JAGUARNEWS77.com # Lebak, Banten - 13 Lembaga yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Bersatu (KLB) menggelar aksi Unjuk Rasa di halaman depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak Jumat (30/4), hal itu ditenggarai adanya dugaan korupsi dana Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) di 28 Kecamatan. Para peserta aksi menuntut agar Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak untuk mundur dari jabatannya serta mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana UPK di 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.
Pantauan awak media di Lokasi, terlihat puluhan pendemo mendatangi Kantor Dinas PMD Kabupaten Lebak, dalam aksinya salah satu Koordinator aksi menyampaikan aspirasi dan kritikan tajam terhadap Pejabat Dinas PMD Kab. Lebak.
"Kemana aliran dana UPK yang selama ini di kelola masing-masing UPK, ? kenapa tidak pernah dilakukan audit terhadap UPK oleh inspektorat ataupun BPK RI". Ujar Ahmad Yani Korlap Aksi.
Yani juga mengatakan "Perguliran dana tersebut disinyalir tidak transparan dan terindikasi kerugian negara yang sangat besar. " Paparnya.
Hal senada diutarakan pendemo lainnya Sutisna. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lebak, kata Tisna, harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan aset negara tersebut. "Asset milyaran yang ada di UPK wajib kita selamatkan," ujar Tisna kepada wartawan.
Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Lebak, Rifai, saat menemui pengunjuk Rasa mengatakan bahwa pihaknya sudah sering melakukan pembinaan terhadap semua UPK se-Kabupaten Lebak, akan tetapi masih banyak kekurangannya," imbuh Rifai.
Setelah menyelesaikan orasinya di kantor DPMD Lebak, peserta aksi Koalisi Lembaga Bersatu langsung menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Lebak untuk menyerahkan berkas pelaporan dugaan korupsi dana UPK.
(Red)
