JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur memperkuat pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) di tengah masyarakat melalui Program Desa Binaan Imigrasi.
Dalam program tersebut, Imigrasi menggandeng Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian sekaligus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan kedua kelurahan. Kegiatan berlangsung di Hotel Fieris, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (3/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan keimigrasian hingga tingkat lingkungan masyarakat.
Sebab, keberadaan orang asing, kepatuhan terhadap izin tinggal, serta potensi pelanggaran keimigrasian membutuhkan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh aparat Imigrasi, tetapi juga didukung pemerintah daerah dan masyarakat.
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami aturan keimigrasian, termasuk dokumen perjalanan, izin tinggal, serta berbagai modus kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, yang diwakili Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ghanda Ade Satiawan, S.H., M.M.
Sementara itu, sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta disampaikan oleh Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal Keimigrasian, Hamdan Muhammad Al Amin, A.Md.Im., S.E., M.H.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan PKS antara Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan.
Kesepakatan tersebut menjadi landasan koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah masing-masing.
Kelurahan Diminta Aktif Kenali Potensi Pelanggaran
Dalam sesi pemaparan, Lurah Kelapa Dua Wetan, Priyati, S.AP., menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan warga negara asing, khususnya terkait dokumen perjalanan dan izin tinggal yang wajib dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan, terutama tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama karena masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggalnya.
Pengawasan lingkungan, lanjutnya, perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Imigrasi, pemerintah kelurahan, pengurus RT dan RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat.
Kolaborasi lintas unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta mempercepat penyampaian informasi kepada instansi berwenang apabila ditemukan indikasi aktivitas yang mencurigakan.
Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menjangkau lingkungan permukiman yang menjadi tempat tinggal maupun aktivitas warga negara asing.
Cibubur Catat 10 WNA Berdasarkan Data Podes 2024
Pada kesempatan yang sama, Lurah Cibubur, Rony Abdullah, S.T., memaparkan kondisi wilayah Kelurahan Cibubur sebagai salah satu kawasan dengan jumlah penduduk cukup besar di Jakarta Timur.
Berdasarkan data yang disampaikan, Kelurahan Cibubur memiliki luas wilayah 240,94 hektare dengan jumlah penduduk mencapai 84.662 jiwa. Wilayah tersebut terbagi dalam 14 Rukun Warga (RW) dan 155 Rukun Tetangga (RT).
Sementara itu, berdasarkan data Potensi Desa (Podes) tahun 2024, tercatat sebanyak 10 warga negara asing berada di wilayah Kelurahan Cibubur.
Data tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat pendataan dan pemantauan keberadaan orang asing di lingkungan masyarakat.
Selain itu, informasi mengenai kondisi wilayah dan keberadaan WNA diharapkan dapat mendukung peningkatan sosialisasi aturan keimigrasian serta upaya pencegahan TPPO dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Meski demikian, keberadaan warga negara asing di suatu wilayah bukan dengan sendirinya merupakan indikasi pelanggaran.
Pengawasan tetap harus mengedepankan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum, data yang akurat, serta penghormatan terhadap hak setiap orang.
PIMPASA Jadi Penghubung Imigrasi dengan Masyarakat
Pemaparan berikutnya disampaikan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), Dian Helsinki, S.H. Ia menjelaskan bahwa PIMPASA memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara jajaran Imigrasi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta masyarakat.
Peran tersebut mencakup pemberian edukasi mengenai aturan keimigrasian, pengawasan keberadaan orang asing, serta deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.
PIMPASA juga menjadi salah satu unsur yang mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui dugaan pelanggaran keimigrasian di lingkungan sekitarnya.
Menurut pemaparannya, koordinasi lintas instansi harus terus diperkuat agar upaya pencegahan TPPO dan TPPM dapat berjalan lebih efektif.
Hal ini penting mengingat tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia kerap melibatkan jaringan yang tidak sederhana.
Karena itu, pengenalan terhadap modus operandi, peningkatan kewaspadaan, serta penyampaian informasi sejak dini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Pengawasan Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Aparat
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Forum tersebut menjadi ruang bagi para peserta untuk bertukar informasi, menyampaikan persoalan di lingkungan masing-masing, sekaligus memperkuat komunikasi antara jajaran Imigrasi, pemerintah kelurahan, dan unsur masyarakat.
Program Desa Binaan Imigrasi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi dan penandatanganan kerja sama.
Implementasi di lapangan menjadi faktor penting untuk mengukur sejauh mana kesepakatan tersebut mampu meningkatkan efektivitas pengawasan.
Pertukaran informasi, pembinaan masyarakat, sosialisasi berkala, serta koordinasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap orang asing juga harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional.
Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat membedakan keberadaan WNA yang sah dengan aktivitas yang benar-benar mengandung indikasi pelanggaran hukum.
Dengan demikian, pengawasan tidak menimbulkan keresahan ataupun stigma terhadap warga negara asing yang telah memenuhi ketentuan keimigrasian.
Melalui kerja sama dengan Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dalam mendukung pengawasan orang asing sekaligus mencegah TPPO dan TPPM.
Sinergi antara Imigrasi, pemerintah kelurahan, aparat kewilayahan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih responsif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di wilayah Jakarta Timur.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
