JAGUARNEWS77.COM // BOGOR – Dugaan tumpang tindih kepemilikan tanah di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian setelah Ketua Umum Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK), Bambang Sibagariang, mempertanyakan keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03174 atas nama Sujai.
Bambang mengaku memiliki riwayat transaksi dan dokumen atas bidang tanah yang menurut klaimnya bersinggungan dengan objek sertifikat tersebut. Ia juga menduga terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk dugaan penggunaan dokumen dengan tanda tangan yang tidak diakui oleh sejumlah pihak.
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai riwayat administrasi pertanahan, proses penerbitan sertifikat, dan kepastian tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada Polres Bogor.
Bambang mendesak kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Ia menilai masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana berhak memperoleh informasi yang proporsional mengenai proses penanganan perkaranya sesuai ketentuan hukum.
Berawal dari Transaksi Tanah pada 2020
Bambang menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika pada 2019 dirinya didatangi seseorang berinisial AJ yang disebut datang bersama seorang anggota TNI.
Dalam pertemuan itu, AJ menawarkan sebidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 1.575 meter persegi.
Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, Bambang mengaku melakukan transaksi pembelian pada 9 Juni 2020 dan melunasi pembayaran pada 15 Juni 2020.
Dari total bidang tanah yang ditawarkan, menurut keterangannya, sekitar 1.075 meter persegi telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), sedangkan 500 meter persegi lainnya belum dilengkapi surat sebagaimana yang diharapkannya.
Transaksi atas bidang seluas 1.075 meter persegi itu pada awalnya menggunakan nama Sariantoni. Bambang menyebut AJB diterbitkan atas nama Sariantoni pada 22 Juni 2020.
Selanjutnya, pada 30 Maret 2021, dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dari Sariantoni kepada Bambang Sibagariang.
Bambang juga menyatakan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Nomor 03472 atas namanya terbit pada 16 Maret 2022. Ia mengklaim telah menguasai secara fisik lokasi tanah tersebut sejak transaksi berlangsung dan tidak mengalami gangguan berarti hingga 2025.
Namun, riwayat transaksi dan dokumen tersebut masih perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan hubungan hukumnya dengan bidang tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 03174 atas nama Sujai.
Keberadaan AJB, PPJB, NIB, maupun penguasaan fisik tanah perlu dinilai berdasarkan status, fungsi, dan kekuatan hukum masing-masing dokumen.
Dokumen-dokumen tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh bidang yang dipersoalkan merupakan objek yang sama.
SHM Nomor 03174 Menjadi Titik Perselisihan
Perselisihan, menurut Bambang, mulai mencuat pada 1 Oktober 2025 ketika dirinya mendirikan bangunan di lokasi tersebut.
Ia mengaku didatangi tiga orang yang menyampaikan bahwa bidang tanah itu telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 03174 atas nama Sujai melalui program PTSL.
Informasi tersebut membuat Bambang mempertanyakan proses penerbitan sertifikat yang disebut mencakup tanah yang sebelumnya telah dibelinya.
Ia menduga terdapat kejanggalan dalam dokumen yang digunakan untuk mengajukan sertifikat atas nama Sujai.
Menurut Bambang, dokumen tersebut diduga memuat tanda tangan sejumlah pihak, termasuk kepala desa atau lurah, Kasi Pemerintahan, pengurus RT/RW, dan kepala dusun, yang keasliannya dipersoalkan.
Bambang menyatakan pihak-pihak yang disebutkan itu mengaku tidak pernah menandatangani surat permohonan pengajuan PTSL sebagaimana yang dipersoalkan.
Apabila dugaan tersebut didukung bukti yang sah, persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak. Namun, klaim mengenai tanda tangan yang diduga dipalsukan masih harus diverifikasi dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Pemeriksaan terhadap dokumen asli, klarifikasi pihak yang namanya tercantum, serta pengujian forensik apabila diperlukan dapat membantu mengungkap apakah terdapat pemalsuan atau ketidaksesuaian dalam proses administrasi tersebut.
Selain itu, perlu dipastikan apakah bidang yang diklaim Bambang benar-benar identik dengan objek SHM Nomor 03174.
Pemeriksaan dapat mencakup peta bidang, batas tanah, luas, lokasi, riwayat peralihan hak, buku tanah, surat ukur, serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat.
Langkah tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan klaim, melainkan dapat ditelusuri berdasarkan bukti administrasi dan fakta di lapangan.
Dugaan Pemalsuan Dokumen Dilaporkan ke Polres Bogor
Bambang menyebut telah melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Bogor dengan nomor laporan LP/B/225/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JABAR.
Ia meminta penyidik menindaklanjuti laporan itu dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui proses penerbitan dokumen pertanahan yang dipersoalkan.
Menurut Bambang, penanganan laporan tersebut telah berlangsung hampir satu tahun. Ia pun mempertanyakan perkembangan penanganan perkara dan meminta kepastian mengenai langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“Kami minta penyidik Polres Bogor Kabupaten mendukung semangat Kapolri dalam proses penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Bambang.
Ia berharap laporan yang disampaikan tidak dibiarkan tanpa kejelasan. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen yang didukung bukti awal, aparat perlu melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif.
Bambang juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada pelapor.
Baginya, penjelasan mengenai tahapan penanganan, pemeriksaan yang telah dilakukan, serta kendala yang dihadapi akan membantu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Meski demikian, belum tersedia keterangan resmi dalam bahan pemberitaan ini mengenai status terkini laporan tersebut, apakah masih dalam tahap penyelidikan atau telah memasuki penyidikan, siapa saja yang telah dimintai keterangan, maupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa penyidik tidak melakukan tindakan apa pun.
Penilaian terhadap kinerja penanganan perkara harus didasarkan pada data dan penjelasan resmi dari kepolisian.
Kritik terhadap Penanganan Laporan
Bambang mengaitkan persoalan tersebut dengan tuntutan masyarakat agar penegakan hukum berjalan konsisten, tanpa bergantung pada besarnya perhatian publik terhadap suatu kasus.
Ia menilai laporan masyarakat seharusnya ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, bukan karena perkara tersebut menjadi viral atau mendapat sorotan luas.
“Kasus dugaan pemalsuan surat yang kami laporkan ke Polres Bogor Kabupaten ini sebentar lagi mau ulang tahun. Jika penyidik belum juga bergerak memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat, sama halnya jajaran Polres Bogor mempertahankan budaya dari rezim sebelumnya,” ujar Bambang.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dari pihak pelapor terhadap proses yang dinilainya belum memberikan kepastian.
Namun, dugaan keterlambatan atau kelalaian dalam penanganan laporan tetap perlu dinilai berdasarkan kronologi penanganan, tindakan yang telah dilakukan penyidik, kelengkapan alat bukti, serta alasan hukum yang mungkin memengaruhi proses pemeriksaan.
Dalam perkara yang melibatkan dokumen pertanahan, penyidik perlu menelusuri hubungan antara dokumen yang dipersoalkan, identitas bidang tanah, pihak yang mengajukan permohonan, serta proses administrasi yang mendasari penerbitan sertifikat.
Penanganan yang cermat dibutuhkan untuk membedakan sengketa keperdataan mengenai hak atas tanah dari dugaan tindak pidana yang mungkin muncul dalam proses perolehan atau penggunaan dokumen.
Kepastian Hukum Membutuhkan Pemeriksaan Menyeluruh
Persoalan yang disampaikan Bambang kembali menyoroti pentingnya ketelitian dalam administrasi pertanahan, terutama ketika muncul klaim mengenai dua dokumen atau dasar penguasaan yang diduga berkaitan dengan bidang tanah yang sama.
Sertifikat hak atas tanah merupakan dokumen penting dalam sistem pertanahan. Namun, apabila terdapat keberatan yang disertai dugaan ketidaksesuaian dokumen atau kesalahan dalam proses penerbitannya, persoalan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.
Di sisi lain, transaksi jual beli, perjanjian pengikatan jual beli, identifikasi bidang, dan penguasaan fisik juga harus ditempatkan sesuai kedudukan hukumnya masing-masing.
Penyelesaian perkara membutuhkan pemeriksaan riwayat tanah secara menyeluruh, termasuk dokumen peralihan hak, data pendaftaran tanah, batas dan luas bidang, serta dasar penerbitan sertifikat yang dipersoalkan.
Apabila ditemukan indikasi pemalsuan surat atau penggunaan dokumen yang tidak sah, aparat berwenang perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila persoalan utamanya menyangkut perbedaan klaim hak atau batas bidang, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme yang sesuai.
Dengan demikian, kepastian hukum tidak cukup dibangun dari pernyataan sepihak maupun penguasaan fisik semata.
Kesimpulan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, fakta lapangan, keterangan para pihak, dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polres Bogor dan Pihak Pertanahan Perlu Memberikan Penjelasan
Hingga berita ini disusun, bahan yang tersedia belum memuat tanggapan resmi Polres Bogor mengenai perkembangan laporan Bambang, penjelasan Kantor Pertanahan yang berwenang mengenai proses penerbitan SHM Nomor 03174, maupun klarifikasi Sujai sebagai pemegang sertifikat yang dipersoalkan.
Keterangan dari pihak-pihak tersebut penting untuk melengkapi pemberitaan dan memastikan persoalan ini dilihat dari berbagai sudut pandang.
Polres Bogor diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai status laporan, langkah pemeriksaan yang telah dilakukan, serta tindak lanjut yang dimungkinkan berdasarkan hasil penanganan perkara.
Sementara itu, pihak pertanahan perlu menjelaskan prosedur penerbitan sertifikat yang relevan dengan persoalan tersebut, sepanjang informasi yang disampaikan tidak melanggar ketentuan kerahasiaan atau mengganggu proses hukum.
Sujai dan pihak lain yang disebut dalam pemberitaan juga perlu memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan atau bantahan atas dugaan yang disampaikan Bambang.
Hak jawab dan klarifikasi diperlukan bukan untuk mengurangi substansi persoalan, melainkan untuk menjaga akurasi pemberitaan sekaligus menghormati asas praduga tak bersalah.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai keabsahan dokumen, proses penerbitan sertifikat, dan tindak lanjut laporan kepolisian hanya dapat dijawab melalui verifikasi yang objektif.
Apakah terdapat pemalsuan dokumen? Apakah SHM Nomor 03174 mencakup bidang tanah yang diklaim Bambang? Bagaimana proses penerbitannya berlangsung? Dan sejauh mana laporan yang disampaikan kepada Polres Bogor telah ditindaklanjuti?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus bertumpu pada bukti, bukan dugaan atau tekanan opini publik.
Sebab, yang dipertaruhkan dalam persoalan ini bukan hanya kepemilikan dan nilai ekonomi tanah, melainkan juga perlindungan hak warga, kredibilitas administrasi pertanahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan Bambang Sibagariang yang disampaikan kepada Mediakarya. Dugaan pemalsuan dokumen dan persoalan penerbitan sertifikat belum dinyatakan terbukti melalui proses hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polres Bogor, Kantor Pertanahan yang berwenang, Sujai, mantan Kepala Desa Sukamulya, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Reporter: Wahyu Permana
Editor: Alvin
