• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel

    Kemendagri : 93% Persen Daerah Telah Alihkan APBD gunaTangani Covid-19 Mencapai Rp 55 Triliun

    13/04/20, 13:25 WIB Last Updated 2020-04-13T06:29:30Z


    jaguarnews77.com # Jakarta - Kemendagri : 93% Persen Daerah Telah Alihkan APBD gunaTangani Covid-19 Mencapai Rp 55 Triliun
    KBRN, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut jika sebanyak 93% provinsi sudah melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna penanganan virus corona (COVID-19). Hingga Minggu (12/4), total dana yang dialuhkan tercatat sebesar Rp 55 Triliun.


    “Total sudah sekitar Rp. 55 Triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing ini,” kata DR. Moch. Ardian N., M.Si, Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, (13/4/2020).


    Jumlah ini merupakan data terakhir yang masuk pada tanggal 12 April 2020, dan kemungkinan akan bertambah.


    “Angka ini akan terus bertambah, karena saat ini data terhimpun masih 93,73 persen. Kami masih akan terus update terutama bagi daerah yang belum melapor,” lanjut Ardian.


    Refocusing dan realokasi anggaran ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor.1 Tahun 2020, yaitu agar seluruh kepala daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) atau realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net).


    Refocusing dan realokasi APBD dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.


    Dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, para kepala daerah juga diinstruksikan agar menghimbau masyarakat supaya tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid- 19. 


    “Namun, bagi yang terlanjur mudik agar melakukan isolasi mandiri dan melaksanakan protokol kesehatan,” tutup Ardian.


    Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menandatangani intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020 tentang 
    Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


    Dalam Inpres tersebut Seluruh kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan ke Kementerian Keuangan. Selain itu setiap K/L juga harus mempercepat pelaksanaan barang dan jasa guna penanggulangan virus corona dan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana, begitu pula aturan turunannya.


    Jokowi juga telah menambahkan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani penyebaran virus corona.


    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sumber dana bisa berasal dari realokasi belanja kementerian/lembaga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA), alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak mendesak, dana abadi, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).


    Sumber : rri.co.id

    Oleh      : Redaksi jaguarnews77.com

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini