JAGUARNEWS77.com // Bogor — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan urgensi membangun ekosistem informasi yang adil dan inklusif bagi masyarakat adat di Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) yang digelar di Imah Gede, Lembur Nusantara, Bogor, pada 29–30 April 2026.
Dalam paparan bertajuk “Jurnalisme Masyarakat Adat: Dari Representasi Menuju Kedaulatan Informasi di Era Platform Digital,” Munir menyoroti bahwa persoalan utama bukan sekadar minimnya pemberitaan tentang masyarakat adat, melainkan adanya ketimpangan kuasa dalam proses produksi pengetahuan.
Menurutnya, media arus utama masih kerap menempatkan masyarakat adat sebagai objek pemberitaan, bukan sebagai subjek yang memiliki otoritas atas cerita dan realitasnya sendiri.
Dampaknya, informasi yang muncul sering kali tidak utuh dan cenderung menyederhanakan kompleksitas kehidupan komunitas adat.
“Persoalan utama bukan sekadar minimnya pemberitaan, tetapi ketimpangan kuasa dalam produksi pengetahuan,” ujar Munir.
Ia menilai, transformasi digital tidak otomatis menghapus ketimpangan tersebut.
Sebaliknya, muncul tantangan baru karena ruang digital beroperasi dengan logika platform yang digerakkan algoritma, tingkat keterlibatan (engagement), serta ekonomi perhatian.
“Ruang digital bukan ruang netral, melainkan dikendalikan oleh logika platform.
Ini membuat tantangan jurnalisme masyarakat adat semakin kompleks,” jelasnya.
Munir kemudian menegaskan bahwa kedaulatan informasi harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada akses atau kemampuan memproduksi informasi.
“Kedaulatan informasi adalah hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan dimaknai sesuai nilai serta kepentingan mereka,” paparnya.
Ia merinci tiga pilar utama dalam kedaulatan informasi. Pertama, kedaulatan produksi—yakni siapa yang membuat narasi dan dari perspektif siapa cerita disampaikan.
Dalam konteks ini, masyarakat adat harus menjadi produsen utama yang berpijak pada pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.
Kedua, kedaulatan distribusi, yaitu kemampuan memastikan konten komunitas menjangkau publik yang lebih luas.
Ketiga, kedaulatan makna atau interpretasi, yang menentukan siapa berhak memberi makna atas suatu peristiwa.
“Tanpa ketiga aspek ini, masyarakat adat tetap berada dalam posisi subordinat, meskipun aktif di ruang digital,” tegasnya.
Dalam penutupnya, Munir mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap masyarakat adat dalam lanskap media.
“Kita harus bergeser dari menempatkan masyarakat adat sebagai objek liputan menjadi subjek produksi pengetahuan.
Dari sekadar akses menuju kedaulatan informasi, dan dari partisipasi digital menuju penguasaan ruang digital,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jurnalisme masyarakat adat bukan sekadar aktivitas komunikasi, melainkan bagian dari perjuangan yang lebih luas.
“Ini adalah upaya mempertahankan ruang hidup, identitas, dan masa depan komunitas.
Informasi adalah kekuatan, dan kedaulatan informasi adalah masa depan. Biarkan narasi tumbuh dari tanah mereka sendiri,” pungkasnya.
Rakernas I AJMAN dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi jurnalis masyarakat adat dalam ekosistem media nasional, sekaligus mendorong transformasi menuju kedaulatan informasi.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukka Sombolinggi, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Nany Afrida, wartawan senior Harian Kompas Ahmad Arif, serta perwakilan jurnalis masyarakat adat Nees Makuba.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Muhamad Alviyan
