JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Mekanisme produksi program jurnalistik, tanggung jawab redaksi, serta perlindungan terhadap profesi wartawan menjadi sorotan dalam persidangan perkara yang menjerat Dr. Tifa.
Dalam pemeriksaan di hadapan majelis hakim, Wakil Ketua I Departemen Hukum dan HAM Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, H. Aiman Adi Witjaksono, S.T., M.Si., membeberkan sejumlah hal terkait proses produksi program televisi Rakyat Bersuara yang ditayangkan pada 29 April 2025.
Keterangan Aiman mengungkap sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan program diskusi tersebut, mulai dari proses pemilihan narasumber, mekanisme undangan, penerapan prinsip keberimbangan (cover both sides), penggunaan materi visual, hingga tanggung jawab moderator dalam mengendalikan jalannya diskusi.
Dalam persidangan, Aiman membenarkan bahwa Dr. Tifa merupakan salah satu narasumber yang hadir dalam program tersebut. Ia juga memastikan rekaman video yang diperlihatkan di ruang sidang merupakan tayangan yang berasal dari program Rakyat Bersuara.
Namun, Aiman mengakui tidak mengingat secara terperinci seluruh pernyataan yang disampaikan masing-masing narasumber maupun keseluruhan materi pembahasan yang ditayangkan.
Menurutnya, Rakyat Bersuara merupakan program diskusi yang dirancang untuk menghadirkan beragam pandangan terhadap persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Format tersebut memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyampaikan argumentasi dan tanggapan sehingga masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang.
Aiman menjelaskan, pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan isu yang sedang berkembang.
Ketika program tersebut ditayangkan, polemik mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo tengah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan mendapat perhatian media.
Atas dasar itu, redaksi menghadirkan Dr. Tifa sebagai salah satu narasumber. Pada saat bersamaan, program juga berupaya memberikan ruang kepada pihak lain yang memiliki kapasitas maupun pandangan berbeda agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada satu perspektif.
Undangan Narasumber hingga Tanggung Jawab Moderator
Dalam keterangannya, Aiman turut menjelaskan mekanisme pengundangan narasumber sebelum program disiarkan.
Menurutnya, komunikasi dengan calon narasumber umumnya dilakukan oleh produser atau asisten produser, antara lain melalui aplikasi WhatsApp.
Tema dan pokok pembahasan disampaikan terlebih dahulu agar narasumber memahami isu yang akan didiskusikan.
Ia menegaskan, penyelenggaraan program jurnalistik harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, peraturan di bidang penyiaran, serta Kode Etik Jurnalistik.
Selain tanggung jawab redaksi, moderator juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas diskusi. Moderator tidak sekadar memberikan kesempatan berbicara, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pembicaraan berlangsung tertib dan tidak menyimpang dari norma serta ketentuan yang berlaku.
Untuk menggambarkan kewenangan tersebut, Aiman menyampaikan bahwa dirinya pernah mengeluarkan narasumber dari sebuah forum karena dinilai tidak mematuhi aturan diskusi.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola program dalam menjaga kualitas siaran sekaligus memastikan forum berjalan sesuai ketentuan.
Ketika ditanya mengenai kedudukan pernyataan narasumber dalam sebuah program diskusi, Aiman menjelaskan bahwa pendapat yang disampaikan narasumber tidak serta-merta menjadi sikap maupun kesimpulan redaksi.
Media, menurutnya, memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan pandangan dan argumentasi.
Selanjutnya, masyarakat dapat menilai informasi berdasarkan keseluruhan pembahasan dan berbagai perspektif yang disajikan.
Aiman Tidak Ingat Secara Pasti Asal Dokumen dan Materi Visual
Bagian lain yang mendapat perhatian dalam pemeriksaan adalah asal-usul dokumen, gambar, dan materi visual yang ditampilkan dalam program Rakyat Bersuara, khususnya materi yang berkaitan dengan polemik ijazah.
Dalam persidangan, Aiman mengakui tidak mengingat secara pasti siapa yang menyerahkan masing-masing materi visual kepada tim produksi.
Ia menjelaskan, dalam praktik produksi program diskusi, narasumber yang hendak menampilkan data, dokumen, atau gambar biasanya berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim produksi agar materi tersebut dapat dipersiapkan untuk kebutuhan penayangan.
Namun, ketika jaksa maupun penasihat hukum menggali lebih jauh mengenai kemungkinan Dr. Tifa menyerahkan berkas melalui WhatsApp atau perangkat penyimpanan seperti flashdisk, Aiman menyatakan tidak mengetahui secara pasti dan tidak dapat memastikan mekanisme penyerahan tersebut.
Aiman juga memberikan pelurusan terhadap keterangannya sebelumnya mengenai mekanisme penyerahan dan pengembalian dokumen oleh narasumber.
