Foto: Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengangguran dan ketimpangan kesempatan kerja yang masih dihadapi generasi muda Indonesia. (Dok-Istimewa)
JAGUARNEWS77.COM // BANDAR LAMPUNG — Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengangguran dan ketimpangan kesempatan kerja yang masih dihadapi generasi muda Indonesia.
Presiden Gerakan Anti Nganggur Nusantara (GANTARA), Sandi Febri Wijaya, menilai semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 harus diwujudkan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil, pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi, serta terbukanya akses kerja bagi anak muda di seluruh daerah.
Menurut Sandi, peringatan Sumpah Pemuda tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial dan pengulangan pesan nasionalisme. Semangat tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk menjawab persoalan yang dihadapi pencari kerja, mulai dari terbatasnya lowongan formal, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, hingga persyaratan rekrutmen yang dinilai menyulitkan lulusan baru.
Dalam pandangannya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemerdekaan ekonomi.
Pemuda, baik yang tinggal di kota besar maupun di wilayah pelosok, semestinya memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan dan membangun masa depan tanpa harus selalu meninggalkan daerah asal.
“Setiap tahun Sumpah Pemuda dirayakan dengan penuh retorika. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan jutaan pemuda terdidik kita masih kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Lebih dari itu, terjadi ketimpangan luar biasa di mana peluang kerja formal berpusat di kota-kota besar, sementara pemuda di daerah seolah dikesampingkan,” tegas Sandi Febri Wijaya.
Ia berpandangan, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan dengan mendorong anak muda agar lebih aktif mencari pekerjaan. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya lapangan kerja, memperkuat sektor produktif, serta membangun ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Bonus Demografi Harus Diimbangi Kesempatan Kerja
Sandi menilai bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan nasional apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan tersedianya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan angkatan kerja.
Sebaliknya, apabila pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, potensi tersebut dapat menghadirkan tantangan sosial dan ekonomi. Persaingan mendapatkan pekerjaan berpotensi semakin ketat, sementara ketimpangan pembangunan antardaerah dapat mendorong lebih banyak anak muda mencari penghidupan di kota-kota besar.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dijawab melalui pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat industri yang telah berkembang, tetapi juga mengoptimalkan potensi daerah.
Sektor pertanian modern, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber lapangan kerja baru. Namun, pengembangan sektor-sektor tersebut memerlukan dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, peningkatan keterampilan, teknologi, serta kepastian pasar.
Dengan pendekatan tersebut, pemuda daerah tidak hanya diposisikan sebagai pencari kerja, tetapi juga dapat menjadi pelaku usaha, tenaga profesional, inovator, dan penggerak ekonomi lokal.
Empat Persoalan Ketenagakerjaan yang Menjadi Sorotan
Dalam opininya, Sandi mengidentifikasi empat persoalan yang menurut GANTARA perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.
Pertama, tantangan pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
Lulusan sekolah menengah kejuruan hingga perguruan tinggi masih menghadapi persaingan untuk memasuki pasar kerja.
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah lowongan yang tersedia, tetapi juga menyangkut kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, pengalaman kerja, serta distribusi kesempatan kerja.
Karena itu, penguatan pendidikan vokasi perlu berjalan seiring dengan keterlibatan dunia usaha dan industri. Program magang, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, dan bimbingan karier dapat menjadi bagian dari upaya memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Kedua, pemusatan lapangan kerja di kota-kota besar.
Terbatasnya kesempatan kerja di sejumlah daerah membuat sebagian pemuda harus merantau untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain, perpindahan tersebut dapat menambah beban biaya hidup, mulai dari tempat tinggal, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari.
Menurut Sandi, pemerataan pembangunan ekonomi perlu menjadi bagian dari strategi penanggulangan pengangguran. Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong tumbuhnya industri serta usaha produktif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
Dengan tersedianya pekerjaan yang layak di daerah, pemuda diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan masa depan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pusat-pusat ekonomi tertentu.
Ketiga, meningkatnya ketergantungan pada pekerjaan informal.
Sandi juga menyoroti pilihan pekerjaan di sektor informal dan ekonomi berbasis platform digital, termasuk pekerjaan lepas serta layanan transportasi daring.
Pekerjaan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan dan membuka akses bagi masyarakat yang kesulitan memasuki pasar kerja formal. Namun, perlindungan pekerja, kepastian pendapatan, keselamatan kerja, dan akses terhadap jaminan sosial tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Oleh karena itu, upaya memperluas kesempatan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Fleksibilitas kerja semestinya tidak menghilangkan perhatian terhadap perlindungan dasar dan kesejahteraan pekerja.
Keempat, persyaratan rekrutmen yang dinilai membatasi kesempatan pencari kerja.
Persyaratan batas usia tertentu dan keharusan memiliki pengalaman kerja menjadi perhatian GANTARA, khususnya bagi lulusan baru atau fresh graduate yang sedang berusaha memasuki dunia kerja.
Sandi menilai persyaratan yang tidak relevan dengan kebutuhan jabatan dapat mempersempit kesempatan pencari kerja yang sebenarnya memiliki kompetensi memadai.
Meski demikian, kebutuhan pengalaman dan persyaratan usia pada pekerjaan tertentu perlu dinilai berdasarkan karakteristik jabatan, ketentuan hukum, dan alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangannya adalah memastikan proses rekrutmen tetap terbuka, transparan, serta berorientasi pada kompetensi.
GANTARA Dorong Tiga Langkah Strategis
Untuk menjawab persoalan tersebut, GANTARA mendorong sejumlah langkah yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesiapan generasi muda memasuki dunia usaha maupun dunia kerja.
1. Perkuat Ekonomi Daerah dan Bangun Sentra Ekonomi Pemuda
GANTARA menilai pembangunan lapangan kerja perlu didorong agar tidak terkonsentrasi di kota-kota besar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pembentukan Sentra Ekonomi Pemuda di kabupaten dan kota. Pusat kegiatan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis, industri kreatif, pariwisata, pengolahan hasil pertanian, serta berbagai sektor lain yang memiliki potensi pasar.
Sentra tersebut tidak cukup hanya menyediakan tempat usaha. Dukungan juga perlu mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, akses teknologi, promosi produk, kemitraan dengan industri, dan perluasan jaringan pemasaran.
Keberhasilannya perlu diukur melalui indikator yang jelas, seperti jumlah usaha yang bertahan, lapangan kerja yang tercipta, peningkatan pendapatan, dan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Dengan demikian, program pemberdayaan pemuda tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat berlanjut menjadi kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1. Evaluasi Persyaratan Rekrutmen yang Membatasi Pencari Kerja
GANTARA juga mendorong evaluasi terhadap praktik rekrutmen yang dinilai membatasi kesempatan pencari kerja, terutama persyaratan usia yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pekerjaan.
Menurut Sandi, lulusan baru seharusnya memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kompetensi dan kemampuan mereka. Persyaratan pengalaman kerja yang terlalu kaku dapat menjadi hambatan apabila perusahaan tidak menyediakan jalur masuk bagi kandidat pemula.
Sebagai langkah perbaikan, perusahaan didorong menerapkan seleksi berbasis kompetensi, keterampilan, kualifikasi, dan kesesuaian dengan pekerjaan. Program magang, pelatihan kerja, serta skema rekrutmen khusus lulusan baru juga dapat diperluas.
GANTARA mengusulkan adanya regulasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah diskriminasi usia dalam proses rekrutmen, khususnya pada posisi tingkat awal.
Usulan tersebut perlu dibahas dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang jelas serta mempertimbangkan kebutuhan riil setiap sektor pekerjaan.
1. Integrasikan Pendidikan Vokasi, Inkubasi Bisnis, dan Akses Permodalan
Langkah ketiga yang didorong GANTARA adalah memperkuat hubungan antara pendidikan vokasi, kebutuhan industri, dan pengembangan kewirausahaan.
Sandi menilai dorongan agar generasi muda menjadi wirausaha harus disertai dukungan yang nyata. Anak muda membutuhkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, pemasaran, manajemen risiko, pengembangan produk, serta strategi mempertahankan usaha di tengah persaingan pasar.
Karena itu, GANTARA mendorong pembentukan inkubator bisnis di daerah yang dapat menghubungkan calon wirausaha dengan mentor, lembaga pelatihan, pelaku industri, serta sumber pembiayaan yang sesuai.
Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat dioptimalkan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan program. Namun, pemberian pembiayaan perlu diikuti pendampingan agar modal digunakan secara produktif dan risiko kegagalan usaha dapat dikelola dengan lebih baik.
Selain itu, keterampilan digital perlu diperkuat agar pemuda mampu memanfaatkan perdagangan elektronik, pemasaran daring, teknologi produksi, dan layanan digital untuk memperluas jangkauan usaha.
Melalui pendekatan tersebut, kewirausahaan diharapkan tidak sekadar menjadi pilihan ketika seseorang gagal memperoleh pekerjaan, tetapi berkembang sebagai salah satu jalur penciptaan nilai ekonomi dan lapangan kerja baru.
Pemerintah, Dunia Usaha, dan Pendidikan Perlu Berjalan Bersama
Persoalan pengangguran merupakan tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan, memperkuat perlindungan pekerja, serta membangun infrastruktur dan iklim investasi. Dunia usaha berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja, sedangkan lembaga pendidikan perlu memastikan keterampilan lulusan tetap relevan dengan perubahan kebutuhan industri.
Di sisi lain, program penanggulangan pengangguran juga perlu disertai data yang akurat dan evaluasi berkala. Jumlah peserta pelatihan, misalnya, tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan apabila tidak diikuti peningkatan penempatan kerja, pendapatan, atau keberlanjutan usaha.
Keterbukaan informasi mengenai hasil program juga penting agar masyarakat dapat menilai apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan pencari kerja.
Pandangan GANTARA tersebut menjadi salah satu suara yang menyoroti pentingnya pemerataan kesempatan ekonomi. Namun, pelaksanaan usulan-usulan tersebut tetap memerlukan kajian, perencanaan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi berdasarkan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Sumpah Pemuda Harus Menjadi Momentum Perubahan
Menutup opininya, Sandi Febri Wijaya berharap peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak hanya memperkuat semangat persatuan secara simbolis, tetapi juga mendorong langkah nyata dalam mengatasi persoalan pengangguran dan ketimpangan kesempatan kerja.
Menurutnya, persatuan nasional perlu diwujudkan melalui pembangunan yang memberikan ruang bagi setiap pemuda untuk tumbuh, berkarya, dan memperoleh penghidupan yang layak, tanpa dibatasi oleh kesenjangan wilayah maupun hambatan rekrutmen yang tidak relevan.
Tantangan tersebut membutuhkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan.
Pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja yang produktif, perlindungan pekerja, dan penguatan ekonomi daerah perlu berjalan beriringan.
Momentum Sumpah Pemuda 2026 pun dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan telah menjangkau kebutuhan generasi muda. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata banyaknya program yang diluncurkan, melainkan juga terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatnya kualitas pekerjaan, dan tumbuhnya kemandirian ekonomi di berbagai daerah Indonesia.
Editor: Alvin
