JAGUARNEWS77.com // Jakarta – Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari keluarga, pemerintah, hingga lingkungan sosial.
Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Hagistio Pradika, menegaskan bahwa peran orang tua menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai potensi kejahatan, khususnya di era digital saat ini.
Menurut Hagistio, kedekatan emosional antara orang tua dan anak merupakan fondasi utama dalam membangun pengawasan dan edukasi yang efektif.
Ia menilai, interaksi yang intens dalam kehidupan sehari-hari mampu menciptakan ruang komunikasi terbuka, sehingga anak lebih mudah menyampaikan pengalaman maupun masalah yang dihadapi.
“Tentu orang tua harus dekat dengan anak. Jangan sampai kita secara fisik ada di dalam rumah, tetapi secara interaksi dengan anak tidak terjadi.
Karena orang tua sibuk dengan gadgetnya, orang tua sibuk dengan urusannya, anak sibuk dengan urusan anaknya,” ujar Hagistio kepada media, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, minimnya interaksi kerap berujung pada lemahnya pengawasan serta kurangnya edukasi bagi anak.
Kondisi tersebut dinilai dapat membuka celah bagi berbagai pengaruh negatif, termasuk risiko menjadi korban kekerasan seksual.
Selain faktor keluarga, Hagistio juga menyoroti pesatnya penggunaan media sosial di kalangan anak.
Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan dengan berbagai modus di ruang digital.
“Pengawasan media sosial harus dilakukan dengan ketat oleh orang tua sebagai langkah pencegahan.
Orang tua punya kewajiban untuk mengawasi anak dalam menggunakan media sosial, termasuk di dunia maya yang kerap menjadi modus pelaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hagistio menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Ia menyebut peran pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat sangat penting dalam membentuk karakter dan memberikan contoh perilaku positif.
Lingkungan yang sehat, lanjutnya, dapat memperkuat sistem perlindungan anak sekaligus menjadi benteng sosial terhadap berbagai potensi kejahatan.
Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan kompleks yang seringkali memiliki akar panjang.
Dalam sejumlah kasus, pelaku kekerasan seksual diketahui pernah menjadi korban di masa lalu yang tidak mendapatkan penanganan secara tepat.
Karena itu, penanganan korban dinilai harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan siklus kekerasan di kemudian hari.
“Karena itu, penanganan korban harus benar-benar dituntaskan agar tidak menjadi pelaku di kemudian hari,” tegasnya.
Selama ini, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta terus mendorong pemerintah untuk mengintensifkan program edukasi kepada orang tua dan masyarakat.
Edukasi tersebut mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, termasuk kemampuan mendeteksi dini perilaku menyimpang.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga telah mengambil langkah preventif melalui kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mengatur pembatasan hingga pemblokiran akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Hagistio menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut dan menilai langkah itu sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam melindungi anak di tengah derasnya arus digitalisasi.
“Alhamdulillah, kami senang PP Tunas sudah berjalan dengan baik sejak 28 Maret 2026. Semoga pemerintah terus berkomitmen dalam menjalankan pencegahan ini,” pungkasnya.
Upaya perlindungan anak, pada akhirnya, tidak dapat bergantung pada satu pihak saja.
Sinergi antara keluarga, negara, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi yang aman, sehat, dan terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Muhamad Alviyan
