• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    Perdata Diduga Di Pelintir Jadi Pidana, Gerah Diberitakan, Kejati Banten Bela Kejari Pandeglang Undang Wartawan Untuk Klarifikasi

    24/12/21, 09:35 WIB Last Updated 2021-12-24T02:40:23Z
    JAGUARNEWS77.com # Banten – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten beserta jajaran Kejari Pandeglang, mengundang wartawan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Banten guna mengklarisifikasi pemberitaan yang viral di sejumlah media online terkait adanya dugaan rekayasa kasus yang menimpa seorang Ibu merinisial MNH yang saat ini di tahan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang dengan sangkaan penggelapan unit kendaraan roda empat. Kamis 23 Desember 2021.


    Dalam keterangan persnya, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten, Adyaksa Darma Yuliano, SH,.MH  menerangkan kepada wartawan terkait kasus yang ditangani kejaksaan Negeri Pandeglang dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah disidangkan 2 kali yakni hari senin tanggal 20 Desember 2021 dan hari rabu tanggal 22 Desember 2021, Asintel Kejati Banten juga menjelaskan bahwa munawaroh menyatakan tidak memakai kuasa hukum dan ketika ditanya bersedia disidangkan munawaroh menjawab bersedia. 


    Pada bagian lain ketika ditanya wartawan terkait tidak adanya kuasa hukum yang mendampingi terdakwa dalam sidang, salah seorang jaksa menyampaikan bahwa kasus seperti yang dialami MNH tidak perlu pakai kuasa hukum mengingat kasusnya bukan kasus yang tergolong berat dan semuanya sudah sesuai prosedur hukum.


    “Sebelumnya sudah ditanyakan oleh jaksa kepada terdakwa saudari Munawaroh terkait kuasa hukum dan dijawab munawaroh tidak memakai Kuasa Hukum, semua sudah melalui mekanisme yang ada,”  ungkap Asintel Kejari Banten saat ditanya wartawan.


    Ditempat terpisah tim kuasa hukum dari Munawaroh Ujang Kosasih,SH dan Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH,.MH,. membantah pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Kejati Banten, Menurut kedua Kuasa Hukum Munawaroh, pada tanggal 8 Desember 2021 suami dan kakak kandung Munawaroh buka Kuasa untuk dan atas nama kepentingan hukum Munawaroh. 


    “Dan pada tanggal 9 Desember 2021 tim kuasa hukum berkunjung ke Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk berkoordinasi dengan JPU, tujuannya adalah mengajukan surat permohonan penangguhan dan minta izin menemui MNH di Rutan Pandeglang, namun kuasa hukum tidak diperbolehkan membawa tas yang isinya adalah berkas-berkas pengajuan penangguhan dan surat kuasa MNH, selain itu juga dilarang membawa HP,” ujar Advokat Ujang Kosasih.


    Lebih jauh Ujang Kosasih mempertanyakan kenapa dirinya tidak boleh membawa tas padahal isinya cuma berkas-berkas terdakwa, dan dijawab oleh keamanan intinya tidak boleh bawa tas.


    “Pokoknya gak boleh pak ini udah aturan disini,” ucap ujang menirukan perkataan keamanan.


    Diakui Ujang Kosasih, saat itu dirinya langsung pulang dengan membawa kekecewaan, kemudian Ujang Kosasih di telepon suami MNH sebelum disidangkan, video call dari rutan dan para kuasa hukum dikenalkan oleh suami MNH kepada MNH melalui video call. 


    “Munawaroh mengerti bahwa nanti dipersidangan akan didampingi penasehat hukum, bukti - bukti bisa dilihat di CCTV rutan terkait VC antara kuasa hukum dan MNH,” imbuhnya.


    Menurut Kuasa Hukum MNH, hal ini dijelaskan oleh tim kuasa hukum untuk membantah pernyataan Asintel Kejati Banten, bahkan kuasa hukum masih menyayangkan sikap Kejati Banten cenderung kepada pembelaan terhadap Kejaksaan Negeri Pandeglang, tetapi menurut tim kuasa hukum MNH itu wajar saja karena Kejari Pandeglang dibawah pengawasan Kejati Banten. 


    “Tak apalah itu hak Kejati membela intitusinya,” ucap Ujang Kosasih


    Senada disampaikan salah satu kuasa hukum MNH, Advokat Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH bahwa ia sendiri yang waktu itu datang ke Rutan Pandeglang untuk minta tanda tangan Kuasa MNH. 


    “Saya sendiri yang datang ke Rutan Pandeglang tanggal 21 Desember untuk minta tanda tangan kuasa MNH, ko dibilang tidak ada kuasa hukum, ini dapat diduga terdakwa ditekan untuk tidak mengakui kuasa hukumnya sendiri,” pungkas advocat bertubuh gempal asli kelahiran aceh ini. (Red) 


    BERITA SEBELUMNYA : 

    Diduga Salah Menerapkan Aturan Hukum dan Tak Beritahu Jadwal Sidang, Tim PH Kecewa Dan Praperadilan kan Polres serta Kejari Pandeglang



    Advokat Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH

    JAGUARNEWS77.com
     # Pandeglang, Banten - Ramai diberitakan berbagai media beberapa waktu yang lalu tentang dugaan Kepolisian Polres dan kejaksan negeri Pandeglang  Banten salah menetapkan aturan perundang undangan atas perkara yang dialami seorang ibu berisial MNW yang melakukan pengalihan objek fidusia. 

    Hal ini dikatakan oleh ketua tim Penasehat hukum NMW ujang kosasih, SH, beberapa waktu yang lalu, Ia menyayangkan penegakkan hukum di Polres Pandeglang Polda Banten dan Kejaksaan Negeri Pandeglang, padahal Kapolri sudah mengeluarkan Perkap Nomor 2 Tahun 2003, Perkap ini melarang Polisi menangani kasus hutang piutang dalam kasus ibu 3 orang anak yang saat ini ditahan, jelas ranah keperdataan dibuktikan dengan nomor perjanjian kontrak dan bukti cicilan tiap bulan, kemudian selain Perkap Nomor 2 Tahun 2003, ada juga Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang (Restorative Justice) penyelesaian perkara di luar hukum, dalam kasus ibu 3 orang anak tersebut layak diselesaikan di luar hukum jika Polisinya paham terkait Perkap tersebut.


    Unit 1 Satreskrim Polres Pandeglang Polda Banten tidak mengindahkan Perkap tersebut, menurut Ujang Kosasih berarti Polres Pandeglang melawan Kapolri. Ia juga memberikan pendapat hukumnya terkait UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Fidusia adalah UU ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya, dalam kasus ibu 3 orang anak tersebut mestinya Polisi juga harus mencermati perjanjian pokoknya, jika terdapat pelanggaran Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dan perjanjian ikutan tersebut gugur dengan sendirinya.


    Sementara itu, salah satu tim Penasehat hukum NMW, Advokat Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH, yang mengunjungi client nya tersebut ke kejaksaan negeri dan lapas Pandeglang kemarin, selasa, 21/12/2021, Kaget dan sangat kecewa dengan keterangan yang didapatnya dari pihak terkait. 


    Pasalnya kekecewaan ini dikarenakan clientnya sudah menjalani persidangan untuk yang pertama kalinya pada hari senin tanggal 20/12/2021 di Pengadilan Negeri Pandeglang tanpa didampingi oleh tim pengacaranya dan tanpa adanya pemberitahuan jadwal sidang dari pihak terkait kepada pihak keluarga NMW ataupun pihak tim pengacaranya. 


    Hal ini diduga dilakukan secara diam diam dikarenakan tim pengacara NMW sedang mem praperadilankan Polres dan Kejaksaan negeri Pandeglang


    "Sungguh hal yang sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Pandeglang, sudahlah diduga tidak menerapkan hukum dengan baik dan tepat eh tambah lagi ini client kami disidangkan tanpa adanya pemberitahuan kepada kami selaku tim pengacaranya maupun ke pihak keluarga, ada apa ini??? Pra peradilan yang kami lakukan akan tetap kami lakukan, kami pun sebagai tim pengacara akan melakukan semua upaya hukum terbaik untuk kepentingan client kami dan semoga ditingkat pengadilan, hakim bisa memutus perkara ini dengan putusan yang adil dengan membebaskan segala tuntutan terhadap client kami, karena jelas ini ranah Perdata bukan Pidana dan banyak aturan hukum yang ditabrak oleh pihak Polres dan Kejaksaan negeri Pandeglang dalam kasus client kami ini, kami akan perjuangkan demi client kami benar benar mendapatkan keadilan" Ujar Advokat Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH. (Red) 


    Berikut "SURAT TERBUKA" yang disampaikan oleh kakak kandung NMW yang didampingi suaminya :


    Sebelah kiri berkacamata kakak kandung NMW, sebelah kanan suami dari NMW


    SURAT TERBUKA


    Kepada

    Yang kami hormati bpk2 penegak hukum bpk pemangku jabatan amanah penegakan hukum baik yang mengawasi penegakan hukum maupun yang melaksanakan penegakan hukum kabupaten pandeglang propinsi banten wabil khusus bpk kapolres pandeglang bpk kepala kejaksaan negeri kabupaten pandeglang umum nya negara kesatuan republik indonrsia


    Perkenankan saya sofandi bin sayuti alm. Menyampaikan keluh kesah terhadap bpak2  dalam penanganan kasus yang menimpa saudara kandung saya (mnw) . Kami merasa terdholimi oleh bpk penegak hukum yang mana kasus yang menimpa saudara saya terkesan di paksakan sesungguhnya kasus tersebut menurut hemat kami  tergolong utang piutang atau perdata dipaksakan oleh penegak hukum menjadi pidana penggelapan 1 unit mobil klu tergolong penggelapan tentusaja unsurnya ada barang. yg di gelapkan ada orang yang terlibat penggelapan dan ada orang yg menerima barang yang di gelapkan itu unsurnya. di sini knapa kami sebut dipaksakan karena unsur itu hanya 1 orang yang di anggap menggelapkan yang di proses hukum sedangkan yang membantu dan yang menerima barang yang di gelapkan tidak di proses hukum oleh penegak hukum ( polres pandeglang) dan barang bukti berupa 1 unit mobil di anggap di TELAN bulat2 oleh si pelaku penggelapan .knapa sy sampaikan demikian ? Karna ketika bpk ujang kosasi selaku kuasa hukum terdakwa menanyakan barang bukti kepada penyidik. Penyidik menjawab barang bukti sudah di  antarkan beserta tersangka ke kejaksaan dan sebetulnya yg di antarkan ke kejaksaan itu hanya tersangka tidak beserta bb atu unit mobil  


    Oleh karna itu kami atas nama keluarga  mohon kiranya bpk2 pemangku jabatan amanah dalam penegakan hukum untuk dapat mengkroscek penanganan kasus yang menimpa saudara kami wabil khusus yang saya hormati bpk hakim yang menangani kasus saudara saya ini kami mohon untuk di bebaskan jangn sampai saudara kami ini menjadi kelinci percobaan oleh penegak hukum sungguhnya kasus seperti saudara kami ini di banten ini mungkin ribuan kasus namun tidak satupun yang di proses hukum.


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini