• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    Belum Pasti Pasal 372 KUHP atau Pasal 36 UU Fidusia Disangkakan, Terdakwa MNW Masih Ditahan Kejari Pandeglang, Aneh Bin Ajaib

    30/12/21, 15:53 WIB Last Updated 2021-12-30T08:54:12Z
    JAGUARNEWS77.com # Pandeglang,Banten - Sidang ketiga terdakwa MNW dihadapkan Kejaksaan Negeri Pandeglang di Pengadilan Negeri Pandeglang, bertempat di  Ruang Sidang Prof. Dr. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Pandeglang, Rabu (29/12/2021).


    Pada sidang ketiga tersebut dipimpin Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua Indira Patmi, didampingi Hakim Anggota Agung Darmawan dan Hakim Anggota Eva Qoriziqiah.


    Dari Kejaksaan Negeri Pandeglang yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuliawati Satradisurya dan JPU Hendra Melyana.


    Usai sidang tersebut, disampaikan Humas Pengadilan Negeri Pandeglang Eswin Sugandhi mewakili 3 Hakim tersebut, untuk sidang keempat selanjutnya dari Kejari Pandeglang akan menghadirkan saksi dan ahli. Pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sidang keempat.


    Lanjut Eswin, untuk terdakwa MNW saat ini masih ditahan di Rutan Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang. Lalu, dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota masih belum menentukan pasal apa yang pasti disangkakan kepada terdakwa MNW, apakah pakai Pasal 372 KUHP atau pakai Pasal 36 UU Fidusia


    "Hakim Ketua dan Hakim Anggota belum menentukan secara pasti pasal mana yang dikenakan kepada terdakwa MNW, saat ini terdakwa MNW masih ditahan di Rutan Pandeglang oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang," terang Eswin.


    *UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*


    Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”


    Pasal 372 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".


    Menurut, kuasa hukum terdakwa MNW Advokat Ujang Kosasih, S.H, dari dugaan kriminalisasi atas diri terdakwa MNW yang saat ini ditahan, menurut pandangan hukum saya selaku penasehat hukum terdakwa MNW, Jaksa Agung harus menggunakan kewenangannya, dalam proses penuntutan lembaga Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas p yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut / mengesampingkan perkara pidana kemuka persidangan, Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk  mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf C UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
    kasus terdakwa MNW termasuk kepentingan umum karena menyangkut masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.


    Pasal  4 UU Fidusia berbunyi: Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi.


    Pasal  21 UU Fidusia, pada ayat (1) berbunyi : Pemberi  Fidusia  dapat  mengalihkan  benda  persediaan  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  dengan cara  dan  prosedur  yang  lazim  dilakukan  dalam  usaha  perdagangan. Lalu pada ayat (2) berbunyi : Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku,  apabila  telah  terjadi  cidera  janji  oleh debitor  dan  atas  Pemberi  Fidusia  pihak  ketiga. Kemudian, pada ayat (3) berbunyi : benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  yang  telah  dialihkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  wajib  diganti  oleh  Pemberi  Fidusia  dengan  objek  yang  setara. Dan pada, ayat (4) berbunyi : Dalam  hal  Pemberi  Fidusia  cidera  janji,  maka  hasil  pengalihan  dan  atau  tagihan  yang  timbul  karena pengalihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  demi  hukum  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia pengganti  dari  objek  Jaminan  Fidusia  yang  dialihkan.


    Menurut, kuasa hukum kedua terdakwa MNW Advokat T. M.  Luqmanul Hakim, S.H., M.H., pada Pasal 21 Ayat 3 berbunyi  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  yang  telah  dialihkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)  wajib  diganti  oleh  Pemberi  Fidusia  dengan  objek  yang  setara. Jelas ada kaitan erat pada Pasal 4 dan Pasal 21 UU Fidusia.


    "Barang bukti yang dihadirkan JPU salah satunya akta fidusia dan sertifikat jaminan fidusia. *Kedua surat tersebut ada karena sebelumnya ada perjanjian hutang piutang* lihat Pasal 4 UU Fidusia, yang jelas masuk UU Fidusia bersifat khusus berasaskan Lex Specialis, bukan ketentuan umum berasaskan Lex Generalis. Kalau begitu seharusnya terdakwa disangkakan Pasal 36 UU Fidusia dong. Bukan, malahan Pasal 372 KUHP yang disangkakan," ujar Luqmanul Hakim.


    Luqmanul Hakim menegaskan lagi, Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (Lex Specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (Lex Generalis). *Juga dijelaskan didalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP berbunyi : Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*


    "Nah, seharusnya para pelaku usaha / leasing pembiayaan, kalau ada kasus seperti yang mirip dialami klien saya, maka pihak leasing pembiayaan harus melakukan gugatan, begitu dong. Jangan malahan langsung datang ke Polsek atau Polres untuk bikin laporan LP, kan jelas lho, kalau ini ranah perdata awalnya ada  perjanjian hutang piutang, ada akta fidusia dan sertifikat jaminan fidusia, bukan ranah pidana umum. Kalau ranah UU Fidusia selesaikanlah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu yang benar jalurnya. Dari BPSK baru bisa arah ke Pengadilan Negeri gugat secara perdatanya, karena jelas klien  kami telah lalai atau ingkar janji, ya semestinya di gugatan wanprestasi," jelas Advokat Luqmanul Hakim. (Red)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini