JAGUARNEWS77.com # Jakarta - Bank Indonesia dan pemerintah sepakat melakukan burden sharing untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta memitigasi dampak pandemi Covid-19. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan burden sharing akan memberikan dampak yang beragam kepada neraca keuangan Bank Indonesia (BI), terutama tergantung pada tingkat suku bunga.
Menurut IMF, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan BI masih dalam ukuran yang masuk akal tetapi tetap memberikan dampak kepada keuangan BI. Sebagai mana diketahui, Bank Indonesia dan pemerintah sepakat melakukan burden sharing dalam tiga tahap yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Pertama tanggal 16 April 2020, kemudian SKB II pada Juli 2020, dan SKB III pada Agustus 2021.
Skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk public goods/benefit dan non-public goods/benefit. Untuk pembiayaan public goods, beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian SBN dengan mekanisme private placement dengan tingkat kupon sebesar BI repo rate. BI akan mengembalikan bunga/imbalan yang diterima kepada pemerintah secara penuh.
Pada pembiayaan non-public goods untuk UMKM dan Korporasi non-UMKM, BI bertindak sebagai standby buyer dan membeli SBN sesuai mekanisme pasar (market mechanism). Untuk pembiayaan non-public goods untuk UMKM dan Korporasi non-UMKM, BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (market rate) dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1%. Sementara itu, untuk pembiayaan non-public goods lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate.
Sepanjang 2021, BI telah 'menelan' SBN sebesar Rp 358,32 triliun. Angka ini terdiri dari pembelian SBN sebesar Rp 143,2 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I yang berlaku hingga 31 Desember 2022, serta Rp 215 triliun untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi Covid-19.
Sementara itu, pada 2020 BI telah melakukan pembelian SBN untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 473,42 triliun. Pada 2022 (hingga 15 Maret), BI melakukan pembelian SBN di pasar perdana untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 8,76 triliun.
IMF memperkirakan pembelian SBN melalui tiga kesepakatan tersebut mencapai Rp 1.005 triliun (6,8% dari PDB tahun 2020) hingga akhir 2022. Sebanyak 79% ( Rp 837 triliun) dari pembelian tersebut akan memiliki kupon rata rata rata setara dengan 3 bulan reverse repo rate. Pendapatan dari kupon ini kemungkinan akan menghindarkan BI dari kerugian valuasi akibat perubahan tingkat suku bunga di masa depan.
Pembelian melalui mekanisme pasar (Rp 218 triliun) kemungkinan masih membuat BI terpapar dari kerugian valuasi akibat perubahan tingkat suku bunga di masa depan. Namun, SBN tersebut bersifat marketable dan tradable sehingga bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan BI bisa menekan kerugian dari penjualan SBN tersebut.
IMF membuat kajian untuk menghitung ongkos burden sharing BI dengan mempertimbangkan BI Reverse Repo Rate serta tingkat sterilisasi. Hitungan juga mempertimbangkan pengeluaran bunga yang digunakan untuk mensterilkan likuiditas yang disuntik dari pembelian SBN di pasar primer. Perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan posisi keuangan BI di akhir 2020.
Level sterilisasi likuiditas merupakan perbandingan BI reverse repo rate dengan total kepemilikan SBN mereka (jumlah SBN yang dimiliki dan dijual ke bank sebagai reverse repo dikurangi pembelian repo dari bank).
 Foto: IMFSkenario ongkos burden sharing BI |
Kajian tersebut menggunakan tiga skenario dengan tingkat "flat", "moderate", dan "steep". Berdasarkan skenario paling hawkish, total biaya yang harus dikeluarkan BI mencapai Rp 164 triliun pada periode 2023-2025. Skenario paling hawkish adalah kenaikan suku bunga hingga 6% pada akhir 2025 sementara tingkat sterilisasi 70%.
Biaya ini akan ditutup BI dari pendapatan bunga SBN pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp 122 triliun. Kendati demikian, BI harus mentransfer Rp 79 triliun ke pemerintah kembali sesuai ketentuan.
