JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA — Perkara dugaan penyebaran dokumen elektronik milik Shyam Rupchand Janimal dengan terdakwa Johnny Kalwani kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Persidangan menyoroti dokumen pertanahan dan data pribadi yang diduga disebarkan melalui grup WhatsApp Sindhi Seva Community.
Sidang berikutnya dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi korban. Keterangan tersebut diharapkan dapat memperjelas asal-usul dokumen yang dipersoalkan, keberatan atas penyebarannya, serta dampak yang diklaim dialami pihak yang merasa dirugikan.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut batas penggunaan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, serta pembuktian unsur pidana dalam proses peradilan. Namun, seluruh dugaan yang diajukan jaksa masih harus diuji berdasarkan keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti yang sah.
Dokumen Pertanahan Disebut Tersebar di Grup WhatsApp
Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), peristiwa yang menjadi dasar perkara tersebut diduga terjadi pada Selasa, 12 November 2024, di Restoran Paramount, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam dakwaan disebutkan, Johnny Kalwani merupakan salah satu admin sekaligus anggota grup WhatsApp Sindhi Seva Community yang memiliki sekitar 851 anggota.
Perkara tersebut mencuat setelah Dhiraj Kumar Danny Shyam Jethnani, putra Shyam Rupchand Janimal, disebut menemukan dokumen elektronik atas nama ayahnya di dalam grup tersebut.
Dokumen yang dipersoalkan meliputi potongan akta jual beli tanah, surat keterangan notaris tertanggal 5 Juli 2007, surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sertifikat hak milik yang mencantumkan nama Shyam dan pihak lainnya.
Jaksa mendalilkan dokumen tersebut disebarkan tanpa persetujuan pemiliknya dan memuat informasi pribadi yang semestinya memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum.
Penyebaran dokumen itu juga disebut memicu percakapan sejumlah anggota grup yang dinilai menyudutkan Shyam.
Kondisi tersebut, menurut uraian dalam perkara, membuat pihak keluarga merasa dipermalukan dan khawatir dokumen yang beredar disalahgunakan.
Meski demikian, uraian dalam surat dakwaan merupakan dalil penuntut umum yang masih harus dibuktikan di persidangan. Penentuan apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi dan memenuhi unsur pidana menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan hasil pembuktian.
NIK dan NPWP Menjadi Sorotan
Dalam persidangan Kamis (22/10/2026), pembahasan turut menyinggung data identitas yang tercantum dalam dokumen, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Aspek yang dipersoalkan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan data tersebut, tetapi juga menyangkut asal-usul dokumen, kebenaran informasi di dalamnya, status kepemilikan, serta konteks penggunaannya.
Persoalan tersebut menjadi penting untuk menguji bagaimana dokumen diperoleh, siapa yang mengunggah atau menyebarkannya, dan apakah tindakan yang didakwakan kepada Johnny memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam catatan pemeriksaan, pihak terdakwa menyatakan dokumen jual beli yang diunggah berkaitan dengan kepentingan perhimpunan dan para anggotanya. Pemeriksaan saksi juga membahas hubungan dokumen tersebut dengan organisasi, termasuk persoalan keanggotaan dan kepengurusan.
Perbedaan pandangan mengenai tujuan penggunaan dokumen perlu diperjelas melalui pembuktian. Keberadaan kepentingan organisasi, apabila terbukti, tidak serta-merta menentukan bahwa penyebaran dokumen telah dilakukan sesuai kewenangan atau memenuhi ketentuan hukum.
Sebaliknya, keberatan atas penyebaran dokumen juga perlu dinilai berdasarkan fakta mengenai dokumen yang bersangkutan, pihak yang mengaksesnya, cara penyebarannya, serta ketentuan hukum yang relevan.
Majelis hakim mengarahkan agar pemeriksaan tetap berfokus pada pokok perkara. Persoalan internal organisasi perlu ditempatkan sesuai relevansinya dengan dugaan penyebaran dokumen elektronik yang didakwakan kepada terdakwa.
Dakwaan UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi Diuji di Pengadilan
Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan sejumlah alternatif ketentuan pidana yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.
Pertama, ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan.
Kedua, dakwaan alternatif mengenai dugaan pemindahan atau transfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak.
Ketiga, ketentuan Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.
Jaksa mendalilkan penyebaran dokumen tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial, bagi pemilik data.
Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya dokumen yang beredar di grup percakapan. Unsur perbuatan, konteks penyebaran, keterkaitan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan, serta ketentuan hukum yang berlaku harus diperiksa dan dibuktikan sesuai mekanisme persidangan.
Majelis hakim nantinya akan menilai keseluruhan alat bukti dan keterangan yang diajukan para pihak sebelum menentukan apakah dakwaan penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.
Saksi Korban Dijadwalkan Bersaksi pada 29 Oktober
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/10/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi korban.
Keterangan saksi korban diharapkan dapat menjelaskan asal-usul dokumen yang dipersoalkan, dasar keberatan atas penyebarannya, dampak yang diklaim dialami, serta hubungan antara dokumen tersebut dan perbuatan yang didakwakan kepada Johnny.
Pemeriksaan juga dapat menjadi kesempatan bagi majelis hakim untuk mendalami persoalan persetujuan, status dokumen, dan konteks penyebarannya melalui grup WhatsApp.
Keterangan tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian pembuktian bersama alat bukti lainnya. Penilaian atas keterangannya tetap berada di tangan majelis hakim dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan.
Sebelumnya, majelis hakim disebut sempat menawarkan upaya perdamaian kepada para pihak. Penasihat hukum Johnny, Hartono Tanuwidjaja, menyatakan kliennya sejak awal memilih jalur perdamaian.
Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan.
Belum tercapainya kesepakatan tidak dengan sendirinya membuktikan ataupun meniadakan dugaan tindak pidana. Proses hukum tetap berjalan sesuai tahapan persidangan, sementara peluang penyelesaian melalui mekanisme yang diperbolehkan hukum bergantung pada ketentuan yang berlaku dan sikap para pihak.
Perlindungan Data Pribadi dan Hak Terdakwa Harus Seimbang
Perkara ini menempatkan dua kepentingan hukum yang perlu diperhatikan secara bersamaan, yakni perlindungan terhadap data pribadi dan hak terdakwa untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.
Di satu sisi, dokumen yang memuat informasi identitas dan pertanahan perlu digunakan secara bertanggung jawab.
Penyebaran informasi semacam itu harus dinilai berdasarkan dasar hukum, kewenangan, tujuan penggunaan, dan konteks penyebarannya.
Di sisi lain, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tetap berhak membela diri dan memperoleh kesempatan untuk menguji bukti serta keterangan yang diajukan penuntut umum.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan sesuai ketentuan hukum. Prinsip tersebut tidak menghalangi proses pembuktian, tetapi memastikan bahwa kesimpulan hukum tidak ditetapkan sebelum seluruh fakta diperiksa secara objektif.
Dengan demikian, fokus persidangan bukan sekadar pada keberadaan dokumen di grup WhatsApp, melainkan juga pada pembuktian siapa yang bertanggung jawab atas penyebarannya, bagaimana dokumen tersebut digunakan, dan apakah unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan terpenuhi.
Sidang lanjutan pada 29 Oktober 2026 akan menjadi bagian penting dari proses pembuktian perkara ini. Sementara itu, penentuan kesalahan atau tidaknya Johnny Kalwani tetap menunggu hasil pemeriksaan alat bukti dan putusan majelis hakim.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
