• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    Kapolri Dan Kejagung Harus Segera Turun Kebawah Mengevaluasi Penegakan Hukum Di Polres Pandeglang Dan Kejaksaan Negeri Pandeglang

    31/12/21, 21:48 WIB Last Updated 2021-12-31T14:48:13Z
    Belum Pasti Pasal 372 KUHP atau Pasal 36 UU Fidusia Disangkakan, Terdakwa MNW Masih Ditahan Kejari Pandeglang

    JAGUARNEWS77.com # Pandeglang, Banten  - Sidang ketiga terdakwa MNW dihadapkan Kejaksaan Negeri Pandeglang di Pengadilan Negeri Pandeglang, bertempat di  Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Pandeglang, Rabu (29/12/2021).


    Pada sidang ketiga tersebut dipimpin Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua Indira Patmi, didampingi Hakim Anggota Agung Darmawan dan Hakim Anggota Eva Qoriziqiah.


    Dari Kejaksaan Negeri Pandeglang yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuliawati Satradisurya dan JPU Hendra Melyana.


    Dalam persidangan terdengar jelas kesaksian 3 orang saksi yang dihadirkan JPU,
    Bahwa 2 orang saksi dari PT. PRO CAR INERNASIONAL FINANCE, hanya bertugas menagih cicilan yg tertunggak kepada terdakwa.

    Usai sidang tersebut, disampaikan Humas Pengadilan Negeri Pandeglang Eswin Sugandhi mewakili 3 Hakim tersebut, untuk sidang keempat selanjutnya dari Kejari Pandeglang akan menghadirkan saksi dan ahli. Pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sidang keempat.


    Lanjut Eswin, untuk terdakwa MNW saat ini masih ditahan di Rutan Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang. Lalu, dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota masih belum menentukan pasal apa yang pasti disangkakan kepada terdakwa MNW, apakah pakai Pasal 372 KUHP atau pakai Pasal 36 UU Fidusia


    "Hakim Ketua dan Hakim Anggota belum menentukan secara pasti pasal mana yang dikenakan kepada terdakwa MNW, saat ini terdakwa MNW masih ditahan di Rutan Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang," terang Eswin.


    UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.


    UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia adalah undang-undang ikutan yang mengikuti perjanjian pokok hal ini diatur pada pasal 4 , 


    Pasal 372 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".


    Menurut, kuasa hukum terdakwa MNW Advokat Ujang Kosasih, S.H, dari dugaan kriminalisasi atas diri terdakwa MNW yang saat ini ditahan, menurut pandangan hukum saya selaku penasehat hukum terdakwa MNW, itu akibat kedangkalan hukum yang dilakukan baik oleh penyidik polres pandeglang maupun JPU, terdakwa jelas punya nomor perjanjian kontrak dengan PT. PRO CAR FINANCE, isi perjanjian tersebut sangat jelas tentang hutang piutang, terdakwa diwajibkan membayar setiap bulan Rp. 3.788.396 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan enam  rupiah) tenor 48 bulan, berakhir Oktober 2022, ini jelas ranah keperdataan, lalu JPU dalam dakwaan kesatu meletakan pasal 372 jo 55 KUHP,?? ini kan untuk pidana umum, ingat ada pasal 63 KUHP, yang dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum mas..pungkas ujang kosasih.


    Jaksa Agung harus menggunakan kewenangannya dalam proses penuntutan, lembaga Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas p yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut / mengesampingkan perkara pidana kemuka persidangan, Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk  mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf C UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
    kasus terdakwa MNW termasuk kepentingan umum karena menyangkut masyarakat konsumen di seluruh indonesia.


    PH TERDAKWA TEUKU MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM, S.H., M.H. menjelaskan bahwa : 


    "Barang bukti yang dihadirkan JPU salah satunya akta fidusia dan sertifikat jaminan fidusia sementara kendaraan yang menjadi objek perkara tidak dilakukan penyitaan, nama nama saksi yang membantu dan yang menerima kendaraan walaupun telah di BAP tapi tidak dilakukan penahanan baik oleh Polres maupun JPU, malah bebas berkeliaran tanpa diproses, Kedua surat bukti tersebut ada karena sebelumnya ada perjanjian hutang piutang, lihat Pasal 4 UU Fidusia, yang jelas masuk UU Fidusia bersifat khusus berasaskan Lex Specialis, bukan ketentuan umum berasaskan Lex Generalis. Kalau begitu seharusnya terdakwa disangkakan Pasal 36 UU Fidusia dong. Bukan, malahan Pasal 372 KUHP yang disangkakan," ujar Luqmanul Hakim.


    Luqmanul Hakim menegaskan lagi, Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (Lex Specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (Lex Generalis).


    "Nah, seharusnya para pelaku usaha / leasing pembiayaan, kalau ada kasus seperti yang mirip dialami klien saya, maka pihak leasing pembiayaan harus melakukan gugatan, begitu dong. Jangan malahan langsung datang ke Polsek atau Polres untuk bikin laporan LP, kan jelas lho, kalau ini ranah perdata awalnya ada  perjanjian hutang piutang, ada akta fidusia dan sertifikat jaminan fidusia, bukan ranah pidana umum. Kalau ranah UU Fidusia selesaikanlah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu yang benar jalurnya. Dari BPSK baru bisa arah ke Pengadilan Negeri gugat secara perdatanya, karena jelas klien  kami telah lalai atau ingkar janji, ya semestinya di gugatan wanprestasi," jelas Advokat Luqmanul Hakim. (Red)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini