JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta mencatatkan hasil positif dalam penilaian kualitas pelayanan publik dan persepsi antikorupsi periode September 2026.
Berdasarkan hasil survei yang disampaikan, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) memperoleh nilai 3,97, sedangkan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) mencapai 3,96. Kedua indikator tersebut mendapat predikat Sangat Baik.
Capaian ini menjadi salah satu indikator penilaian masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian dan persepsi atas upaya pencegahan korupsi di lingkungan Imigrasi DKI Jakarta.
Namun, hasil survei tersebut juga menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur harus terus dijaga melalui evaluasi, pengawasan, serta perbaikan yang berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja, hasil tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Nilai SPKP sebesar 3,97 menunjukkan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan oleh responden. Sementara itu, nilai SPAK sebesar 3,96 menggambarkan persepsi responden terhadap integritas pelayanan serta upaya pencegahan praktik korupsi.
Meski demikian, nilai survei tersebut perlu dipahami sesuai dengan cakupan, metode, dan jumlah responden yang terlibat.
Predikat Sangat Baik tidak serta-merta berarti seluruh aspek pelayanan telah terbebas dari kekurangan. Karena itu, hasil survei perlu diikuti dengan langkah nyata untuk memastikan mutu pelayanan tetap terjaga dan berbagai persoalan yang masih ditemukan dapat ditangani secara tepat.
Pengawasan dan Evaluasi Tetap Diperlukan
Peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian tidak cukup hanya diukur melalui angka survei. Pelaksanaannya juga perlu tercermin dari kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kepastian waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta kemampuan petugas dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, seluruh satuan kerja keimigrasian di wilayah DKI Jakarta perlu menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang telah berjalan baik maupun bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
Penguatan pengawasan internal juga menjadi bagian penting untuk menjaga integritas aparatur. Pembinaan pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur, serta penanganan laporan masyarakat harus dilakukan secara konsisten agar pelayanan berlangsung sesuai ketentuan.
Selain itu, komitmen pencegahan korupsi perlu diwujudkan melalui kepastian biaya resmi, transparansi proses pelayanan, serta penindakan terhadap dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat juga perlu memperoleh akses yang mudah terhadap kanal pengaduan apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai prosedur.
Kepala kantor imigrasi di setiap wilayah memiliki peran strategis dalam memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten. Komitmen pimpinan tidak hanya ditunjukkan melalui pencapaian indikator survei, tetapi juga melalui pengawasan langsung, tindak lanjut pengaduan, dan upaya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, capaian SPKP dan SPAK periode September 2026 diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Imigrasi DKI Jakarta untuk mempertahankan kinerja sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan.
Transparansi hasil survei, termasuk informasi mengenai metode penilaian, jumlah responden, serta aspek yang menjadi indikator evaluasi, juga penting agar masyarakat dapat memahami capaian tersebut secara lebih utuh.
Dengan demikian, predikat Sangat Baik tidak berhenti sebagai hasil penilaian administratif, tetapi dapat menjadi dasar untuk memperkuat standar pelayanan dan meningkatkan kualitas interaksi antara petugas dengan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pelayanan keimigrasian tidak hanya ditentukan oleh tingginya nilai survei, melainkan juga oleh konsistensi pelaksanaan standar pelayanan, kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta kemampuan institusi menindaklanjuti kritik dan pengaduan secara profesional.
Imigrasi DKI Jakarta diharapkan terus menjaga capaian tersebut melalui evaluasi berkala dan penguatan budaya antikorupsi.
Langkah itu penting agar pelayanan keimigrasian semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
