• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    Saling Rangkul Oposisi Setelah Gerakan KAMI

    21/08/20, 11:03 WIB Last Updated 2020-08-21T04:04:30Z

    Sejumlah tokoh nasional deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Lapangan Tugu Proklamasi. Din Syamsuddin-Gatot Nurmantyo hadir di acara itu.
    Deklarasi KAMI (Ari Saputra/detikcom)

    Jakarta - Kubu oposisi pemerintahanPresiden Joko Widodo (Jokowi) kian panjang usai deklarasi gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) besutanDin Syamsuddin. Kelompok-kelompokoposisi pun kini saling merangkul.


    Setidaknya, saat ini ada empat kelompok yang menjadi oposisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Untuk partai, PKS menjadi yang paling tegas menunjukkan diri sebagai oposisi.


    Selain itu, ada kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212. Kelompok ini biasa bergabung dengan sejumlah ormas agama, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan GNPF Ulama.


    Kelompok oposisi ketiga adalah kubu politikus senior PAN Amien Rais, yang kerap menyuarakan kritik keras kepada Presiden Jokowi. Amien Rais bahkan sampai 'tersingkir' dari PAN karena merasa tidak sejalan dengan kepengurusan PAN saat ini, yang dinilainya mendukung pemerintahan Jokowi.


    Kemudian muncul gerakan KAMI yang diinisiasi oleh Din Syamsuddin. Sebelum deklarasi berlangsung, Din menyebut KAMI akan menyampaikan Maklumat Menyelamatkan Indonesia. Dari delapan poin yang dibacakan saat deklarasi, mayoritas isinya kritik terhadap pemerintah.


    "Maklumat Menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator, memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan HAM, termasuk sumber daya alam. Kami akan menjelaskan pada setiap butir sektor dari kehidupan nasional kita itu apa yang kami nilai terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan, penyelewengan," ucap Din Syamsuddin di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).


    Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas sejumlah tokoh dan aktivis seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Syahganda Nainggolan, dan M Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat untuk menghadiri acara deklarasi yang akan digelar pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas sejumlah tokoh dan aktivis seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Syahganda Nainggolan, dan M Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat untuk menghadiri acara deklarasi yang akan digelar pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. (Grandyos Zafna/detikcom)


    Deklarasi KAMI pun digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Selain Din, beberapa tokoh yang hadir antara lain Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Titiek Soeharto, dan MS Kaban. Hadir pula Amien Rais, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

    Din menyebut KAMI dibentuk sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemerintah Indonesia. Mulai bidang ekonomi, politik, hingga HAM. Din menjelaskan KAMI merupakan gerakan politik yang berbasis nilai moral.


    "KAMI sebagai gerakan moral bersama, kita bergerak dan berjuang untuk itu, bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, ya, kita juga berpolitik tapi politik moral, tetapi politik berbasis nilai-nilai moral, maka mari bergabung," kata Din dalam pidatonya saat deklarasi KAMI berlangsung.


    Kemudian Gatot Nurmantyo, yang juga merupakan salah satu deklarator KAMI, berbicara soal oligarki kekuasaan dalam acara tersebut. Saat memberi sambutan di acara deklarasi KAMI, ia berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.


    "Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh-kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi. Mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab," kata Gatot.


    Sejumlah pihak 'mencibir' lahirnya KAMI. Ada yang menyebut tokoh-tokoh di balik KAMI sebagai barisan para mantan yang pernah menjabat kemudian dipecat Jokowi. Ada juga yang mengatakan sebagian tokoh di KAMI merupakan tokoh-tokoh yang kecewa terhadap hasil Pilpres 2019 sehingga aksi tersebut dianggap sebagai ungkapan dendam lama.


    Deklarasi KAMI pun menjadi sorotan. Hal ini lantaran deklarasi KAMI digelar tanpa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, padahal salah satu tuntutan KAMI adalah terkait penanganan pandemi Corona oleh pemerintah.


    Presiden PKS Sohibul ImanPresiden PKS Sohibul Iman (Johan/20detik)


    Meski begitu, kelompok oposisi menyambut hangat. PKS mengapresiasi munculnya gerakan KAMI. Meski berbeda jalan, PKS siap merangkul KAMI menjadi mitra oposisi.


    "Makin banyak yang berani menyampaikan pendapat, makin baik bagi masyarakat karena aspirasi masyarakat akan terwakili. Jadi hadirnya KAMI dan gerakan-gerakan lain yang kritis sangat kami apresiasi dan hormati," ujar Presiden PKS Sohibul Iman menanggapi soal deklarasi KAMI, Kamis (20/8/2020).


    Ditanya apakah PKS akan menggandengKAMI untuk menjadi mitra oposisi, ia menyebut PKS siap bersinergi. Hanya, Sohibul mengingatkan PKS dan KAMI merupakan dua wadah yang berbeda, meski memiliki kesamaan mengkritisi pemerintahan.



    "Mereka gerakan moral, kasihan kalau kami tarik-tarik ke salah satu partai politik saja. Kita bisa bekerja pada ranah masing-masing, tapi bersinergi dalam tujuan, yaitu sama-sama membangun maslahat publik," tutur Sohibul.


    Hal senada disampaikan oleh PA 212. PA 212 mendukung gerakan KAMI karena merasa ada kesamaan tujuan, khususnya sebagai oposisi.


    "Kami mendukung dan mendoakan KAMI karena ada kesamaan tujuan untuk mengkritisi pemerintah demi menyelamatkan bangsa dan negara ini," kata Ketua PA 212 Slamet Maarif.


    Meski begitu, PA 212 tidak berminat bergabung dengan KAMI. Alasannya, PA 212cs juga memiliki wadah yang serupa dengan KAMI, sebagai gerakan moral.


    Ketum PA 212 Slamet Maarif di demo Kedubes IndiaKetum PA 212 Slamet Maarif (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)


    "Kita dukung dan doakan sajalah. Kan kita sudah ada wadah ANAK NKRI yang tujuannya sama. Kita saling menguatkan, insyaallah," ucap Slamet.


    Dia juga mengingatkan PA 212 cs sudah lebih dulu membuat aksi yang mengkritisi pemerintah. Slamet menegaskan PA 212 akan terus berjuang di bawah komando imam besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS).


    "Segala upaya untuk perbaikan bangsa oleh siapa pun agar NKRI bisa diselamatkan pasti kita dukung dan doakan semoga istikamah. Jauh sebelum KAMI lahir, kita (FPI, GNPF Ulama, dan PA 212) sudah membuat aksi nyata yang sama," bebernya.



    "Terakhir, kami sudah tergabung dengan 170 lebih ormas dalam wadah ANAK NKRI yang memiliki tujuan sama. Kita akan terus berjuang juga dalam gerakan ANAK NKRI dalam komando IB HRS," lanjut Slamet.


    Berbeda dengan PA 212, kubu Amien Raismenyebut siap bergabung dengan KAMI. Bahkan Amien Rais dan anaknya, Hanafi Rais, datang ke acara Deklarasi KAMI untuk menunjukkan dukungannya.


    Loyalis Amien Rais, Agung Mozin, yang menjadi salah satu deklarator KAMI, mengatakan pihaknya bisa berjalan bersamaan dengan KAMI pada saatnya nanti. KAMI dan pihak Amien Rais disebut memiliki kesamaan.


    Amien Rais dan Hanafi Rais hadiri deklarasi KAMIAmien Rais dan Hanafi Rais menghadiri deklarasi KAMI. (Foto: dok. Agung Mozin)



    "(Amien Rais) memberikan dukungan atas inisiatif KAMI yang membawa tema menyelamatkan Indonesia. Saling dukung dan bahu-membahu. Mungkin pada satu titik akan bergabung karena punya ide yang sama," urai Agung Mozin.


    PKS serta kelompok Amien Rais, PA 212, dan KAMI dinilai memiliki memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Pendiri lembaga survei KedaiKOPi, Hendri Satrio, menuturkan salah satu jalan agar kelompok Amien Rais, PA 212, dan KAMI bisa menjadioposisi sejati dengan mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan adalah dengan membentuk partai politik.


    "Kalau mau, berubah menjadi partai politik. Karena memang di Indonesia sistem pemerintahannya begitu atau mempengaruhi partai politik yang ada di DPR. Tapi, kalau mempengaruhi partai politik, sekarang-sekarang ini sulit," tutur Hendri Satrio.



    Sumber : detiknews.com
    Oleh      : M Alvi
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini