JAGUARNEWS77.com # Jakarta - Hasil riset program AIMAN menuntun pada pembahasan soal korupsi lahan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh oknum pejabatnya.
Pertama kali terungkap di era Gubernur Ahok, dan berulang di era Gubernur Anies.
Polanya serupa, dengan kelompok yang diduga sama, siapapun pejabatnya.
Pada tahun 2015, yang kasusnya masih mangkrak hingga kini. Terjadi dugaan kasus korupsi. Modusnya pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui makelar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Belakangan diketahui, tanah yang dibeli menggunakan APBD DKI Jakarta pada tahun 2015 itu, adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal uang APBD sudah digelontorkan Rp 668 Miliar. Kepala Dinas Perumahan & Gedung DKI Jakarta kala itu, Ika Lestari Aji, dicopot dari jabatannya.
5 Tahun Kasus Mangkrak
Sempat ada Gratifikasi yang dilaporkan Ika Lestari Aji kepada Gubernur Ahok pada awal 2016. Lalu Ahok kala itu meminta Ika melaporkan gratifikasi yang diduga terkait dengan kasus Tanah Cengkareng ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Kasusnya ditangani Bareskrim Polri, sebelum akhirnya diserahkan ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2016 lalu. Dan sampai kini belum ada tersangka dari kasus pembelian tanah seluas 4,6 hektar (46 ribu meter persegi), di Cengkareng, Jakarta Barat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), sempat mempraperadilankan kasus ini, namun ditolak pengadilan, karena belum ada Surat Resmi terkait Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dari Penyidik.
Lama tak terdengar kelanjutan kasusnya. Kini muncul kasus serupa, juga soal pembelian Tanah. Lokasinya di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Luasnya mirip, 4,2 hektar (42 ribu meter persegi). Uang yang sudah digelontorkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, PD Sarana Jaya sebesar Rp 275 Miliar. Tapi tak ada kelanjutan soal pembeliannya.
Ternyata Ada Pola Hubungan Kasus Korupsi Tanah di DKI
Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak, dan menetapkan tersangka, salah satunya Anja Runtuwene pemilik PT Adonara yang menjadi makelar pembelian tanah ini. Selain itu pula Direktur PD Sarana Jaya Yoory Pinontoan juga ikut terseret menjadi tersangka.
Hasil penyidikan sementara KPK, uang diberikan kepada Pihak Anja Runtuwene dari PD Sarana Jaya DKI Jakarta sebesar Rp 275 Miliar untuk pembelian tanah.
Namun, berbulan - bulan uang tidak disetorkan kepada pemilik tanah yakni Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus, kecuali hanya uang panjar alias DP sebesar 10 Miliar. Pemilik tanah akhirnya membatalkan proses jual beli ini, karena tak kunjung dilunasi. Padahal PD Sarana Jaya sudah memberikan ratusan miliar rupiah.
Balada Suami-Isteri di Dua Kasus Berbeda
Sejumlah tersangka pun ditetapkan. Usut punya usut, ternya Anja Runtuwene sang tersangka kasus Tanah di Cipayung ini, adalah suami Rudi Hartono Iskandar. Rudi adalah pihak yang diduga juga menjadi makelar pembelian tanah di Cengkareng pada tahun 2015 lalu.
Dua kasus yang berbeda yang punya pola yang sama. Menunjuk makelar, mengatur apraisal agar harga tanah bisa naik, lalu menggelontorkan uang ratusan miliar.
"Kami akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk mencari kaitan dengan kasus tanah tahun 2015!" kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada saya di Program AIMAN yang tayang setiap Senin malam pukul 08.00 WIB.
Satu Kata, Tuntaskan !
Kasusnya sederhana, bahkan modusnya tergolong purba. Tapi kerugiannya luar biasa.
Ratusan Miliar pada setiap kasusnya.
Tak boleh ada kasus yang mangkrak, bertahun - tahun tak ada perkembangan. Tak elok kasus tak dituntaskan, meski seharusnya bisa terang benderang.
Jangan sampai dana yang dibayarkan melalui pajak, menjadi bancakan "Tikus -Tikus" Pengerat uang rakyat.
Saya Aiman Witjaksono...
Salam!
Sumber : Kompas TV
(Red)
