JAGUARNEWS77.COM // JAMBI – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menggelar operasi penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Provinsi Jambi.
Operasi yang menyasar sejumlah titik di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin tersebut dilakukan sebagai upaya menghentikan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus menelusuri jaringan pihak-pihak yang diduga terlibat di balik kegiatan tersebut.
Dalam operasi tersebut, berdasarkan hasil analisis geospasial, kawasan di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, teridentifikasi terdampak aktivitas pertambangan ilegal dengan luas mencapai 119,32 hektare.
Penertiban dilakukan secara mendadak setelah tim Satgas PKH tiba di Provinsi Jambi. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan RI, yang memerintahkan agar seluruh aktivitas ilegal di kawasan hutan ditertibkan secara tegas, terpadu, dan menyeluruh.
Operasi tidak hanya dipusatkan di Kabupaten Kerinci, tetapi juga menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Merangin.
Setidaknya terdapat tiga lokasi yang menjadi sasaran penindakan, yakni Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.
Pelaksanaan operasi melibatkan sejumlah unsur lintas instansi, antara lain Satgas PKH, Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, serta unsur pemerhati lingkungan hidup.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pertambangan ilegal di kawasan konservasi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan kawasan hutan, kelestarian lingkungan, dan pemulihan ekosistem.
Polda Jambi dan Kejati Jambi juga melaksanakan operasi imbangan untuk memperkuat langkah penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin beserta pihak-pihak yang diduga berada di belakangnya.
Jaringan Tambang Ilegal hingga Dugaan Backing Mulai Ditelusuri
Tidak hanya menyasar aktivitas penambangan di lapangan, Satgas PKH bersama unsur penegak hukum turut mengembangkan penelusuran terhadap jaringan yang diduga mendukung operasional tambang ilegal.
Sejumlah pihak yang masuk dalam proses identifikasi meliputi pekerja tambang, pelaku lapangan, aktor pendukung, pemasok bahan bakar minyak (BBM), hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan atau menjadi backing kegiatan pertambangan ilegal.
Penelusuran tersebut diarahkan untuk mengungkap pola operasional dan hubungan antarpihak, termasuk kemungkinan adanya pemodal, pengendali, maupun pihak yang memfasilitasi berlangsungnya aktivitas penambangan di kawasan hutan konservasi.
Dengan demikian, penindakan tidak hanya berhenti pada pekerja yang ditemukan di lokasi. Pihak-pihak yang terbukti membiayai, mengendalikan, menyediakan sarana, memfasilitasi, atau melindungi kegiatan ilegal juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Meski demikian, dugaan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti serta unsur tindak pidana yang terpenuhi.
Satgas PKH juga terus menelusuri keberadaan alat-alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan pertambangan ilegal.
Langkah ini penting untuk mengidentifikasi sarana operasional sekaligus mencegah aktivitas penambangan kembali berlangsung setelah operasi penertiban dilakukan.
Selain itu, petugas memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut berada dalam penguasaan negara dan tidak boleh dimanfaatkan secara ilegal.
Berpotensi Dijerat Sejumlah Undang-Undang
Aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan konservasi berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berlapis, bergantung pada bentuk perbuatan dan unsur pelanggaran yang berhasil dibuktikan.
Sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penindakan antara lain Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penerapan pasal terhadap para pihak yang terlibat nantinya harus disesuaikan dengan peran, tindakan, serta bukti yang ditemukan penyidik.
Aspek ini menjadi penting karena aktivitas pertambangan ilegal di kawasan taman nasional berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak sederhana.
Pembukaan lahan, penggalian tanah, penggunaan alat berat, hingga kemungkinan pencemaran akibat aktivitas pengolahan emas dapat mengancam keseimbangan ekosistem kawasan konservasi.
Kerusakan tersebut juga berpotensi berdampak terhadap daerah aliran sungai, kualitas air, habitat satwa liar, serta keberlangsungan fungsi ekologis hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
Operasi Dipastikan Berlanjut, Pemulihan Ekosistem Jadi Perhatian
Pada hari pertama pelaksanaan operasi, penertiban di wilayah Penetai, Kabupaten Kerinci, dipimpin langsung Brigjen TNI Amrul Huda selaku Wakil Komandan Satgas PKH.
Sementara itu, tim lainnya bergerak secara bersamaan untuk melakukan penertiban di sejumlah titik di Kabupaten Merangin.
Satgas PKH memastikan operasi tidak berhenti pada kegiatan penindakan awal.
Penertiban direncanakan terus diperluas ke titik-titik lain yang teridentifikasi menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal di kawasan TNKS wilayah Provinsi Jambi.
Selain menghentikan kegiatan pertambangan tanpa izin, langkah lanjutan juga diarahkan untuk mendukung pemulihan kawasan hutan dan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
Namun, keberhasilan penertiban tidak semata-mata diukur dari penghentian aktivitas tambang atau pemasangan plang penguasaan kawasan.
Pengawasan berkelanjutan, penindakan terhadap jaringan pendukung, serta pemulihan lingkungan menjadi bagian penting agar aktivitas serupa tidak kembali terjadi.
Satgas PKH menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal harus menghentikan aktivitasnya.
Pemodal, pemasok BBM, pengendali operasional, maupun pihak yang diduga memberikan perlindungan tidak boleh luput dari penelusuran apabila terdapat bukti keterlibatan.
Operasi di Kerinci dan Merangin ini sekaligus menjadi ujian bagi koordinasi lintas instansi dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di kawasan konservasi.
Dengan luas kawasan terdampak yang teridentifikasi mencapai 119,32 hektare, penanganan perkara tersebut membutuhkan langkah yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek penegakan hukum maupun pemulihan lingkungan.
Perlindungan Taman Nasional Kerinci Seblat bukan hanya menyangkut penertiban aktivitas pertambangan ilegal, melainkan juga menjaga keberlanjutan kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
