• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    LSM GERAM BANTEN INDONESIA Nilai, Pemdes Curugbitung Abaikan UU KIP

    24/05/20, 10:57 WIB Last Updated 2020-05-24T21:27:49Z
    JAGUARNEWS77.com # Lebak - Sebanyak 284 warga Desa Curugbitung Kec Curugbitung Kab Lebak menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai/BST dampak Covid-19. Penyaluran bantuan yang bersumber dari APBN tersebut dilaksanakan pada Sabtu 23/05 -2020. 


    Namun dari sejumlah nama penerima bansos, masih ada beberapa nama penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran hingga menuai protes dari berbagai pihak. Said, selaku pengurus GERAM BANTEN INDONESIA DPC Lebak yang sejak awal melakukan monitoring terhadap Bansos Covid-19 ini menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Desa setempat yang dinilai berusaha menutup nutupi informasi data penerima bansos tersebut. "Saat berkoordinasi awal dengan TKSK Kecamatan Curugbitung dan dihadiri salah satu petugas operator data  banyak kejanggalan terjadi, mulai dari TKSK dan Sekdes setempat seolah menutup nutupi data penerima bansos yang kami minta" ujar Said. 


    "Kini kecurigaan kami terbukti, saat kami temukan adanya informasi tentang salah satu penerima bantuan yang merupakan isteri seorang PNS",tambahnya.


    Senada yang disampaikan Said, menurut keterangan salah satu warga setempat Saepul Bahri, bahwa benar saat mereka meminta informasi terkait data data penerima bansos ini sangat sulit diperoleh. 


    "Mulai dari pegawai Pemerintah Desa hingga TKSK sangat sulit untuk dimintai informasi, padahal niat kami hanya ingin mengawal bansos ini agar tepat sasaran".


    Dia juga berharap, Pemerintah Desa Curugbitung harus lebih terbuka dan bisa menjaga kondusifitas,agar tidak terjadi reaksi berlebihan dari warga dengan adanya beberapa penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. 


    Sementara itu, Rusdi yang merupakan Kaur Desa Curugbitung membenarkan adanya isteri dari Sekdes dan isteri dari seorang PNS yang menjadi penerima bantuan sosial tunai tersebut.


    Ditempat terpisah, Haji Muyung selaku Koordinator GERAM BANTEN DPC Lebak sangat menyesalkan sikap Pemerintah Desa dan TKSK, mereka dinilai sudah mengabaikan UU  Nomor 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 


    "Saya berharap, pihak pihak terkait bisa memfasilitasinya, karena Data tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa nama penerima bantuan sudah sangat tepat sasaran".


     Dan saya ingatkan kepada rekan rekan dilapangan bahwa ini belum selesai, karena penyaluran bantuan ini baru tahap awal, jadi lakukan terus pengawasan ". Pungkasnya


    Reporter : Bardha Khaswandha
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini