• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    Buntut Panjang Neko-neko Urusan CSR oleh Anggota DPR

    04/07/20, 22:15 WIB Last Updated 2020-07-04T15:29:34Z

    gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot
Soebroto, Senayan, Jakarta.
    Foto: Ilustrasi Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

    JAGUARNEWS77.com # Jakarta - Permintaan anggota DPR RI untuk dilibatkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR) berbuntut panjang. Permintaan itu terjadi saat rapat antara Komisi VII dengan BUMN bidang tambang.


    Rapat itu berlangsung pada Selasa (30/6). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin.


    Setelah sempat diskors, Alex mempersilahkan Direktur Utama Holding Tambang (MIND ID) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak melanjutkan pemaparan dengan menjawab pertanyaan anggota hingga akhirnya sampai penjelasan CSR.


    Tonton juga 'Pimpinan DPR Akan Panggil Komisi VII, Buntut Pelibatan CSR':



    Orias lalu meminta para petinggi perusahaan tambang di bawah holding memberikan paparan. Alex memberi interupsi.


    "Saya interupsi sebentar, sumbangan yang terakhir itu dari yang membangun PLTU Sumsel VIII, bapak tahu yang membantu perizinan PLTU Sumsel VIII siapa?" tanya Alex.


    "Waktu namanya Pak Alex Noerdin kalau nggak salah," canda Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Arviyan Arifin.


    Setelah itu, Alex meminta agar komisi ikut dilibatkan dalam penyerahan CSR tersebut.


    "Nah, paling tidak bisa saya yang menyerahkan saja, bukan mintanya buat saya pakai ventilator itu, bukan, tapi kawan-kawan komisi ikut menyerahkan, ini bantuan, gitu dong Pak," ujar Alex.


    Permintaan dilibatkan dalam CSR sontak mendapat respon dari masyarakat. Tindakan itu dinilai tidak etis dilakukan oleh seorang anggota dewan.


    "Ini di forum resmi DPR ini permintaan untuk CSR, ini sangat tidak etis," ujar koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, dalam konferensi pers 'Kala DPR Minta Jatah CSR dan Tolak RUU PKS' yang disiarkan melalui Zoom, Kamis (2/7).


    CSR merupakan bantuan yang diberikan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Sangat memalukan jika ada anggota DPR ingin ikut dilibatkan.


    "Perlu kita ingat CSR ini milik rakyat bukan milik anggota DPR, namanya saja CSR diperuntukan oleh perusahana bagi masyarakat. Ini masih mau diambil oleh anggota DPR, oleh parlemen untuk upaya pencitraan mereka ini mengerikan sekali, sangat memalukan," kata Jeirry.


    Senada dengan Jeirry, Pendiri Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai tindakan anggota DPR itu bukanlah tindakan yang patut dicontoh. "Ini permintaan yang sangat memalukan ya, sekaligus berpotensi menurunkan martabat anggota DPR," kata Ray.


    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menilai permintaan Alex bukan lah permintaan pribadi karena berlangsung dalam rapat. Bisa saya, keinginan itu merupakan keinginan masyarakat.


    "Kalau pernyataan di rapat itu sepertinya bukan pribadi, mungkin itu aspirasi di dapil yang meminta CSR untuk kepentingan masyarakat bukan pribadi si anggota dewan," kata Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, ketika dihubungi, Jumat (2/7/2020).


    Habiburokhman merasa pernyataan itu tidak untuk dipermasalahan. Baginya keterlibatan DPR dalam CSR merupakan bagian dari fungsi representasi.


    "Kalau mendorong CSR untuk masyarakat ya nggak ada masalah, karena itu bagian dari fungsi representasi. Kalau hanya karena pernyataan dalam rapat itu ya nggak mungkin kami panggil beliau. Kecuali ada bukti kalau beliau minta CSR untuk pribadi," ujarnya.


    Akhirnya, pimpinan DPR akan memanggil Komisi VII untuk mengklarifikasi pernyataan permintaan dilibatkan di CSR. Waketum DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah mendengar berita yang berkembang di masyarakat.


    "Kami sudah dengar berita yang berkembang di masyarakat dan juga menjadi kontroversi soal itu. Oleh karena itu, pimpinan DPR pada hari Senin depan akan meminta klarifikasi pada pimpinan komisi VII untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat tersebut," kata Waketum DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).


    Dasco belum mau menyimpulkan apakah permintaan itu etis atau tidak. Dia ingin ada penjelasan dulu dari Komisi VII.


    "Kita kan belum tahu secara pasti apa yang terjadi pada saat rapat tersebut. Jadi saya belum bisa menilai, belum bisa juga mengeluarkan pernyataan terhadap yang terjadi pada saat tersebut sebelum kita melakukan klarifikasi. Oleh karena itu, klarifikasi itu akan segera kita lakukan Senin pekan depan," ujarnya.


    Dasco berjanji, proses klarifikasi akan dilangsungkan secara terbuka. "Mungkin nanti hari Senin kita akan mintakan klarifikasinya nanti klarifikasi itu tidak sembunyi-sembunyi. Silakan kalau media nanti, jadi jadwal dan tempatnya akan transparan kepada media," tuturnya.


    Sumber : detiknews.com

    Oleh      : Redaksi jaguarnews77.com

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini