JAGUARNEWS77.com // Jakarta — Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Oakwood Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada 11–12 Mei 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Reaktualisasi Tribrata dan Catur Prasetya untuk Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026” sebagai upaya memperkuat integritas, profesionalisme, serta identitas institusi kepolisian di tengah tantangan era digital dan modernisasi.
Rakernis dihadiri langsung Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, pejabat utama Pusjarah Polri, serta peserta dari berbagai satuan kerja Mabes Polri dan jajaran kewilayahan yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Kapusjarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni menegaskan bahwa Pusjarah Polri memiliki fungsi strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kesejarahan Polri agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan fondasi moral dan identitas institusi yang harus terus diinternalisasikan kepada seluruh personel.
Ia menjelaskan bahwa Pusjarah Polri tidak hanya menjalankan fungsi penelitian, dokumentasi, pencatatan, dan pengkajian sejarah kepolisian, tetapi juga berperan menjaga sistem nilai yang menjadi karakter dasar anggota Polri.
“Profesionalisme tugas Polri tidak dapat diwujudkan secara serta-merta, melainkan melalui upaya nyata yang terimplementasi melalui program dan kebijakan.
Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri,” ujar Brigjen Pol Abas Basuni, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, konsep Polri Presisi harus dipahami secara menyeluruh, termasuk dalam perspektif kesejarahan yang mencakup pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Ia menilai penguatan nilai sejarah menjadi penting untuk menjaga integritas personel sekaligus memperkuat hubungan institusi dengan masyarakat.
“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
Sejarah menjadi sarana pengikat dan pengingat insan Bhayangkara dalam menjaga identitas bangsa serta memberikan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat,” lanjutnya.
Rakernis tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai fungsi strategis di lingkungan Polri maupun eksternal institusi.
Irwasum Polri yang diwakili Brigjen Pol Eddy Hermanto memberikan materi mengenai penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.
Sementara itu, As SDM Kapolri yang diwakili Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto membahas pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia Polri dalam mendukung reformasi kelembagaan dan pelayanan publik yang profesional.
Di sisi lain, perhatian besar juga diberikan pada tantangan komunikasi publik di era digital.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memaparkan strategi menghadapi perkembangan teknologi informasi, termasuk ancaman misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang dinilai semakin mempengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepolisian.
Ia menegaskan bahwa implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang fungsi kehumasan harus dipahami seluruh personel Polri, termasuk jajaran Pusjarah Polri. Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi secara profesional, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.
“Reputasi Polri terbentuk dari akumulasi kinerja, sikap, dan interaksi personel dengan masyarakat yang dilakukan secara konsisten,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Kadiv Humas juga menekankan pentingnya penguatan manajemen media serta kehadiran aktif Polri di ruang digital melalui penyampaian informasi yang faktual, akurat, dan dapat dipercaya guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.
Selain dari internal Polri, Rakernis turut menghadirkan Komisioner Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari.
Dalam paparannya, Kompolnas mengapresiasi langkah Pusjarah Polri yang dinilai konsisten memperkuat internalisasi nilai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kepada seluruh personel kepolisian.
Kompolnas juga menilai penguatan nilai dasar Polri menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme aparat di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kadiv Propam Polri yang diwakili AKBP Dr. H. Heru Waluyo menyoroti pentingnya fungsi pengawasan terhadap personel Polri guna memperkuat integritas dan mencegah terjadinya pelanggaran disiplin maupun kode etik.
Menurutnya, Tribrata harus dipahami sebagai pedoman hidup, sedangkan Catur Prasetya merupakan pedoman kerja seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Penguatan kembali nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi penting untuk meminimalisir pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana di lingkungan kepolisian,” ujarnya.
Melalui Rakernis Tahun Anggaran 2026 ini, Pusjarah Polri berharap penguatan nilai-nilai dasar kepolisian tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, tetapi benar-benar terimplementasi dalam pelaksanaan tugas seluruh anggota Polri.
Di tengah dinamika global, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, Pusjarah Polri menilai penguatan identitas, integritas, serta profesionalisme anggota menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung transformasi Polri Presisi menuju institusi yang modern dan humanis.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Muhamad Alviyan
