• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    Adnan : ASN Di Larang Jadi Ketua Dan Anggota BPD

    01/03/20, 00:25 WIB Last Updated 2020-04-01T15:28:46Z
         Adnan purichta Ichsan (Bupati Gowa)

    JAGUARNEWS77.COM # GOWA — Adanya kepala sekolah yakni Kepala SDN Jonjo I, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Syahrir Musu yang merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akhirnya ditanggapi tegas oleh Bupati Gowa.

    Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan kepada media, di ruang kerjanya menegaskan seorang ASN (aparatur sipil negara) dilarang untuk merangkap jabatan baik sebagai ketua maupun anggota BPD.

    Hal itu ditegaskannya menyusul adanya rangkapan jabatan yang dilakukan Kepala SDN I Jonjo tersebut sebagai Ketua BPD Parigi.
    “Sangat tidak boleh dan sangat dilarang. ASN tidak boleh merangkap jabatan apapun. 

    Yang bersangkutan harus memilih apakah dia mau jadi ASN atau dia memilih jadi BPD. 

    Kalau memilih jadi BPD maka silakan mengundurkan diri sebagai ASN,” tandas Adnan.
    Seperti diketahui, Syahrir Musu ini merangkap jabatan sebagai Ketua BPD Parigi selain tugas utamanya sebagai kepala sekolah. 

    Diketahui juga kepsek ini menerima dua kali gaji yang semuanya bersumber dari APBN.
    bersangkutan juga menerima gaji bersumber dari APBN dan hal ini tidak dibenarkan oleh undang-undang. 

    Karena rangkapan jabatan itulah sehingga sejunlah kalangan menyoroti Syahrir Musu tersebut apalagi dianggap telah merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 29 huruf (i) Junto Pasal 51 huruf (i) tentang penyelenggara negara yang merangkap jabatan.
    Bahkan pada Pasal 1 angka 1 junto Pasal 3 junto Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 UU tersebut.

    Kepala SDN 1 Jonjo, hal serupa juga terjadi di Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo. 

    Di mana Ketua BPD desa setempat juga adalah seorang guru di salah satu SMP yang ada di wilayah itu yang berstatus sebagai ASN.
    Kadis Pendidikan Gowa, Dr Salam yamg dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku baru mendengar informasi ini. 

    Salam pun menegaskan kepala sekolah maupun guru yang berstarus ASN tidak dibenarkan memiliki jabatan lain apalagi sebagai ketua BPD.
    “Kepala sekolah ataupun guru yang menduduki jabatan lain, apa lagi sebagai ketua BPD dan digaji oleh negara itu sama sekali tidak diperbolehkan. 

    Kami akan cek dulu, kalau memang terbukti menjabat maka kami akan sanksi tegas yang bersangkutan,” tandas Dr Salam.
    Camat Parigi, Hartati yang dihubungi via telepon selularnya membenarkan kalau kepala sekolah yang dimaksud saat ini memang masih berstatus sebagai ketua BPD Desa Jonjo. 

    Sumber : beritakotamakasar
    Oleh : Redaksi jaguarnews77.com
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini