JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Bareskrim Polri belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik menyatakan penahanan belum dapat dilakukan karena yang bersangkutan masih dalam kondisi sakit pascastroke.
Keterangan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, kondisi kesehatan Slamet Uliandi menjadi pertimbangan penyidik untuk belum melakukan penahanan terhadap tersangka.
"Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke," ujar Suhermanto.
Meski belum dilakukan penahanan, Suhermanto menegaskan bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara dan menyimpulkan adanya bukti yang mengaitkan Slamet Uliandi dengan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
Penyidik mengungkapkan, dugaan keterlibatan Slamet berkaitan dengan posisinya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Selain itu, ia diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.
Menurut Suhermanto, posisi dan kewenangan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan mekanisme pemberian persetujuan terhadap aktivitas provisioning maupun penyadapan yang dilakukan oleh personel di lingkungan Monitoring Center.
"Sampai dengan saat ini, Kabag Monitoring tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU," jelasnya.
Diduga Berikan Persetujuan Penghapusan Data Penyadapan
Lebih lanjut, penyidik mengungkap dugaan peran Slamet Uliandi dalam peristiwa penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Suhermanto menjelaskan, pada periode tersebut, tersangka Irjen Ahrie Sonta Nasution diduga meminta persetujuan Slamet untuk menghapus sejumlah file yang berkaitan dengan hasil penyadapan.
Permintaan tersebut, menurut keterangan penyidik, mendapatkan persetujuan dari Slamet Uliandi.
"Tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," imbuhnya.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik Bareskrim Polri. Peran masing-masing tersangka, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah, persetujuan, maupun melaksanakan penghapusan data elektronik, menjadi aspek penting dalam proses pembuktian.
Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, penyidik perlu memastikan bagaimana mekanisme penggunaan perangkat, siapa yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan, serta apakah aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tiga Jenderal Aktif Lebih Dahulu Ditahan
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga perwira tinggi tersebut masing-masing adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang disebut dalam keterangan perkara sebagai mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden; Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), yang menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri; serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam perkembangan perkara tersebut, ketiganya telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri.
Sementara itu, Slamet Uliandi menjadi tersangka yang belum menjalani penahanan karena alasan kesehatan sebagaimana disampaikan penyidik.
Perbedaan status penahanan tersebut menjadi perhatian dalam perkembangan penanganan perkara. Namun, keputusan mengenai penahanan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana, termasuk pertimbangan kondisi kesehatan, kebutuhan penyidikan, dan persyaratan hukum yang berlaku.
Dijerat Pasal KUHP dan UU ITE
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyidikan, termasuk aktivitas penyadapan ilegal dan tindakan terhadap informasi atau dokumen elektronik.
Meski demikian, pembuktian terhadap unsur-unsur pidana dalam pasal yang disangkakan tetap menjadi kewenangan penyidik dan selanjutnya diuji melalui proses peradilan.
Penetapan seseorang sebagai tersangka juga tidak serta-merta menghapus hak hukumnya. Setiap tersangka tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Transparansi Penanganan Perkara Jadi Sorotan
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan teknologi informasi, kewenangan aparat, serta perlindungan komunikasi dan data elektronik.
Terlebih, dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi kepolisian menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan, mekanisme pemberian izin, dan pertanggungjawaban penggunaan fasilitas teknologi di lingkungan institusi penegak hukum.
Penanganan perkara ini karena itu tidak cukup hanya berorientasi pada penetapan tersangka dan penahanan. Penyidik juga perlu mengungkap secara terang konstruksi peristiwa, alur kewenangan, tujuan penggunaan perangkat, pihak-pihak yang terlibat, serta dasar hukum setiap tindakan yang dilakukan.
Keterangan mengenai dugaan persetujuan penghapusan file hasil penyadapan juga perlu dibuktikan melalui pemeriksaan bukti elektronik, komunikasi antarpihak, dan keterangan saksi maupun tersangka.
Di sisi lain, alasan kesehatan yang menjadi dasar belum dilakukannya penahanan Slamet Uliandi perlu ditangani sesuai prosedur hukum dan ketentuan medis yang berlaku, tanpa mengurangi hak tersangka maupun kepentingan proses penyidikan.
Publik kini menunggu kejelasan penanganan perkara tersebut, terutama mengenai pembuktian dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang diduga terlibat.
Keterbukaan informasi dari Bareskrim Polri menjadi penting agar proses hukum berjalan secara profesional, objektif, akuntabel, dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, perkara ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di lingkungan kepolisian sendiri. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan di dalam institusi.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
