
“TNI membantu memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan peran lembaga sipil,” tegasnya.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi jawaban terhadap berbagai kekhawatiran yang kerap muncul terkait perluasan peran militer dalam sejumlah program pembangunan nasional.
Menuju Indonesia Emas 2045
Budhi menilai tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia ke depan memerlukan kolaborasi seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga TNI.
Dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, stabilitas nasional dan percepatan pembangunan dinilai menjadi dua syarat utama yang harus berjalan beriringan.
Karena itu, konsep new professionalism yang diperkenalkan Alfred Stepan dinilai masih relevan sebagai landasan hubungan sipil-militer modern.
Konsep tersebut menempatkan militer sebagai institusi profesional yang tetap tunduk pada supremasi sipil, namun memiliki ruang untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan dan pembangunan nasional.
“Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya negara yang aman, maju, dan sejahtera,” tulis Budhi.
Pada akhirnya, menurut Budhi, esensi profesionalisme militer abad ke-21 bukan hanya terletak pada kemampuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga pada kapasitas untuk membantu bangsa menghadapi berbagai tantangan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip demokrasi, konstitusi, dan supremasi sipil yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
