JAGUARNEWS77.com # Pandeglang, Banten - Komunitas Nasional Pemuda Independen ( KNPI ) Pandeglang yang terdiri dari beberapa organisasi aktifis mahasiswa kembali melakukan aksi demo setelah beberapa hari lalu mereka mendemo kantor Dinas Sosial ( Dinsos ) Kab.Pandeglang.
Namun kali ini Jum’at ( 7 / 8 ) bukan Dinsos yang mereka demo melainkan kantor Sekda, DPRD dan Kejaksaan Negeri Kab. Pandeglang karena menganggap pada program BPNT banyak oknum dari DPRD tersebut kongkalingkong dengan perusahaan suplayer dan juga tumpulnya penegakan hukum yang di lakukan pihak Kejari dalam menindak lanjut kasus – kasus hukum terutama menyoal BPNT ini.
Padahal sudah banyak laporan – laporan yang di laporkan para agent social control dan lembaga yang di layangkan, namun tidak ada satupun kasusnya yang di proses.
Seperti di lontarkan Dede Juhedi saat orasi, "merasa sangat miris menyaksikan panggung sandiwara yang di pertontonkan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kabupaten Pandeglang hanya bisa main ludruk humoria, euporia, borjuisme dengan sistem pemerintahan kolonial.
“ Saya sangat miris menyaksikan pertunjukan opera para pemain ludruk yang Cuma menampilkan glamor, humoria, euporia oleh kaum – kaum borjuis yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menampakan wajah pemerintahan kolonialnya di Kabupaten Pandeglang ini.
Sementara kita melihat banyak masyarakat masih berstatus miskin dan tidak ada upaya serius dari pemerintah Pandeglang dalam menanganinya. Apalagi dalam program BPNT seperti kita ketahui di Kecamatan Cibitung ada bentuk pelanggaran hukum yang di lakukan Agen e-warong namun sampai saat ini malah tidak ada tindak lanjut dari Kejari Pandeglang.
“Lebih parah lagi ada oknum – oknum dewan DPRD Pandeglang malah bekerja sama dengan perusahaan suplayer BPNT yang tujuannya mempertebal kantong pribadi dan memperkaya diri saja. Harusnya ini menjadi sorotan bagi pihak yudikatif jangan Cuma melongo dan diam, tuturnya.
Namun hingga aksi demo belasan organisasi mahasiswa berakhir di kantor Sekda dan DPRD tak ada pihak dari eksekutif atau pun legislatif menghampiri pendemo seolah enggan menemui apa lagi menindaklanjuti tunturan dari mahasiswa pendemo.
Berbeda ketika para pendemo orasi di kantor Kejari Pandeglang, mereka di temui oleh pihak kejaksaan seperti di katakan Sahroni korlap aksi.
" kita tadi di kejari di sambut dan menyampaikan semua tuntutan juga menanyakan sejauh mana Aparat Penegak Hukum ( APH ) menangani persoalan dan temuan - temuan yang kita sampaikan. Pihak kejaksaan Negeri ( Kejari ) mengklarifikasi bahwa semua laporan perihal persoalan BPNT itu belum masuk ke kejari mereka belum tahu, jelasnya.
Sumber : Time
Oleh : Bardha
