JAGUARNEWS77.com // JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026, Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) Jakarta mulai mematangkan langkah.
Melalui forum konsolidasi yang digelar di Kantor KSBI, Jalan Cipinang Raya, Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026), organisasi buruh ini menghimpun kekuatan sekaligus merumuskan agenda perjuangan yang akan dibawa dalam aksi akbar di Monumen Nasional (Monas).
Kegiatan yang dikemas dalam suasana halal bihalal tersebut dihadiri pengurus komisariat dari 18 perusahaan.
Selain mempererat silaturahmi pasca-Lebaran, pertemuan ini juga menjadi titik awal konsolidasi untuk memastikan kesiapan massa dan kesamaan arah tuntutan menjelang May Day.
Ketua DPC FSB NIKEUBA Jakarta, Bambang S.Y., menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai mendata partisipasi buruh yang akan turun ke jalan.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 101 pekerja siap mengikuti aksi, dengan jumlah yang diperkirakan terus bertambah seiring intensifikasi konsolidasi di tingkat perusahaan.
Menurut Bambang, aksi May Day bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting bagi buruh untuk menyuarakan persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.
Ia menegaskan, masih banyak pekerja yang menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari pemotongan upah hingga ketidakjelasan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
“Persoalan klasik seperti upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dan pelanggaran hak normatif masih terus terjadi. Ini yang akan kami suarakan,” ujarnya.
Selain isu pengupahan, FSB NIKEUBA juga menyoroti lemahnya perlindungan jaminan sosial.
Masih ditemukannya pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian serius.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan buruh, terutama ketika terjadi risiko kecelakaan kerja.
Bambang mencontohkan kasus di kawasan Cakung, Jakarta Timur, di mana seorang pekerja magang meninggal dunia akibat kecelakaan saat perjalanan pulang kerja.
Dalam peristiwa tersebut, korban disebut tidak mendapatkan perlindungan BPJS dan tanggung jawab perusahaan dinilai minim.
Tak hanya itu, praktik magang berkepanjangan juga menjadi sorotan.
Menurutnya, banyak perusahaan memanfaatkan skema magang tanpa memberikan hak setara kepada pekerja, meskipun beban kerja yang diberikan tidak jauh berbeda dengan karyawan tetap.
“Tanpa perlindungan dasar dan upah yang layak, kesejahteraan buruh sulit terwujud. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dalam konteks kebijakan, FSB NIKEUBA mendorong pemerintah membuka ruang dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Forum tersebut dinilai penting untuk merumuskan kebijakan upah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Ia juga mengusulkan adanya skema kenaikan upah bertahap bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi standar UMP.
Skema serupa, kata Bambang, pernah diterapkan di kawasan industri Pulogadung dan dinilai cukup efektif dalam mendekatkan nilai upah pekerja ke standar yang ditetapkan pemerintah.
FSB NIKEUBA Jakarta memastikan akan terus mengawal berbagai isu tersebut hingga puncak aksi May Day 2026.
Melalui mobilisasi massa dan penyampaian tuntutan secara terbuka, mereka berharap pemerintah dapat merespons secara konkret dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh, khususnya di wilayah Jakarta.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Muhamad Alviyan
