• Jelajahi

    Copyright © JAGUARNEWS77.COM
    Best Viral Premium Blogger Templates

    OA PHIGMA paralegal

    Total Tayangan Halaman

    More Post

    ‎Satgas PKH Tertibkan PT RAPP dan PT GSL di Riau, 338 Ribu Hektare Areal PBPH Dicabut‎

    20/11/26, 23:06 WIB Last Updated 2026-11-20T16:07:12Z

    Foto: Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempertegas langkah penegakan hukum dan penataan kawasan hutan di Provinsi Riau. (Dok-Istimewa)



    ‎

    ‎JAGUARNEWS77.COM // RIAU – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempertegas langkah penegakan hukum dan penataan kawasan hutan di Provinsi Riau.
    ‎
    ‎Dalam penertiban terbaru, Satgas PKH mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) serta mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.
    ‎
    ‎Penertiban tersebut mencakup pencabutan izin PT RAPP atas areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare serta penguasaan kembali fasilitas PKS dan kebun kelapa sawit PT GSL pada lahan seluas 42 hektare.
    ‎
    ‎PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura. Langkah pemerintah ini menjadi bagian dari upaya penertiban pemanfaatan kawasan hutan, menyusul sejumlah temuan pelanggaran dan persoalan lingkungan yang disampaikan Satgas PKH.
    ‎
    ‎Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
    ‎
    ‎Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan di dalam areal kerja perusahaan, di antaranya kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.
    ‎
    ‎Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Berbagai temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap pemanfaatan kawasan hutan.
    ‎
    ‎Dengan dicabutnya perizinan PT RAPP, seluruh kegiatan di dalam areal izin tersebut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, pencabutan izin tidak serta-merta menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab hukum atas dugaan pelanggaran yang ditemukan.
    ‎
    ‎PT GSL turut ditertibkan
    ‎
    ‎Selain PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
    ‎
    ‎Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi menerima dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
    ‎
    ‎Aktivitas pengolahan tersebut diduga turut menjadi faktor yang mendorong perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
    ‎Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare, sekaligus penolakan terhadap permohonan pelepasan tersebut. Pemerintah juga melakukan penguasaan kembali terhadap areal PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL.
    ‎
    ‎Penertiban ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap kawasan hutan tidak hanya menyasar aktivitas pembukaan lahan, tetapi juga fasilitas pengolahan yang diduga berkaitan dengan hasil perkebunan dari kawasan hutan yang tidak memiliki izin.
    ‎
    ‎Libatkan lintas kementerian dan lembaga
    ‎
    ‎Pelaksanaan penertiban melibatkan
    ‎sejumlah pejabat lintas kementerian, lembaga, serta unsur aparat penegak hukum. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

    ‎Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.
    ‎
    ‎Jajaran lainnya yang ikut terlibat meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.
    ‎
    Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan penertiban kawasan hutan menjadi agenda lintas sektor yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengawasan keuangan, serta institusi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan kawasan.
    ‎
    ‎Pemulihan lingkungan menjadi pekerjaan lanjutan
    ‎
    ‎Dampak kebakaran lahan gambut, perambahan, serta kerusakan kawasan lindung tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan dan penguasaan lahan. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu sistem tata air, menurunkan kemampuan ekosistem menyimpan karbon, serta mempersempit ruang hidup satwa liar.
    ‎
    ‎Kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo juga menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan habitat gajah Sumatera. Oleh karena itu, penertiban kawasan hutan perlu diikuti langkah pemulihan ekologis, pengawasan lapangan yang berkelanjutan, serta upaya mencegah aktivitas ilegal kembali berlangsung.
    ‎
    ‎Penegakan hukum di sektor kehutanan juga dituntut berjalan secara transparan, terukur, dan konsisten, termasuk memastikan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran, pemulihan kerusakan lingkungan, serta pemenuhan kewajiban hukum pihak-pihak yang terkait.
    ‎
    ‎Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menyatakan terus menjalankan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan tujuan mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    ‎
    ‎
    ‎
    ‎
    ‎Reporter: Muhamad Alviyan
    ‎
    ‎
    ‎Editor: Alvin

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini