• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    Kasus MNW, Polres Dan Kejari Pandeglang Diduga Prematur, Salah Kaprah, Disinyalir Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum Di Indonesia, Bahaya.......

    30/12/21, 14:43 WIB Last Updated 2021-12-30T08:29:34Z
    JAGUARNEWS77.com # Pandeglang, Banten - Masih ingat dengan kasus MNW? seorang ibu rumah tangga di Pandeglang Banten yang mengalihkan objek fidusia berupa 1 unit mobil avanza yang dipidanakan oleh pihak leasing PT.PRO CAR INTERNASIONAL FINANCE ke Polres Pandeglang dengan sangkaan pasal 372 KUHP? Kini kasusnya secepat kilat di rampungkan oleh pihak Polres dan dilimpahkan ke Pengadilan oleh Kejari Pandeglang dan telah beberapa kali disidangkan.


    Dalam Sidang ketiga, terdakwa MNW dihadapkan Kejaksaan Pandeglang di Pengadilan Negeri Pandeglang, bertempat di  Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Pandeglang, Rabu (29/12/2021).


    Pada sidang ketiga tersebut dipimpin Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua Indira Patmi, didampingi Hakim Anggota Agung Darmawan dan Hakim Anggota Eva Qoriziqiah.


    Dari Kejaksaan Negeri Pandeglang yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuliawati Satradisurya dan JPU Hendra Melyana.


    Usai sidang tersebut, disampaikan Humas Pengadilan Negeri Pandeglang Eswin Sugandhi mewakili 3 Pimpin Hakim tersebut, untuk sidang keempat selanjutnya dari Kejaksaan akan menghadirkan saksi dan ahli yaitu hari Rabu tanggal 5 Januari 2022.


    Lanjut Eswin, untuk terdakwa MNW saat ini masih ditahan di Rutan Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang. Lalu, dari Hakim masih belum menentukan pasal apa yang pasti disangkakan kepada terdakwa MNW, apakah pakai Pasal 372 KUHP atau Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.


    "Hakim belum menentukan secara pasti pasal mana yang dikenakan kepada terdakwa MNW, saat ini terdakwa MNW masih ditahan di Rutan Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang," terang Eswin.


    Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”


    Pasal 372 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".


    Selain penerapan pasal yang masih belum bisa ditentukan, barang bukti berupa 1 unit mobil avanza pun tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, dimana pada saat BB tersebut disita oleh pihak Polres seharusnya diserahkan bersama pada saat penyerahan tersangka P21ke kejari pandeglang dimana pada saat pihak kejari mengundang wartawan untuk memberikan klarifikasi berita dikatakan ada di kejari sedangkan dipersidangan terungkap BB berupa 1 unit mobil avanza tersebut belum diketahui keberadaannya, sungguh aneh tapi nyata.


    "Seharusnya saksi 3 a/n hendriyadi yang telah menerima uang sebesar tiga ratus ribu dari jabur dan jabur itu sendiri, keduanya seharusnya ditangkap kalau kita mau bicara undang undang karena keduanya "turut serta" ini malah se enaknya aja berkeliaran, ada apa ini????" Ujar Advokat ujang kosasih,SH ketua tim penasehat hukum MNW.


    "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindugan Konsumen diatur dengan UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya ini yang digunakan" tutup Adv Ujang Kosasih


    "Kasus ini menurut hemat saya sudah menjadi kasus yang luarbiasa bukan kasus yang biasa-biasa aja, kenapa? Seharusnya kasus ini merupakan kasus perdata sesuai dengan undang undang nomor 8tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tetapi dilaporkan ke polres pandeglang dengan sangkaan pasal 372 KUHP padahal sewaktu Kabagreskrim Polri yaitu Komjend Pol Susno Duadji telah mengeluarkan surat edaran bahwa kepolisian tidak boleh menerima laporan terkait fidusia tapi ini diterima laporannya oleh Pihak Polres Pandeglang, berikutnya laporan di Polres Pandeglang atas kasus ini sangat cepat sekali rampungnya secepat kilat dan P21 sedangkan Kejari Pandeglang juga langsung melakukan penahan terhadap client kami tanpa adanya pertimbangan kemanusian bahwa client kami ini ibu dari 3 orang anak yang masih balita dan surat penangguhan penahanan dari kami diabaikan bahkan kasus pun sama dikejari secepat kilat petir menyambar langsung dilimpahkan di pengadilan bahkan sidang pertama dan kedua kami selaku PH maupun pihak keluargatidak diberikan surat pemberitahuan" ujar salah satu penasehat hukum MNW, Advokat TM Luqmanul Hakim, SE, SH, MH.


    Ditambahkan oleh Advokat Teuku Luqmanul Hakim, SE,SH,MH "kalau kita mau bicara juga tentang Undang undang fidusia itu lex specialis dimana Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), tambah lagi dengan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan dalam undang undang fidusia Pasal 4 mengatakan : 
    "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".
    Pasal 21 mengatakan : "Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara". Ini sudah kacau semua, penerapan hukum sudah salah kaprah, P21 prematur, PH masuk Ke Kejari dan Lapas tidak boleh bawa tas, dokumen dan HP, sidang pertama kedua PH dan keluarga tidak diberitahu, BB satu unit avanza sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, hakim juga masih belum tahu mau menerapkan pasal yang mana, ini bisa jadi preseden buruk bagi dunia penegakan hukum di Indonesia dan bila ini tidak mau jadi preseden buruk maka hakim harus menegakkan hukum seadil adilnya dengan memvonis bebas client kami, kami pun akan bersurat ke Paminal Mabes Polri atas penanganan client kami di Polres Pandeglang, kami juga akan berkirim surat ke Kejaksaan agung yang akan kami tembuskan ke presiden RI, bahaya ini kasus seperti ini, luarbiasa". (Red)





    Komentar

    Tampilkan

    Terkini