• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    Enam Desain Baru Pembangunan Papua

    17/05/20, 21:37 WIB Last Updated 2020-05-17T14:41:44Z


    JAGUARNEWS77.COM # Jakarta -  Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat kembali digenjot. Kali ini, melalui pendekatan kontekstual lokal Papua, yang tak lain adalah komitmen Presiden RI, Joko Widodo. Apalagi, dalam melanjutkan pemerintahan di periode ke-II, Jokowi juga telah menyatakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua merupakan sasaran utama menuju berakhirnya Otonomi Khusus Papua, pada 2022 mendatang.


    Ternyata, Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah mempersiapkan desain baru percepatan pembangunan Papua secara holistik. Salah satunya dengan cara menggabungkan pendekatan kultural, ekologis, ekonomi inklusif, dan keamanan insani (human security). 


    “Kementerian PPN/Bappenas intensif melakukan konsultasi publik dengan berbagai komponen masyarakat Papua untuk merumuskan kebijakan terbaik bagi masa depan Papua. Dalam perspektif kami, pendekatan afirmatif, akseleratif, dan asimetris perlu dielaborasi ke level kebijakan, regulasi, dan anggaran untuk menjawab kebutuhan Papua yang bersifat khusus,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam siaran pers yang dietrima RRI.co.id, Minggu (17/5/2020).



    Suharso menerangkan, terdapat enam langkah percepatan pembangunan Papua. 


    “Pertama, mempercepat pembangunan SDM dan pelayanan dasar ke seluruh pelosok Papua dengan pendidikan berpola asrama, pola sekolah unggul dan vokasi, juga pelayanan sosial dasar ke level kampong,” ungkap Shuharso.


    Personel Dit Polair Polda Papua melakukan patroli di Teluk Youtefa, Jayapura, Papua, Rabu (15/4/2020). Patroli di kawasan taman wisata alam Teluk Youtefa yang biasa ramai dikunjungi warga tersebut untuk mengantisipasi kerumunan demi pencegahan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/foc.


    Nomor dua, lanjutnya, memetakan potensi ekonomi untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru sesuai basis kluster tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat.


    “Saireri, Tabi, Laa Pago, Animha, Mee Pago, Domberai dan Bomberai adalah terobosan awal Kementerian PPN/Bappenas menetapkan tujuh Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) wilayah adat,” terang Suharso.


    Pemilihan tujuh wialayan adat itu, kata dia, juga dengan berbagai komoditas unggulan yang dikelola hulu ke hilir.


    Nomor tiga, Kementerian PPN/Bappenas telah mendesain percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas internal guna membuka isolasi wilayah, pelayanan dasar, dan percepatan pusat ekonomi di kawasan strategis. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Pariwisata prioritas Raja Ampat, dan pengembangan pola jembatan udara di pedalaman dan pusat kota/kabupaten menjadi pilihan.


    Nomor empat, Bappenas juga mengatur penataan dan penguatan otonomi khusus (otsus), antara lain tata kelola dana otsus, penguatan distrik (kecamatan), peningkatan sinergi perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan kebijakan dan manajemen ASN kontekstual Papua.


    “Dalam konteks otsus, sejalan dengan arah Prolegnas Priorita 2020, Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya redesain revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang Dana Otsus akan berakhir pada 2022,” kata dia.


    Nomor lima, pendekatan ekologis yang menghormati lingkungan hidup dan perubahan iklim di wilayah Papua. Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan untuk mendesain pembangunan berkelanjutan. “Apalagi, dengan penetapan Papua Barat sebagai provinsi Konservasi dan Visi Papua 2100,” jelasnya.


    Visi 2100 Papua adalah kesepakatan Papua dan Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan dalam 2018-2023. Penetapan Papua Barat telah menjadi satu satunya provinsi berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunan. Legalitas tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan diterbitkan tepat pada penyelenggaraan Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE), pada Oktober 2018.


    Nomor Enam, Kementerian PPN/Bappenas akan memperkuat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Papua. Langkah parsial dan sektoral kementerian/lembaga harus sinergis dengan langkah pemerintah daerah.


    “Kami juga sedang mempersiapkan kerangka baru percepatan pembangunan Papua yang holistik sebagai perubahan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” tegas dia.


    Demi mendapatkan masukan konstruktif, kata dia, menyelaraskan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan berkelanjutan yang kontekstual Papua sangat diperlukan.


    Keterbukaan


    Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan sekaligus Ketua Desk Papua, Oktorialdi mengatakan Bappenas telah menggelar Dialog Nasional Refleksi Pembangunan Papua, pada Kamis (14/5/2020).


    “Dialog itu untuk menjaring berbagai masukan untuk mempertajam konsep desain baru dalam percepatan pembangunan Papua yang holistik dan inklusif,” kata Oktorialdi.


    Dia juga menjelaskan, dialog tersebut dihadiri Deputi V KS Jaleswari Pramodhawardani, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safanpo, Dekan Fakultas Pertanian UNIPA Agus Sumule, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andrikus Mofu, Direktur Eksekutif Papua Language Institute Samuel Tabuni, Sekretaris II Dewan Adat Papua Jhon Gobai dan Ketua Gugus Tugas Papua UGM Bambang Purwoko.


    Sumber : rri.co.id

    Oleh.     : Redaksi jaguarnews77.com

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini