JAGUARNEWS77.COM // BEKASI — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi salah satu syarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang digelar di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” tersebut diikuti kurang lebih 2.000 pekerja yang berasal dari sekitar 1.200 perusahaan di kawasan industri MM2100 dan sekitarnya.
“Satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana iklim investasi tetap kondusif.
Stabilitas kamtibmas dan keamanan menjadi syarat utama,” ujar Kapolri.
Menurut Listyo Sigit, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan investasi karena ditopang kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, serta pasar domestik yang luas.
Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh kepastian hukum, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat.
Stabilitas keamanan di kawasan industri, kata dia, bukan hanya berkaitan dengan rasa aman bagi pengusaha dan investor.
Kondisi tersebut juga berpengaruh langsung terhadap kelancaran operasional perusahaan, kepastian produksi, distribusi barang, hingga keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi para pekerja.
Karena itu, Kapolri menilai keamanan kawasan industri harus menjadi kepentingan bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengusaha, serikat pekerja, dan seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut dinilai semakin penting seiring dengan agenda pemerintah mendorong hilirisasi di berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan hingga manufaktur.
Hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, tetapi juga memperkuat industri nasional dan membuka semakin banyak kesempatan kerja.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Sigit.
Polri Diminta Responsif terhadap Pungli dan Premanisme. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyoroti potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat aktivitas dunia usaha, termasuk praktik pungutan liar (pungli), premanisme, intimidasi, maupun bentuk kejahatan lainnya.
Ia meminta para pelaku usaha tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik-praktik tersebut di lingkungan perusahaan maupun kawasan industri.
Menurutnya, setiap laporan harus ditindaklanjuti secara cepat dan profesional oleh jajaran kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” tegasnya.
Kapolri menekankan bahwa kepastian keamanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan investor.
Dunia usaha membutuhkan lingkungan yang memungkinkan kegiatan produksi dan investasi berjalan tanpa gangguan keamanan maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.
Namun demikian, upaya menjaga kondusivitas kawasan industri tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.
Menurut Kapolri, seluruh pihak perlu membangun komunikasi dan mekanisme penyelesaian persoalan yang dapat mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan.
Hubungan Industrial Harus Berbasis Dialog. Selain persoalan keamanan, Kapolri menilai hubungan industrial yang harmonis merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
Perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan, menurut dia, merupakan hal yang dapat terjadi dalam hubungan industrial.
Karena itu, setiap persoalan perlu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, perundingan, dan musyawarah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Kapolri juga mengingatkan perusahaan agar menempatkan pekerja sebagai mitra strategis sekaligus aset penting dalam keberlangsungan usaha.
Perusahaan diminta menaati ketentuan yang berlaku serta memenuhi hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pekerja juga didorong untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, produktivitas, serta etos kerja sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.
Dengan demikian, hubungan industrial tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, tetapi sebagai kemitraan yang harus dibangun berdasarkan kepentingan bersama.
Kesejahteraan Pekerja dan Investasi Harus Berjalan Seimbang
Kapolri menilai kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, serta stabilitas keamanan merupakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan.
Investasi membutuhkan keamanan dan kepastian hukum. Perusahaan membutuhkan produktivitas dan hubungan industrial yang sehat.
Sementara pekerja membutuhkan kepastian atas hak, perlindungan, serta kesejahteraan yang layak.
Karena itu, keseimbangan kepentingan menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi dunia usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi pekerja dan masyarakat secara luas.
Konsolidasi antara serikat pekerja, perusahaan, pemerintah, dan aparat keamanan diharapkan dapat memperkuat komunikasi sekaligus mencegah munculnya konflik hubungan industrial yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi.
Kapolri memastikan Polri akan terus mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memastikan kegiatan ekonomi dan investasi dapat berlangsung sesuai koridor hukum.
“Dengan semangat persatuan, kemitraan, saling menghormati, dan gotong royong, mari kita wujudkan dunia usaha yang maju, pekerja yang semakin sejahtera, dan stabilitas kamtibmas yang terjaga,” pungkas Listyo Sigit.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
