JAGUARNEWS77.COM // JAKARTA – Persoalan perkawinan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta bersama delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Malaysia.
Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya kepastian hukum perkawinan, perlindungan hak keluarga, serta akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan agama di tengah meningkatnya mobilitas lintas negara.
Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan kelembagaan antara PTA Jakarta dan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Kamis (19/11/2026).
Salah satu materi utama disampaikan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., yang memaparkan tata kelola dan implementasi Sidang Isbat Nikah (SIN) bagi WNI di luar negeri.
Paparan itu menjadi bagian dari pertukaran pengalaman mengenai penyelenggaraan peradilan, administrasi perkara, transformasi digital, serta penanganan persoalan hukum keluarga yang semakin kompleks akibat perkembangan hubungan sosial dan mobilitas masyarakat antarnegara.
Delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis dipimpin Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad.
Rombongan diterima langsung Ketua PTA Jakarta, Yang Mulia Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan dan aparatur peradilan agama wilayah Jakarta.
Perkawinan Tidak Tercatat Berpotensi Memunculkan Persoalan Hukum
Dalam paparannya, Muhammad Aliyuddin menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas WNI sebagai pekerja migran, pelajar, maupun diaspora di berbagai negara turut menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelayanan hukum keluarga.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perkawinan WNI di luar negeri yang belum tercatat sesuai ketentuan hukum Indonesia.
Persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan administratif.
Ketidakjelasan status pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan hambatan dalam berbagai urusan keperdataan, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, pencatatan kelahiran anak, pembuktian hubungan keluarga, hingga penyelesaian persoalan harta bersama dan hak waris.
Dalam kondisi tertentu, Sidang Isbat Nikah menjadi salah satu mekanisme hukum yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Namun, Aliyuddin menegaskan bahwa isbat nikah bukan sekadar prosedur untuk mempermudah penerbitan dokumen administrasi. Setiap permohonan tetap harus melalui pemeriksaan dan pembuktian yang cermat oleh hakim.
Pemeriksaan mencakup identitas para pemohon, bukti pelaksanaan perkawinan, keberadaan wali dan saksi, pemenuhan rukun serta syarat perkawinan, hingga kemungkinan adanya halangan hukum yang menyebabkan perkawinan tidak dapat disahkan.
Dengan demikian, penetapan isbat nikah harus didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa kemudahan memperoleh akses hukum tidak mengabaikan ketentuan perundang-undangan maupun perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang berkepentingan.
Regulasi Menjadi Landasan Penanganan Perkara
Lebih lanjut, Aliyuddin menguraikan sejumlah regulasi yang menjadi landasan dalam penanganan perkara perkawinan dan pelaksanaan isbat nikah.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.
Selain itu, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 mengenai izin penyelenggaraan sidang pengesahan perkawinan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Rujukan lainnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan isbat nikah atas perkawinan WNI di luar negeri, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
Berbagai ketentuan tersebut memberikan kerangka hukum bagi lembaga peradilan dalam menangani persoalan perkawinan lintas negara, termasuk memastikan kewenangan pengadilan dan prosedur yang harus ditempuh para pemohon.
Sebab, perkawinan yang telah dicatat oleh pejabat berwenang di luar negeri memiliki konsekuensi administratif yang berbeda dengan perkawinan yang belum tercatat dan memerlukan penanganan melalui mekanisme hukum tertentu.
Karena itu, pemahaman terhadap regulasi menjadi penting agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh kepastian status perkawinan di Indonesia.
PTA Jakarta dan Perlis Perkuat Kerja Sama Kelembagaan
Selain membahas persoalan isbat nikah, pertemuan tersebut juga menjadi sarana memperkuat hubungan kelembagaan antara institusi peradilan agama Indonesia dan Malaysia.
Ketua PTA Jakarta, Muh. Abduh Sulaeman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan kesempatan untuk memperluas wawasan, membangun komunikasi, serta saling mempelajari praktik penyelenggaraan peradilan di masing-masing negara.
Sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui hubungan kelembagaan tersebut meliputi teknis yudisial, administrasi perkara, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan organisasi peradilan.
Dalam kesempatan itu, Abduh Sulaeman juga memaparkan struktur kelembagaan peradilan agama di Indonesia yang terdiri atas 34 Pengadilan Tinggi Agama dan 446 Pengadilan Agama di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Ia berharap hubungan baik antara kedua institusi dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan.
Sementara itu, Ketua Hakim Syarie Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan kesempatan berdialog dengan jajaran PTA Jakarta.
Ia menilai pertemuan tersebut memberikan ruang untuk memahami lebih jauh sistem administrasi dan pelaksanaan tugas kehakiman di Indonesia. Pertukaran pengalaman antarlembaga juga dinilai penting dalam memperluas perspektif menghadapi persoalan hukum keluarga yang terus berkembang.
Digitalisasi Peradilan Harus Memberikan Manfaat Nyata
Pembahasan berikutnya menyoroti modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., menyampaikan materi bertajuk Digitalisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Paparan tersebut dimoderatori Hakim Tinggi Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.
Dalam pembahasan itu, digitalisasi ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas administrasi perkara, transparansi, akses informasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, transformasi digital tidak cukup hanya ditandai dengan penggunaan aplikasi atau penerapan sistem elektronik.
Keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana teknologi mampu memberikan kemudahan, mempercepat proses pelayanan, dan memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan.
Kesiapan sumber daya manusia, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan sistem elektronik juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan.
Dengan demikian, modernisasi teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi aparatur dan pembenahan tata kelola organisasi.
Integritas Hakim dan Perlindungan Masyarakat Tetap Menjadi Prioritas
Dalam pelayanan hukum lintas negara, koordinasi antarlembaga juga memegang peranan penting.
Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kementerian Agama, serta instansi administrasi kependudukan memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
Koordinasi tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, kewenangan lembaga, serta tahapan penyelesaian persoalan hukum keluarga.
Transparansi pelayanan, kepastian biaya sesuai ketentuan, perlindungan data pribadi, dan pengawasan kualitas layanan juga perlu menjadi perhatian bersama.
Di sisi lain, kemudahan akses terhadap pelayanan hukum tidak boleh mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Profesionalitas, integritas, serta kehati-hatian dalam menilai bukti tetap menjadi prinsip utama. Setiap permohonan harus diputus berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan administratif pemohon.
Hal tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan prosedur sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Ditutup dengan Pertukaran Cenderamata
Setelah pemaparan materi dan diskusi, rangkaian kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis ditutup dengan penyerahan cenderamata antara kedua institusi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi kunjungan dan penguatan hubungan kelembagaan.
Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan peradilan modern tidak hanya berkaitan dengan pembaruan teknologi dan administrasi, tetapi juga kemampuan lembaga hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, termasuk persoalan keluarga lintas negara.
Pertukaran pengalaman antara PTA Jakarta dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai tata kelola peradilan, penanganan perkara hukum keluarga, serta pengembangan pelayanan berbasis teknologi.
Pada akhirnya, keberhasilan lembaga peradilan tidak cukup diukur dari kecanggihan sistem digital maupun banyaknya inovasi pelayanan yang diterapkan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan lembaga peradilan menjaga independensi, menegakkan integritas, memberikan kepastian hukum, dan memastikan setiap masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan secara profesional dan bertanggung jawab.
Teknologi dapat mempercepat pelayanan, tetapi integritas, objektivitas, dan tanggung jawab aparatur tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang dipercaya masyarakat.
Reporter: Muhamad Alviyan
Editor: Alvin