• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    PUPR Anggarkan Rp2,62 T untuk Padat Karya Tunai pada 2021

    09/09/20, 07:26 WIB Last Updated 2020-09-09T00:26:11Z
    Kementerian PUPR mengalokasikan Rp2,62 triliun untuk program padat karya pada 2021. Antara lain, penyediaan air minum, dan sanitasi berbasis masyarakat.
    Kementerian PUPR mengalokasikan Rp2,62 triliun untuk program padat karya pada 2021. Antara lain, penyediaan air minum, dan sanitasi berbasis masyarakat. Ilustrasi. (ANTARAFOTO/izaac mulyawan).

    JAGUARNEWS77.com # Jakarta - Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat atau program padat karya tunai sebesar Rp2,62 triliun pada 2021.


    "Total anggaran untuk infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya) adalah Rp2,62 triliun," ujar Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Edward dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (8/9).


    Edward menjelaskan program terbagi menjadi lima jenis, yakni padat karya Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).


    Program KOTAKU akan menyerap anggaran Rp376,8 miliar dengan target lokasi 261 kelurahan. Sementara, program PISEW akan menyerap anggaran Rp540 miliar dengan target lokasi 900 kecamatan, dan program PAMSIMAS akan menyerap anggaran Rp1,12 triliun dengan target 4.586 desa.


    Selanjutnya, untuk program SANIMAS akan dialokasikan sebesar Rp510 miliar dengan target 1.340 lokasi. Terakhir, untuk program padat karya TPS 3R akan dialokasikan sebesar Rp79,20 miliar dengan target 177 lokasi pada 2021.


    Sebelumnya, Kementerian PUPR memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) senilai Rp1,2 triliun di 34 provinsi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.


    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.


    Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR juga memperluas cakupan cash for work di luar program PKT rutin tahun 2020, mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun.


    Sumber : cnn indonesia

    Oleh      : Redaksi jaguarnews77.com

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini