JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian tidak dapat hanya mengandalkan aparat keimigrasian.
Keterlibatan masyarakat, pengelola apartemen, pengurus RT/RW, agen properti hingga petugas keamanan dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi pelanggaran keimigrasian.
Menyadari pentingnya pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur mengambil langkah strategis dengan membangun sinergi bersama berbagai unsur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas orang asing di lingkungan tempat tinggal.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Apartemen Casablanca East Residence, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, serta peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan dan pelaporan keberadaan orang asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengusung tema “Penguatan Peran Masyarakat dan Pengelola Apartemen dalam Pengawasan dan Pelaporan Keberadaan Orang Asing”, kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta.
Mereka terdiri atas unsur pengelola Apartemen Casablanca East Residence, Pengurus RW 13, perwakilan delapan RT, masyarakat atau penghuni apartemen, petugas keamanan (security), agen properti (property agent), serta jajaran Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menegaskan bahwa pengawasan orang asing membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
Menurutnya, petugas Imigrasi tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan informasi dari masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan tempat tinggal warga negara asing.
“Pengelola apartemen, pengurus RT/RW, agen properti, petugas keamanan, dan masyarakat merupakan mitra strategis Imigrasi. Mereka berada di lingkungan yang berinteraksi langsung dengan keberadaan dan aktivitas orang asing. Oleh karena itu, kolaborasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mewujudkan pengawasan orang asing yang efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan warga negara asing di Indonesia, khususnya Jakarta, merupakan konsekuensi dari perkembangan globalisasi dan meningkatnya aktivitas internasional di berbagai sektor, mulai dari investasi, bisnis, pekerjaan, hingga kegiatan sosial dan ekonomi.
Pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi warga negara asing untuk datang dan beraktivitas di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, kemudahan dan keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang konsisten terhadap kepatuhan izin tinggal maupun aktivitas orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
Dengan demikian, pengawasan keimigrasian bukan dimaksudkan untuk membatasi keberadaan orang asing yang taat aturan, melainkan memastikan setiap warga negara asing menjalankan aktivitas sesuai maksud dan tujuan pemberian izin tinggal serta tidak melakukan pelanggaran hukum.
Peran Masyarakat Jadi Penguat Pengawasan
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai ketentuan keimigrasian, kewajiban warga negara asing selama berada di Indonesia, pengawasan izin tinggal, serta mekanisme penyampaian informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian.
Materi tersebut dinilai penting, terutama bagi pengelola apartemen dan agen properti yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses administrasi hunian serta aktivitas penyewaan unit kepada warga negara asing.
Begitu pula dengan petugas keamanan dan pengurus lingkungan yang sehari-hari berada di kawasan apartemen. Pemahaman mengenai prosedur pelaporan diharapkan dapat membantu mereka membedakan persoalan administratif, aktivitas yang perlu diklarifikasi, serta indikasi dugaan pelanggaran yang harus disampaikan kepada instansi berwenang.
Penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Dalam forum tersebut, sejumlah pengalaman dan persoalan terkait keberadaan orang asing di lingkungan apartemen turut menjadi pembahasan.
Diskusi juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pengelola hunian, agen properti, petugas keamanan, pengurus RT/RW, dan pihak Imigrasi.
Koordinasi yang baik diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan informasi sekaligus mendukung ketertiban administrasi keberadaan orang asing.
Salah satu poin penting yang mengemuka dalam kegiatan tersebut adalah perlunya membangun jejaring komunikasi yang berkelanjutan. Dengan adanya saluran koordinasi yang jelas, informasi mengenai dugaan pelanggaran keimigrasian dapat disampaikan secara lebih cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Masyarakat Tidak Diberi Kewenangan Melakukan Penindakan
Meski mendorong partisipasi masyarakat, Imigrasi Jakarta Timur menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam pengawasan orang asing tidak berarti memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, interogasi, pembatasan aktivitas, ataupun penindakan secara mandiri.
Masyarakat cukup menjalankan peran sesuai kapasitasnya, yakni meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi yang patut diduga berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian.
Selanjutnya, laporan tersebut menjadi bahan bagi petugas Imigrasi untuk melakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta prosedur hukum yang berlaku.
Penegasan ini penting agar pengawasan berbasis masyarakat tidak berkembang menjadi tindakan yang berlebihan, diskriminatif, ataupun menimbulkan prasangka terhadap warga negara asing hanya karena perbedaan kewarganegaraan.
Setiap orang asing tetap harus mendapatkan perlakuan sesuai hukum dan hak-haknya, sementara setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan fakta dan mekanisme resmi.
Melalui sosialisasi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur berharap konsep community-based immigration supervision atau pengawasan keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Kolaborasi antara aparat Imigrasi, pengelola apartemen, pengurus lingkungan, agen properti, petugas keamanan, dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Lebih dari itu, diperlukan komunikasi aktif serta koordinasi yang konsisten agar sistem pengawasan dapat berjalan efektif.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan keimigrasian di kawasan hunian yang memiliki mobilitas penghuni cukup tinggi, termasuk apartemen yang menjadi tempat tinggal warga negara asing.
Pada akhirnya, pengawasan orang asing bukan semata-mata persoalan mendeteksi pelanggaran, tetapi juga memastikan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara keterbukaan Indonesia terhadap warga negara asing dan kepentingan perlindungan masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat, Imigrasi Jakarta Timur berharap tercipta lingkungan hunian yang aman, tertib, kondusif, dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa mengabaikan hak setiap orang.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin