JAGUARNEWS77.com # Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia secara bertahap menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak wabah pandemi global Coronavirus (Covid-19), khususnya selama penerapan PPKM.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, program bantuan sosial disiapkan untuk 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru terdaftar. Kemensos menyiapkan anggaran Rp 7,08 triliun dialokasikan untuk menyediakan bantuan sosial senilai Rp 200 ribu per KPM.
"Mereka ini (KPM) sama sekali baru, datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021," kata Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).
Ia menambahkan, selama PPKM Darurat, Kemensos juga menyalurkan beras untuk masyarakat.
Bantuan beras sebesar 5 kilogram diberikan kepada pekerja sektor informal terdampak pandemi se-Jawa-Bali. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktivitas.
“Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras,” jelasnya.
Sebanyak 122 pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota telah mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk 6 ibu kota provinsi.
“Bantuan beras dalam paket 5 kilogram juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri,” terangnya.
Menurutnya, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kg," tambahnya.
"Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi," tegasnya.
Ia menjelaskan, aalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos turut mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan," ucapnya.
Anggaran untuk PKH dialokasikan sebesar Rp 28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun. Penyaluran bantuan ini melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga (3) jenis bansos ini, diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab bantuan itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga," ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk PKH ada 10 juta KPM yang menerima. Jika dirinci, ada 33.674.865 jiwa yang merasakan atau tersentuh bantuan sosial tersebut.
Risma mengaku telah melakukan blusukan untuk mengecek kepada yang berhak menerima. Ia melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Ia juga sempat memfoto beberapa KTP/KK dan kartu PKH sebagai bukti telah dilakukan pengecekan dan wujud transparansi.
Sumber : rri.co.id
(Red)
