Strategi ini menitikberatkan pada suasana religius, dialog persuasif, serta jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), di tengah meningkatnya dinamika penyampaian aspirasi publik.
Dalam sejumlah aksi yang digelar pekan ini, tampak perubahan mencolok pada pendekatan aparat di lapangan.
Personel kepolisian mengenakan atribut bernuansa keagamaan—polisi laki-laki menggunakan peci dan syal, sementara polisi wanita mengenakan jilbab.
Di barisan terdepan, kepolisian juga menghadirkan tim shalawat sebagai bagian dari strategi komunikasi dan negosiasi dengan massa aksi.
Langkah tersebut merupakan instruksi langsung Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, yang menekankan pentingnya pendekatan humanis serta perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pengamanan tetap dilaksanakan dengan standar keselamatan yang ketat, namun mengedepankan cara-cara persuasif dan dialogis.
“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusi seluruh elemen masyarakat yang dijamin undang-undang.
Namun, karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, kami mengharapkan suasana yang lebih sejuk, damai, dan penuh toleransi.
Kami menerjunkan personel dengan atribut religi dan tim shalawat agar komunikasi dengan massa aksi terjalin lebih harmonis dan tetap dalam koridor saling menghormati,” ujar Budi, Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan aksi tidak diperbolehkan membawa senjata api maupun peluru tajam.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk meminimalkan potensi eskalasi serta menjamin rasa aman bagi peserta aksi maupun masyarakat umum.
“Prosedur pengamanan tetap mengikuti standar operasional yang berlaku.
Namun kami pastikan tidak ada personel yang dibekali senjata api atau peluru tajam dalam pengamanan aksi selama Ramadan. Ini untuk memastikan situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Ruang Dialog dan Tantangan Implementasi
Pendekatan berbasis dialog ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara aparat dan massa aksi.
Tim shalawat yang berada di garis depan berfungsi sebagai negosiator awal guna membangun suasana tenang sebelum potensi gesekan berkembang menjadi konflik terbuka.
Di sisi lain, kepolisian juga mengimbau para peserta aksi untuk menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas umum, serta menghormati hak pengguna jalan dan masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa.
Kebebasan berekspresi, menurut kepolisian, harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum.
Sejumlah pengamat keamanan dan hukum tata negara menilai pendekatan kultural dan religius dapat menjadi alternatif strategi pengelolaan massa yang lebih humanis, khususnya pada momentum keagamaan seperti Ramadan.
Strategi ini dinilai mampu meredam tensi psikologis di lapangan dan membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat.
Namun demikian, efektivitas pola ini tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Penggunaan simbol-simbol religius, menurut sebagian kalangan, harus diiringi dengan profesionalisme dan netralitas aparat agar tidak menimbulkan tafsir keberpihakan atau eksklusivitas di ruang publik yang majemuk.
Selain itu, pengamat juga mengingatkan bahwa pendekatan persuasif tidak boleh mengurangi kesiapsiagaan aparat dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.
Standar operasional prosedur tetap harus menjadi rujukan utama, dengan pengawasan internal yang ketat untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia maupun tindakan represif yang berlebihan.
Komitmen Jangka Panjang
Polda Metro Jaya menyatakan pola pengamanan berbasis dialog dan penghormatan HAM ini akan terus dipertahankan sebagai bagian dari standar pelayanan dalam mengawal demokrasi yang sehat di Ibu Kota.
Ramadan, menurut kepolisian, menjadi momentum refleksi untuk memperkuat pendekatan yang lebih empatik dan komunikatif.
Di tengah dinamika sosial dan politik
yang kerap memunculkan aksi unjuk rasa, keberhasilan strategi ini akan diuji oleh kemampuan kedua belah pihak—aparat dan peserta aksi—dalam menahan diri, mengedepankan komunikasi, serta menjunjung tinggi aturan hukum.
Jika pendekatan humanis ini konsisten diterapkan tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas, bukan tidak mungkin pola pengamanan Ramadan 2026 dapat menjadi model baru pengelolaan aksi massa yang lebih beradab, inklusif, dan berimbang di ruang demokrasi Indonesia.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Muhamad Alviyan
