JAGUARNEWS77.com // Jakarta - Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun menanggapi maraknya
pembahasan publik mengenai jejak pesawat di langit yang dikaitkan
dengan isu penyemprotan zat tertentu. Dharma menegaskan bahwa isu ini penting sekali untuk diprioritaskan pemerintah dan tidak boleh dibahas hanya dengan istilah “chemtrail” karena istilah tersebut telah banyak rakyat yang menduga sudah dipolitisasi, diputar balik untuk meniadakan peringatan atas bahayanya, dan kerap memunculkan persepsi keliru.
"Ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya chemtrail itu ada atau
tidak, tapi ini soal kepercayaan rakyat pada usaha pemerintah melindungi kedaulatan bangsa serta keselamatan jiwa rakyatnya.
Jadi ini sebenarnya soal transparansi. Ketika ada aktivitas yang dapat mempengaruhi udara
yang kita hirup setiap hari, masyarakat berhak tahu siapa yang
melakukannya, apa zatnya, dan untuk kepentingan siapa. Rakyat
memahaminya dari dokumen, kebijakan, dan struktur pengambil
keputusan," ujar Dharma kepada ASKARA, Selasa (11/11/2025).
la menambahkan bahwa narasi "untuk kebaikan" seringkali digunakan untuk menutupi agenda yang lebih besar.
Bila transparansi tidak diprioritaskan pemerintah, jangan heran kegelisahan rakyat akan terus meningkat dan akan berdampak buruk bagi kepercayaan rakyat pada pemerintah.
“Bagaimana menjalankan transparansi dengan tepat itu mudah bila paham apa yang bikin rakyat cemas,” ujarnya Dharma Pongrekun.
"Kalau semua ini benar demi kemanusiaan, mengapa tidak dibahas secara terbuka? Mengapa masyarakat tidak dilibatkan Mengapa tidak ada audit independen? Transparansi itu tidak pernah mengancam, kecuali bagi mereka yang menyembunyikan sesuatu," lanjutnya.
Menurut Dharma, yang perlu dipahami masyarakat adalah transparansikeberadaan teknologi geoengineering, yaitu serangkaian intervensi dan modifikasi terencana terhadap sistem iklim bumi. Teknologi tersebut telah dibahas secara resmi dalam forum internasional serta tercatat dalam dokumen kebijakan lingkungan global. Beberapa diantaranya meliputi:
• Modifikasi cuaca (cloud seeding)
• Stratospheric Aerosol Injection
• Solar Radiation Managemen
• Program pemantauan dan pemodelan atmosfer global
“Di berbagai daerah, kita bisa melihat asap yang disemprotkan di langit. Yang perlu diperhatikan bukan hanya bentuk asapnya, tetapi apa yang terkandung di dalamnya. Ada zat yang dapat melemahkan kondisi tubuh masyarakat dan pada akhirnya membuat masyarakat jatuh sakit,” katanya.
“Dharma melanjutkan, "Fenomenanya dapat dilihat. Pertanyaannya bukan hanya mengenai apa yang tampak, tetapi apa dasar kebijakan dan kandungan material yang digunakan. Apakah informasi tersebut terbuka untuk publik? Sejauh mana masyarakat memiliki akses untuk memastikan aspek keselamatan dan kesehatan dari kegiatan tersebut? Apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam persetujuan atau pengawasan secara independen?"
Redaksi menerima sejumlah data dan dokumen yang dikaitkan dengan teori chemtrail, yang menyebut adanya penyemprotan zat tertentu melalui pesawat secara sistematis dan terkoordinasi. Menurut narasi tersebut, aktivitas ini diduga berkaitan dengan penyebaran penyakit dan agenda pengendalian populasi.
Dharma menyampaikan bahwa tanpa transparansi, jangan salahkan rakyat bila yang mereka pahami adalah dugaan program tersebut tidak bisa dipisahkan dari komitmen internasional Indonesia dalam Paris Agreement 2015 yang diratifikasi melalui UU Nomor 16 Tahun 2016, yang mengatur upaya pengendalian kenaikan suhu bumi dan target net zero emission pada tahun 2060.
"Ini adalah agenda global. Ada regulasinya, ada anggarannya, ada target waktunya. Yang perlu kita pastikan adalah sejauh mana kedaulatan publik dan negara tetap terjaga. Tujuannya hanya satu: Total Kontrol," tegas Dharma, mantan calon Gubernur DKI Jakarta yang dikenal kritis
terhadap skenario global.
la kemudian menambahkan, sebenarnya satu instansi dengan instansi lainnya itu saling terhubung dalam satu rangkaian kebijakan, meskipun tidak pernah diumumkan secara terbuka. Untuk kesuksesan agenda 'mereka' ini, saya tidak perlu menyebutkan nama-namanya, karena publik yang kritis dapat menelusuri sendiri keterkaitannya.
Jauh sebelum hal ini terjadi, Dharma Pongrekun pernah mengingatkan pemerintah soal kualitas udara Jakarta.
“Dharma mengingatkan bahwa isu mengenai kualitas udara bukan hal baru yang ia soroti. Ia menegaskan bahwa dirinya pernah secara langsung menyampaikan peringatan kepada Pramono Anung mengenai pentingnya menjaga udara Jakarta tetap bersih setelah Pramono dilantik sebagai Gubernur.
"Tolong cuaca di Jakarta setelah Bapak terpilih dan dilantik harus bersih. Saya siap membantu membersihkan apabila Bapak perlukan," ujar Dharma dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih di Hotel Pullman, 9 Januari 2025.
Saat itu, Dharma juga menyampaikan dugaan adanya pihak tertentu yang memengaruhi kondisi atmosfer secara sengaja.
“Saya tahu siapa yang mengotori udara di Jakarta. Sehingga hujan selalu ada tetapi tidak merata. Itu ada racun di udara, Pak. Saya harus sampaikan. Tujuannya supaya banyak yang masuk rumah sakit. Saya berani bicara ini,” tegasnya di hadapan publik.
la juga menitipkan satu pesan penting: agar Jakarta tidak kembali
mengalami situasi seperti pandemi COVID-19.
"Kami hanya berpesan-jangan sampai terjadi pandemi jilid berikutnya di Jakarta. Kita sudah belajar dari yang kemarin. Jangan ulangi lagi.”
Dengan merujuk kembali pada pernyataan itu, Dharma menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan baru disampaikan sekarang, melainkan sudah ia nyatakan sejak awal, sebelum isu ini kembali muncul ke permukaan publik.
Agenda Global yang diungkap Dharma antara lain:
•Penyetelan ulang total (Global Reset)
• Satu pemerintahan dunia
• Revolusi Industri Keempat
• Korporatokrasi teknokratik
• Ketergantungan total pada negara
• Sistem kredit sosial
• Sistem pemantauan jejak karbon
• Pendapatan dasar universal untuk warga patuh.
• Mata uang digital yang dapat diprogram (CBDC)
• Depopulasi
• Vaksin wajib bagi semua umur
• Pengendalian kesuburan dan reproduksi
• Undang-undang aborsi dan bunuh diri berbantuan
• Manipulasi genetik tanah dan makanan
• Pelarangan pengobatan alternatif
• Tenaga kerja robot dan otomatisasi total
• Internet of Things & Internet of Bodies
• Mikrochip serta antarmuka otak-implan
• Paparan EMF/RF (5G, 6G, 7G)
• Penghapusan gender dan peran keluarga
• Penjatahan energi dan sumber daya alam
• Pembatasan perjalanan udara non-esensial
• Zona bebas manusia
• Tatanan Dunia Baru
Hasil investigasi ASKARA juga menemukan program sosialisasi dan edukasi terkait Tuberkulosis (TBC) yang tengah digencarkan melalui kampung Juara siaga TB RW 12 Pisangan Baru.
Pemeriksaan dilakukan melalui proses skrining berbasis formulir digital, meskipun tidak semua warga mendapatkan pemeriksaan lanjutan.
“Dugaan Keterkaitan dengan Kebijakan Kesehatan dan KLB”
Dharma kemudian menarik perhatian pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 353 dan Pasal 446 mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB). UU tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan keadaan darurat kesehatan berdasarkar kriteria tertentu - termasuk kriteria lain yang dapat ditentukan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.
Jika kualitas udara berubah lebih dulu, masyarakat jatuh sakit, lalu ditetapkan KLB, maka semua langkah darurat menjadi sah.
“Pertanyaannya sederhana, apa pemicu awalnya, dan siapa yang mendapat keuntungan dari penetapan darurat itu?" UU tersebut juga memuat ketentuan pidana berupa denda hingga Rp 500 juta bagi pihak yang dianggap menghalangi upaya penanggulangan KLB,” jelasnya.
"Ketika status darurat sudah ditetapkan, pilihan rakyat akan hilang. Karena itu, kita harus memahami penyebabnya sebelum status itu ditetapkan, bukan sesudah," tambanya.
Dharma mengingatkan agar publik tidak melupakan pengalaman global terakhir.
"Kita pernah melihat bagaimana kondisi darurat kesehatan bisa membuat seluruh dunia mengambil keputusan yang sama pada waktu yang sama," ungkapnya.
la menegaskan bahwa persoalan bukan berada pada tindakan medisnya, tetapi pada cara sebuah solusi diposisikan sebagai satu-satunya pilihan, tanpa ruang dialog,transparansi penuh, ataupun audit independen.
"Masih ingat, kan, ujungnya apa waktu itu? Mandatory Vaksin! Kita seperti diarahkan pada satu jalan tunggal. Pertanyaan dianggap ancaman. Keraguan dianggap bahaya. Apakah kita sedang menuju pola yang sama lagi?" tegas Dharma.
Dharma menilai jangan sampai sebuah keadaan diciptakan terlebih dahulu untuk membenarkan kebijakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dharma juga menilai terdapat keterkaitian arah kebijakan kesehatan tersebut dengan dugaan agenda global yang ia maksud, meskipun ia mengakui layanan medis tetap diperlukan bagi masyarakat yang benar- benar membutuhkan.
Ketika ditanya apakah kondisi ini berpotensi menuju pandemi jilid dua, Dharma menjawab singkat: Ini sedang berjalan, dan masyarakat sedang diarahkan ke dalam situasi tersebut. Kita lihat sendiri banyak yang jatuh sakit.
Coba hentikan praktik geoengineering itu dua hari saja-kualitas udara pasti pulih." Dharma juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki sejumlah bukti visual terkait aktivitas tersebut.
"Bahwa saya memiliki banyak bukti rekaman video baik yang saya dapatkan sendiri maupun dari masyarakat mengenai aktivitas penyebaran zat di langit tersebut. Rekaman ini bukan satu atau dua, tetapi dalam jumlah yang cukup untuk menunjukkan pola.
Selain itu, saya juga memiliki catatan waktu dan lokasi yang menunjukkan bagaimana aktivitas itu berhubungan dengan perubahan mendadak pada kondisi cuaca di sejumlah wilayah," ungkapnya.
la menyebut bahwa intervensi dan modifikasi cuaca tersebut bukan hanya berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi juga dapat menciptakan kondisi cuaca ekstrem tertentu.
Intervensi ini bukan hanya membuat masyarakat jatuh sakit. la juga dapat menciptakan hujan buatan yang tidak merata, atau sebaliknya menahan hujan di wilayah tertentu sehingga memicu kekeringan dan kebakaran lahan. Dan dalam situasi tertentu, ia bisa diarahkan untuk menciptakan banjir.
Polanya, kata Dharma, dapat diprediksi ketika kita melihat keterkaitan antara aktivitas penyemprotan, kelembapan udara, dan anomali curah hujan.
Menurutnya, fakta-fakta tersebut harus dibuka secara transparan agar publik tidak sekadar menjadi penonton.
"Ini bukan lagi soal teori-teorian. Ini soal data, pola, dan dampak. Jika ada pihak yang mengatakan ini hal biasa, maka saya persilakan untuk membuka datanya juga kepada publik. Mari kita uji bersama secara ilmiah dan terbuka. Yang ditakutkan selama ini bukan isunya, tetapi transparansinya," tegasnya.
Dharma menegaskan bahwa arah akhirnya adalah totalitarian state, yaitu sistem politik yang menempatkan kendali penuh pada otoritas pusat, menekan kebebasan individu, serta memanfaatkan sistem digital sebagai instrumen pengawasan.
"Fondasi proyek ini adalah digitalisasi menyeluruh. Ketika Payment ID menjadi standar, ruang kebebasan pribadi akan menyempit, dan struktur totalitarian terbentuk tanpa terlihat. Inilah yang disebut Totalitarian State," ujarnya.
Dharma menutup wawancara dengan pesan mengharukan karena menekankan tanggung jawab terhadap generasi penerus.
"Pada akhirnya, ini bukan hanya soal kebijakan, bukan soal teknologi, bukan soal langit, bukan soal sistem. Ini soal arah masa depan. Sebelum semuanya terlambat, kita harus bertanya jujur kepada diri sendiri. Apakah ini dunia yang layak kita wariskan kepada anak-anak kita, atau dunia yang justru akan menghancurkan mereka?"
Dan yang paling penting adalah pesan dalam menyambut hari pahlawan.
Apakah bangsa ini akan kehilangan kedaulatannya? Sesuatu yang diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa para pahlawan?
Semoga pemimpin bangsa yang sekarang menjabat bisa mendengar jeritan hati rakyat, sehingga bisa langsung menindak lanjuti.
“Transparansi itu pondasi kepercayaan rakyat pada pemerintah, dan kepercayaan rakyat pada pemerintah tidak boleh hilang, karena itulah modal paling berharga buat seorang pejabat,” pesan Dharma Pongrekun. (Muhamad Alviyan/Red)
