• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    Ombudsman Soroti Carut Marut Penerima Bansos di Lebak

    06/06/20, 15:44 WIB Last Updated 2020-06-06T08:44:04Z
    JAGUARNEWS77.com # Lebak, Banten – Banyaknya pendataan penerima bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran di Kabupaten Lebak. Hal itu disoroti serius oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan. Menurut Dedy Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus bersinergi dengan pihak Desa dalam melakukan pendataan penerima bansos.


    “Kami mendorong agar semua pihak, baik itu Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, dan RT/RW agar bersinergi untuk menyusun pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan, sehingga bisa langsung di eksekusi.’’ucap Dedy Irsan kepada awak media, Sabtu 6 Juni 2020.



    Dedy menjelaskan saat ini laporan yang diterima oleh Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten yaitu proses prosedur untuk penerima bantuan sosial yang tidak jelas. Kata Dedy masyarakat yang melapor bahwa banyak yang terkena dampak tapi tidak mendapatkan bantuan.


    “Laporan dari masyarakat, penerima bansos tidak tepat sasaran karena ada yang lebih membutuhkan sedangkan warga terdampak malah tidak mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, pelapor juga memaparkan saat menerima bantuan tidak sesuai karena adanya pungli dari aparat di lapangan.’’tutur Dedy.


    Masih kata Dedy, pihaknya melihat pendataan dan penyaluran bansos saat ini masih carut marut. Sementara itu, di tingkat instansi daerah masih mencari formula untuk menyampaikan informasi terkait bansos dengan baik dan lengkap.


    Dedy menyebut telah menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk melalui Ombudsman Perwakilan Banten. Menurutnya saat ini, sudah banyak laporan yang masuk ke Ombudsam perwakilan Provinsi Banten diselesaikan.


    “Ada banyak laporan yang sudah diselesaikan, dari para pelapor yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan bansos setelah adanya tindak lanjut dari Ombudsman Perwakilan Banten.’’ujar Dedy.

     


    Hingga pukul 20.00 WIB malam ini kata Dedy, Ombudsman Banten telah menerima sebanyak 105 aduan atau lebih dari 90 persen terkait bansos bagi warga terdampak Covid-19. Sisanya, layanan keuangan sebanyak 8 laporan dan layanan kesehatan dua (2) laporan serta layanan transportasi sebanyak satu (1) laporan jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan tertinggi secara nasional.


    “Kita membuka posko aduan sejak 29 April yang lalu, laporan yang masuk mayoritas terkait permasalahan bansos dari pemerintah dengan jumlah 116 pengaduan dari masyarakat.’’terang Dedy.


    Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqi menjelaskan pihaknya akan terus merespon pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Menurut Zainal, sejauh ini narahubung di tiap Pemda telah cukup sigap menindaklanjuti laporan yang diteruskan Ombudsman.


    “Alhamdulillah, dalam beberapa kasus sudah selesai dan masyarakat yang membutuhkan telah mendapat haknya. Ombudsman sudah membuat komitmen dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota serta menunjuk narahubung di tiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat,”kata Zainal.


    Hal ini, lanjutnya, juga tidak terlepas dari proses verifikasi awal terhadap setiap laporan. Sementara, untuk laporan yang disampaikan harus secara lengkap. Seperti identitas, alamat lokasi maupun kronologis masalahnya, sehingga bisa cepat ditindaklanjuti.


    ” Kami menghimbau masyarakat agar bisa menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dalam pengaduannya.”ucap Zainal.


    Untuk diketahui, seluruh sebaran pengaduan terkait bansos yang ada di Provinsi Banten didominasi dari Tangerang Raya, yakni 60 aduan, dengan rincian Kota Tangerang Selatan 20 aduan, Kota Tangerang 21 aduan, dan Kabupaten Tangerang 19 aduan. 


    Pengaduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang delapan (8) Laporan, Kota Serang delapan (8) Laporan, Kabupaten Pandeglang (2) laporan), dan Kabupaten Lebak 14 Laporan. Sementara tujuh (7) laporan berupa pengaduan terkait instansi pusat dan instansi lainnya (BUMN).


    Sebelumnya sempat viral bahwa puluhan wargayang tinggal di rumah gubug di Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Lebak, Banten yang memang terdampak dari Corona atau Covid-19 tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.


    “Baru kali ini dapat bantuan, sebelumnya gak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Kalau pendataan dari Desa atau Kecamatan mah sering, tapi tidak dapat.’’ucap Herni sambil menujuk ke arah rumah miliknya kepada awak media, Kamis 21 Mei 2020.


    Masih kata Herni, saat ini kondisi suaminya hanyalah bekerja serabutan dengan pengasilan yang tidak menentu setiap harinya.Terlebih semenjak wabah virus Corona menyerang, kehidupan Herni ikut terganggu akibat kebijakan tidak boleh keluar rumah.


    Sambil diiringi tangisan kecil Herni bercerita bahwa semenjak wabah virus Corona suami yang menjadi tulang punggung keluarga tidak bisa mencari nafkah karena di PHK. Bahkan, untuk membeli kebutuhan pokok beras saja keluarganya sudah kesulitan.


    "Ke sini ga boleh, ke sana ga boleh, ga boleh kumpul-kumpul, sementara saya orang ga punya, mau makan dari mana kalau kita di rumah aja," kata Herni dengan mata berkaca-kaca. 


    Hal yang sama dikatakan Asnawi (65) tahun Warga Kampung Bojongleles Desa Bojongleles Kecamatan Cibadak. Asnawi bercerita bahwa dia pernah dua hari tidak makan karena tidak mampu untuk membeli beras. Kata Asnawi dia saat ini tinggal hanya seorang diri setelah istrinya meninggal dunia. Asnawi mengaku ia selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari program pemerintah.


    “Kadang dapat bantuan dari tetangga, saya numpang di tanah milik tetangga. Dulu juga bantuan rehab rumah dari warga.’’terang Asnawi.


    Reporter : Bardha Khaswandha
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini