JAGUARNEWS77.com // Jakarta – Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Haji dan Umrah Ilegal yang dibentuk sejak 14 April 2026 mulai menunjukkan hasil signifikan.
Meski belum genap satu bulan, Satgas yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia ini dinilai efektif dalam menekan potensi kejahatan terhadap calon jemaah haji Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolri, Dedi Prasetyo, usai rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurut Dedi, Satgas Haji 2026 bekerja dengan pendekatan terpadu melalui strategi preemtif, preventif, dan represif guna memastikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari berbagai modus penipuan berkedok ibadah haji.
“Satgas Haji tahun ini tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga penegakan hukum yang tegas dan profesional, terutama terhadap pelaku yang berulang kali melakukan penipuan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hasil pemetaan bersama menunjukkan adanya pelaku yang menjalankan modus serupa secara berulang, bahkan hingga puluhan kali.
Kondisi ini mendorong aparat untuk memperkuat langkah penindakan guna memberikan efek jera.
Selain itu, Polri dan Kementerian Haji dan Umrah juga telah memperkuat pertukaran data serta meningkatkan edukasi publik.
Dampaknya, kesadaran masyarakat meningkat, tercermin dari lonjakan laporan yang masuk sejak Satgas dibentuk.
Data terbaru mencatat sebanyak 115 laporan telah diterima, dengan 68 kasus di antaranya masih dalam proses penanganan.
Penanganan dilakukan secara komprehensif, mengedepankan mediasi dan keadilan restoratif.
Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, proses hukum tetap ditegakkan secara tegas.
Perlindungan terhadap jemaah juga diperluas hingga ke luar negeri.
Polri akan berkolaborasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi serta perwakilan Indonesia guna memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap warga negara Indonesia.
Langkah ini menyusul kasus tiga WNI yang diamankan oleh aparat Arab Saudi terkait dugaan pemalsuan dokumen haji.
Kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam memilih penyelenggara perjalanan ibadah.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi respons cepat Polri dalam menangani praktik haji ilegal.
Ia menegaskan bahwa negara hadir secara menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada jemaah, baik sebelum keberangkatan maupun selama berada di Tanah Suci.
“Kami memastikan negara hadir secara utuh, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci, untuk melindungi jemaah dari berbagai bentuk kejahatan,” ujarnya.
Ke depan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, termasuk rencana pelibatan unsur Polri dalam struktur Amirul Hajj guna meningkatkan aspek pengamanan dan keselamatan jemaah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi masyarakat melalui penguatan pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi lintas lembaga demi menjamin pelaksanaan ibadah haji yang aman dan tertib.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Muhamad Alviyan
