• Jelajahi

    Copyright © JAGUAR NEWS 77
    Best Viral Premium Blogger Templates

    More Post

    Iklan 928 X 200 Pixel


    SMPN 1 CIBADAK LEBAK BANTEN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 423 KUHP KARENA JUAL "LKS" DAN SAMPUL RAPORT

    09/02/20, 12:48 WIB Last Updated 2020-02-09T05:48:49Z
    JAGUAR NEWS 77 # LEBAK, BANTEN - Program pendidikan 12 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis telah di "nodai" oleh salah satu sekolah menengah pertama negeri di kabupaten lebak banten.


    Sesuai dengan undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang "sisdiknas" dan peraturan pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan dasar.

    Dalam aturan tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri sebab pemerintah sudah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan.

    Aturan tersebut diatas telah dilanggar oleh SMPN 1 cibadak kabupaten lebak provinsi banten dengan melakukan pungutan liar yang memberatkan orang tua siswa yaitu kewajiban membeli Buku lembar kerja siswa (LKS) sebesar Rp 101.000 persiswa dan sampul raport Rp 50.000 persiswa.

    Maskur dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Benteng Aliansi Rakyat (BENTAR) yang ditemui oleh tim redaksi jaguarnews77 mengatakan " Pihak kami (LSM BENTAR) mendapatkan laporan dari siswa dan wali murid SMPN 1 Cibadak kabupaten Lebak provinsi banten bahwa di sekolah tersebut telah terjadi pungutan liar yaitu menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) senilai Rp 101.000 per siswa dan sampul raport senilai Rp 50.000 per siswa, hal ini telah kami evaluasi dan investigasi ternyata benar adanya dan jelas ini melanggar undang undang dan peraturan pemerintah, oleh karenanya kami meminta pihak sekolah untuk mengembalikan pungutan yang telah dilakukan dan kami meminta pihak dinas pendidikan kabupaten lebak segera turun kelapangan serta memberikan sanksi, kami juga meminta pihak penegak hukum untuk menegakkan hukum bagi pelaku yang jelas jelas telah melanggar hukum pidana".

    "Kami akan terus memantau kasus ini hingga keadilan ditegakkan oleh penegak hukum dan sanksi diberikan oleh pihak terkait kepada SMPN 1 Cibadak dan undang undang serta peraturan pemerintah tentang pendidikan benar benar di jalankan oleh semua pihak terutama SMPN 1 cibadak sehingga pendidikan gratis 12 tahun terlaksana tanpa ternodai sedikitpun di negara kita tercinta", lanjut maskur

    OLEH : REDAKSI JAGUARNEWS77
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini