JAGUARNEWS77.com # Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan sanksi bagi 239 pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak melaksanakan instruksi untuk mengikuti seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
"Tim sedang merumuskan, apakah yang 239 ini akan mendapat sanksi peringatan seperti apa, masih dalam pembahasan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Maria Qibtya saat dihubungi Senin (17/5).
Ratusan PNS itu sebelumnya juga telah mendapat teguran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena tidak mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan eselon II. Padahal mereka telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan instruksi dari Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali.
Maria menegaskan, 239 PNS tersebut tak bisa lagi mengikuti seleksi terbuka, sebab pendaftaran sudah ditutup sejak 29 April. Maria memastikan tidak ada ruang kembali bagi mereka yang saat itu tidak mendaftar.
"Jadi kemarin itu Pak Gub pengarahannya lebih kepada kok ada instruksi, diwajibkan, kok anda tidak mendaftar. Kan sebagai ASN yang baik itu patuh dengan aturan atau arahan yang sudah ditetapkan pimpinan," jelas Maria.
"Jadi kalau diwajibkan harusnya anda ikut, kalau tidak ikut berlapor. Jadi lebih kepada kedisiplinan, dan azas kepatuhan," imbuhnya.
Menurut Maria, sebetulnya saat ini ada 17 jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI. Ratusan PNS tersebut sebetulnya dapat mengikuti seleksi untuk mengisi kekosongan tersebut.
"17 jabatan banyak lho. Jadi sebetulnya kenapa instruksi diwajibkan, kesempatannya banyak itu kan beri peluang mereka yang ingin berkompetisi," tuturnya.
Ia menambahkan, saat ini proses seleksi untuk 17 jabatan itu masih berproses. Kemarin sudah ada 295 PNS yang mendaftar, dan dari jumlah tersebut sebanyak 187 telah lulus seleksi administrasi.
Maria mengatakan, proses seleksi itu jika sesuai jadwal akan berakhir sekitar bulan Juni, lantaran saat ini sudah memasuki proses asesmen.
"Minggu ini asesmen, minggu depan wawancara dengan tim panitia seleksi. Jadi mudah-mudahan minggu ke 2-3, selambat-lambatnya akhir Juni kami berharap sudah ada pejabatnya," ungkap dia.
Sumber : cnn Indonesia
(Red)
