JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Pengawasan terhadap lalu lintas komoditas pangan di kawasan pelabuhan menjadi salah satu perhatian penting menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Peningkatan aktivitas distribusi barang pada periode tersebut dinilai membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antarlembaga, terutama untuk mencegah masuk dan beredarnya komoditas pangan ilegal tanpa dokumen karantina.
Sebagai langkah memperkuat pengawasan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kunjungan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sinergitas, komunikasi, serta koordinasi operasional dalam mengawasi pergerakan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang keluar masuk melalui kawasan pelabuhan.
Kapolres hadir didampingi Wakapolres KOMPOL Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Kasatintelkam AKP Mix Dimas Respati, S.Tr.K., S.I.K., Kasatreskrim AKP Aditya Rizky Nugroho, S.Tr.K., S.I.K., Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, serta Kasipropam AKP Stefanus Sukoco, S.H.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Muslikan.
Dalam pertemuan itu, AKBP Alrasyidin Fajri menekankan bahwa pengawasan lalu lintas komoditas pangan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi berbagai instansi.
Terlebih, kawasan pelabuhan merupakan salah satu pintu penting pergerakan barang yang berpotensi dimanfaatkan untuk memasukkan komoditas tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, komunikasi yang berkesinambungan antara kepolisian dan jajaran karantina diperlukan agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak dini, sekaligus memastikan proses pengawasan berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
"Melalui kunjungan ini, kami berharap komunikasi dan koordinasi antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan.
Sinergitas lintas instansi sangat penting untuk mencegah peredaran pangan ilegal serta memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang beredar di masyarakat," ujar AKBP Alrasyidin Fajri.
Ia menegaskan, Polres Pelabuhan Tanjung Priok siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Balai Karantina, terutama apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang membutuhkan penanganan dari aparat penegak hukum.
"Polres Pelabuhan Tanjung Priok senantiasa siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami demi terciptanya keamanan serta kelancaran pengawasan di kawasan pelabuhan," tambahnya.
Balai Karantina Siapkan Pengawasan Menghadapi Lonjakan Aktivitas Nataru
Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Arum Kusnila Dewi, menyambut baik kunjungan jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.
Arum mengungkapkan bahwa dirinya baru mulai menjalankan tugas di instansi tersebut sejak Oktober 2026. Sebelumnya, ia bertugas di wilayah Kalimantan.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta memiliki sekitar 260 personel yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang perkarantinaan.
Tugas tersebut mencakup upaya pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya hama serta penyakit hewan, ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan. Fungsi ini menjadi bagian penting dalam melindungi sumber daya hayati sekaligus menjaga keamanan komoditas yang dilalulintaskan.
Arum juga menyoroti potensi peningkatan aktivitas distribusi barang menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan kesiapan personel dan pengaturan pengawasan agar pelayanan karantina tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kepatuhan terhadap ketentuan.
"Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, aktivitas di lingkungan pelabuhan diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan tim untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan karantina tetap berjalan dengan optimal," ungkap Arum Kusnila Dewi.
Ia menjelaskan, cakupan wilayah pengawasan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta tidak hanya terbatas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengawasan juga meliputi lalu lintas barang di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Dengan cakupan wilayah tersebut, koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait dinilai penting untuk mendukung kelancaran pengawasan, khususnya terhadap pergerakan komoditas yang memerlukan pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan karantina.
Selain membahas penguatan koordinasi pengawasan, dalam pertemuan tersebut Arum juga menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan coffee morning di lingkungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta. Kegiatan itu diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi dan mempererat hubungan antarlembaga.
Pengawasan Tidak Hanya Soal Legalitas, tetapi Juga Perlindungan Masyarakat
Penguatan sinergitas antara kepolisian dan Balai Karantina memiliki arti strategis, terutama dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan selama periode Nataru.
Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi komoditas, tetapi juga menyangkut upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit yang dapat mengancam kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, serta lingkungan.
Di sisi lain, peredaran komoditas pangan yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan persoalan dalam rantai distribusi dan pengawasan keamanan pangan.
Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen serta kondisi komoditas menjadi bagian penting dari sistem pengawasan di pintu masuk dan keluar pelabuhan.
Koordinasi lintas instansi juga diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi bahan pokok penting (bapokting), sehingga potensi penyimpangan dalam lalu lintas barang dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta diharapkan semakin memperkuat kerja sama dalam menjalankan fungsi masing-masing.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan kawasan pelabuhan, mencegah peredaran komoditas ilegal, melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan, serta mendukung kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Reporter: Wahyu Permana
Editor: Alvin