JAGUARNEWS77.com//Pandeglang – Banyaknya pemberitaan serta keluhan masyarakat yang beredar di berbagai sumber informasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuat Rohmat selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Mahasiswa Melawan (GPMM) Kabupaten Pandeglang angkat bicara.selasa (27/1/2026).
Rohmat menyampaikan pernyataannya saat ditemui di Kantor Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada hari ini. Ia mengatakan kehadirannya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan pengawasan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut di tingkat daerah.
“Saya hadir hari ini untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan dan pengawasan Program MBG di Kabupaten Pandeglang. Program ini sangat baik, namun sangat miris dan disayangkan apabila pelaksanaannya tidak berjalan efektif,” ujar Rohmat.
Menurutnya, terdapat dugaan lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait yang seharusnya berperan aktif dalam memastikan kualitas dan keberhasilan program. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadikan program MBG sebagai ajang pemanfaatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kami menduga para pihak yang seharusnya melakukan pengawasan justru terkesan tidak memahami tugasnya atau menutup mata. Program ini jangan sampai disalahgunakan dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Rohmat juga menyoroti beberapa instansi yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia menduga Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan perannya sebagai pengawas utama standar kesehatan dan gizi makanan, termasuk tidak melakukan inspeksi maupun monitoring kualitas makanan di fasilitas umum.
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan juga dinilai tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu bahan pangan. Sementara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disebut belum optimal dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok dapur atau usaha pangan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di tingkat desa dan kelurahan.
“Bappeda seharusnya menyelaraskan program ini dengan perencanaan pembangunan daerah serta memastikan program berjalan sesuai target dan terintegrasi dengan program lainnya. Begitu juga Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang yang kami duga lalai dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program MBG,” lanjut Rohmat.
Sebagai bentuk komitmen, GPMM menyatakan siap untuk turut mengawal dan membersamai pelaksanaan Program MBG hingga tingkat desa dan kelurahan. Mereka juga siap berkolaborasi dengan kepala desa atau lurah sebagai penanggung jawab administrasi lokal, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga desa sebagai pengawas partisipatif.
“Kami akan terus memastikan tim pelaksana dapur MBG menerapkan standar prosedur yang telah ditetapkan, agar tujuan utama program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Rohmat.
(Djemi)
