OPINI HUKUM
Oleh : Alpius Tallu Lembang, S.E.,S.H.
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang
JAGUARNEWS77.com // Rencana perubahan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk Pemilihan Umum Tahun 2029 merupakan persoalan hukum tata negara yang patut mendapat perhatian serius.
Kebijakan ini tidak sekedar menyangkut perubahan persentase perolehan suara partai politik untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat, dan jaminan hak politik warga negara. Wacana peningkatan ambang batas memperlihatkan adanya keinginan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan parlemen yang lebih efektif.
Namun penyederhanaan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan suara sah warga negara.
Parliamentary threshold seyogyanya merupakan instrumen kebijakan hukum (legal policy) yang dapat digunakan negara untuk membangun sistem kepartaian yang lebih sederhana dan pemerintahan yang efektif. Akan tetapi, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran ambang batas bukanlah kewenangan tanpa batas.
Kebijakan tersebut harus tetap tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan warga negara, dan kepastian hukum yang adil.
Apakah sah merubah ambang batas parlemen?
Secara yuridis, pengaturan parliamentary threshold terdapat dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
Ketentuan tersebut kemudian menjadi objek pengujian konstitusionalitas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan penting bahwa ketentuan ambang batas 4% tetap berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya harus dilakukan perubahan terhadap norma maupun besaran persentasenya.
Mahkamah juga memberikan sejumlah pedoman kepada pembentuk undang-undang, yaitu perlunya pengaturan yang berkelanjutan, menjaga proporsionalitas sistem pemilu, mendukung penyederhanaan partai politik, diselesaikan sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak pernah memerintahkan Pemerintah dan DPR untuk menaikkan ambang batas.
Mahkamah justru mewajibkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan dengan argumentasi dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Pilihan angka nominal tersebut harus dibuktikan melalui kajian yang objektif, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik antarpemilik kekuasaan legislatif.
Penulis menilai, persoalan mendasar dalam kebijakan ini terletak pada potensi pertentangan antara kepentingan penyederhanaan partai politik dan perlindungan hak konstitusional pemilih.
Dalam negara demokrasi, suara rakyat merupakan dasar legitimasi kekuasaan. Ketika seseorang memberikan suara kepada partai politik dalam pemilu, suara tersebut seharusnya memperoleh perlindungan dalam mekanisme keterwakilan yang adil.
Memang, tidak setiap suara secara otomatis harus menghasilkan kursi di DPR karena sistem pemilu memiliki mekanisme konversi suara menjadi kursi. Namun, mekanisme tersebut tidak boleh dirancang sedemikian rupa sehingga menghilangkan keterwakilan dalam jumlah yang tidak proporsional.
Dari perspektif konstitusi, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya, Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, peningkatan ambang batas tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa jumlah partai politik di DPR perlu dikurangi.
Efektivitas pemerintahan memang merupakan tujuan yang sah, tetapi tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada prinsip kedaulatan rakyat.
Demokrasi bukan hanya tentang menghasilkan pemerintahan yang kuat, melainkan juga memastikan bahwa pemerintahan tersebut memiliki legitimasi melalui keterwakilan masyarakat yang adil.
Pandangan Hukum terhadap Rencana Kenaikan Ambang Batas
Menurut penulis rencana peningkatan parliamentary threshold menjadi 5% bahkan 7% belum dapat dinyatakan sebagai kebijakan yang tepat secara hukum apabila tidak disertai penelitian empiris dan pengujian proporsionalitas.
Kenaikan satu persen mungkin terlihat kecil secara matematis, tetapi dampaknya dapat sangat besar terhadap partai politik yang memperoleh dukungan masyarakat di bawah angka tersebut. Akibatnya, suara pemilih yang telah diberikan secara sah tidak dapat dikoversi menjadi kursi DPR melalui partai politik pilihannya.
Persoalan ini menjadi semakin serius apabila peningkatan ambang batas justru menguntungkan partai politik besar yang telah memiliki kekuatan representasi di parlemen.
Dalam kondisi demikian, pembentukan undang-undang berisiko menimbulkan konflik kepentingan karena partai politik yang sedang merumuskan aturan sekaligus merupakan pihak yang akan memperoleh keuntungan atau menghadapi konsekuensi dari aturan tersebut.
Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang harus mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan elektoral kelompok politik tertentu.
Di sisi lain, Penulis juga tidak berpendapat bahwa parliamentary threshold harus dihapuskan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan desain sistem pemilu secara keseluruhan.
Ambang batas yang terlalu rendah atau tidak ada sama sekali dapat meningkatkan fragmentasi politik, memperbesar jumlah partai di parlemen, dan berpotensi menyulitkan pembentukan kesepakatan politik dalam proses legislasi.
Sebagai pertimbangan dalam merumuskan ketentuan parliamentary threshold untuk Pemilu 2029.
Pertama, besaran ambang batas harus ditentukan berdasarkan kajian ilmiah, simulasi hasil pemilu, dan argumentasi konstitusional yang terukur.
Kedua, pembentuk undang-undang harus menghindari kebijakan yang berpotensi menguntungkan kelompok politik tertentu dan merugikan hak keterwakilan masyarakat.
Ketiga, perlu dipertimbangkan desain alternatif untuk mengurangi fragmentasi politik tanpa harus menghilangkan secara berlebihan suara pemilih yang sah. Keempat, proses pembentukan undang-undang wajib memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana ditekankan Mahkamah Konstitusi.
Penulis berpendapat bahwa perubahan ambang batas dari 4% menjadi 5% atau bahkan 7% tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pilihan yang paling konstitusional, namun harus dinilai berdasarkan rasionalitas, proporsionalitas, keadilan pemilu, serta perlindungan terhadap hak politik masyarakat.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang hanya menghasilkan sedikit partai politik di parlemen, melainkan demokrasi yang mampu menciptakan pemerintahan efektif tanpa mengabaikan suara rakyat. Jangan sampai penyederhanaan partai politik justru menjadi instrumen untuk menyederhanakan atau mengurangi hak keterwakilan masyarakat. (Red)