Ia menjelaskan bahwa keterangan tersebut merupakan gambaran umum mengenai prosedur yang biasa berlaku dalam proses produksi program, bukan pernyataan bahwa setiap narasumber secara individual telah menyerahkan dokumen tertentu.
Karena itu, ia meminta agar penjelasan dan koreksi tersebut dicatat dalam berita acara persidangan.
Mengenai pemotongan rekaman video, Aiman berpandangan bahwa pengambilan sebagian pernyataan tanpa menyertakan keseluruhan pembicaraan berpotensi mengubah pemahaman terhadap konteks yang sebenarnya.
Menurutnya, kesinambungan dialog merupakan aspek penting dalam penyajian informasi. Pernyataan yang dipisahkan dari rangkaian pembicaraan sebelumnya maupun sesudahnya berisiko menimbulkan penafsiran berbeda dari maksud pembicara.
Meski demikian, Aiman mengakui tidak dapat memastikan secara terperinci durasi segmen yang melibatkan Dr. Tifa maupun keseluruhan materi visual yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut.
PWI Pusat Soroti Pemanggilan Wartawan dan Perlindungan Profesi
Usai persidangan, perwakilan bidang hukum dan pembelaan wartawan PWI Pusat, Baren Antonio Siagian, menyampaikan perhatian organisasi terhadap pemanggilan wartawan dalam perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
Baren menegaskan bahwa independensi dan profesionalitas wartawan harus tetap mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan kewajiban menjaga independensi, keberimbangan, akurasi, serta hubungan profesional dengan narasumber.
Ia berharap tidak terjadi pemanggilan berulang terhadap wartawan dalam perkara yang substansinya berkaitan dengan produk jurnalistik, terutama apabila keterangan yang dibutuhkan sebenarnya dapat diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum pers.
Apabila pemeriksaan wartawan memang diperlukan dalam proses penegakan hukum, Baren berharap aparat penegak hukum tetap mempertimbangkan perlindungan profesi, kebebasan pers, serta prosedur yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa pemanggilan wartawan secara berulang dalam perkara yang berkaitan dengan pemberitaan atau produk siaran berpotensi memengaruhi hubungan profesional antara wartawan dan narasumber.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan narasumber untuk memberikan informasi kepada media. Padahal, keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat antara wartawan dengan sumber berita merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pers.
Baren menegaskan PWI Pusat akan mengawal persoalan tersebut dan mendorong agar setiap proses hukum yang bersinggungan dengan produk jurnalistik tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang pers.
Mekanisme Dewan Pers dan Hukum Pers Perlu Diperhatikan
Persidangan perkara Dr. Tifa kembali menempatkan persoalan hubungan antara kebebasan pers, tanggung jawab redaksi, pernyataan narasumber, dan pertanggungjawaban hukum sebagai isu yang perlu dicermati secara hati-hati.
Dalam praktik jurnalistik, terdapat perbedaan antara pendapat yang disampaikan narasumber, proses penyuntingan oleh redaksi, serta tanggung jawab media terhadap informasi yang dipublikasikan.
Pers memiliki kewajiban menyajikan informasi secara akurat, berimbang, independen, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kebebasan pers juga harus dijalankan dengan menghormati hak masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan atau produk jurnalistik.
Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyediakan mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers sesuai kewenangannya.
Meski demikian, mekanisme hukum pers tidak dapat dipahami sebagai penghapusan otomatis terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana.
Penentuan mekanisme yang tepat harus mempertimbangkan substansi persoalan, karakter perbuatan yang dipersoalkan, fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, perlu kehati-hatian dalam membedakan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan jurnalistik dan dugaan perbuatan pidana yang mungkin muncul dalam suatu perkara.
Keterangan Saksi Bukan Penentu Putusan
Keterangan Aiman dalam persidangan merupakan salah satu bagian dari rangkaian pembuktian perkara yang menjerat Dr. Tifa.
Penjelasannya mengenai mekanisme produksi Rakyat Bersuara, pemilihan narasumber, penggunaan materi visual, serta tanggung jawab moderator memberikan gambaran mengenai proses kerja sebuah program diskusi televisi.
Namun, keterangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan ataupun membantah dakwaan terhadap terdakwa.
Majelis hakim tetap memiliki kewajiban menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, rekaman program, dokumen dan materi visual, alat bukti lainnya, serta argumentasi jaksa penuntut umum dan penasihat hukum.
Pada akhirnya, putusan perkara harus didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang objektif, bukan semata-mata pada satu keterangan saksi atau pandangan pihak tertentu.
Persidangan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional, kepatuhan terhadap kode etik, dan penghormatan terhadap proses penegakan hukum.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin
